Opini

Geliat Kehidupan Kapitalisme Di Balik Proyek Strategi Nasional?

Ilustrasi-Proyek Strategi Nasional
Ilustrasi-Proyek Strategi Nasional

Akuratnews.com - Upaya menghidupkan roda perekonomian negara telah digaungkan. Hal ini terlihat dari penetapan 89 proyek strategi nasional (PSN) baru dari total usulan 245 project. Estimasi anggaran pun telah dilempar sebesar Rp 1.422 triliun. Tak peduli realitas wabah yang masih mengungkung negeri. Sistem ekonomi kapitalisme harus terus hidup kapanpun dan bagaimanapun caranya.

Dilansir dari tirto.id pada Jumat (29/5/2020) Pemerintah menetapkan 89 dari 245 usulan sebagai program strategi nasional (PSN) baru. Proyek yang disepakati saat pandemi Corona atau COVID-19 ini akan menelan anggaran hingga Rp1.422 triliun. "Dari 245 project, 89 direkomendasikan sebagai PSN baru dan PSN baru ini sebesar Rp1.422 triliun," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Jokowi dan jajaran secara daring, Jumat (29/5/2020).

Airlangga mengatakan, 89 proyek yang direkomendasikan sebagai PSN terdiri atas 56 proyek yang merupakan usulan baru, 10 proyek sebagai perluasan proyek, 15 proyek dikelompokkan sebagai program baru dan 8 program kelistrikan.

Airlangga menerangkan, 89 proyek tersebut terbagi atas 15 proyek jalan dan jembatan; 5 proyek bandara dengan nilai Rp5,66 triliun; 5 kawasan industri sebesar Rp327,2 triliun; 13 proyek bendungan dan irigasi dengan nilai Rp21,8 triliun; 1 proyek tanggul laut senilai Rp5,68 triliun; dan 1 program dan 2 proyek smelter. Kemudian ada 5 proyek pelabuhan, 6 proyek kereta api, 13 proyek kawasan perbatasan, 13 proyek energi, 6 proyek air bersih, 1 proyek pengelolaan sampah dan 3 proyek pengembangan teknologi termasuk teknologi drone.

Proyek akan berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Airlangga mencatat, di Sumatera ada 7 proyek senilai Rp117 triliun, Jawa ada 25 proyek senilai Rp462 triliun, Kalimantan 17 proyek Rp144 triliun, Sulawesi 8 proyek Rp208 triliun, Bali dan Nusa Tenggara ada 12 proyek Rp28 triliun, secara nasional ada 11 proyek Rp351 triliun, dan juga Maluku-Papua Rp111 triliun.

Airlangga menambahkan, pemerintah memprediksi nilai proyek Rp1 triliun bisa mempekerjakan sekitar 14 ribu pekerja. Oleh karena itu, pemerintah berharap proyek ini bisa menyerap banyak tenaga kerja dan menambah devisa di tengah pandemi. “Jadi kalau kita lihat bahwa project ini dalam periode 2020 sampai dengan 2024 ini ditargetkan bisa menyerap tenaga kerja setiap tahunnya sekitar 4 juta atau selama project itu berjalan agregatnya bisa mencapai 19 juta orang yang bekerja dalam projek di dalam 5 tahun ini," kata Airlangga.

Oleh karena itu, kata Airlangga, arahan Jokowi proyek-proyek tersebut diharapkan ada nilai tambah terhadap penghematan devisa. “Menghasilkan ekspor maupun untuk penciptaan lapangan pekerjaan baru," kata Airlangga.

Proyek dengan nilai lebih dari seribu triliun rupiah di atas tentu membutuhkan dana segar. Namun, fakta di lapangan berkata sebaliknya. Ekonomi negeri ini terus merosot sehingga APBN mengalami defisit. Bahkan untuk menangani corona saja Pemerintah harus mengemis donasi dari masyarakat Indonesia. Lantas bagaimana dengan pendanaan PSN di atas?

Dalam pemberitaan Jurnalmuslim.com pada Jumat (29/5/2020) Pemerintah membutuhkan banyak dana demi menanggulangi dampak Pandemi Corona alias COVID-19 dan melindungi perekonomian nasional. Untuk memenuhi dana tersebut, salah satunya pemerintah melebarkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2020 ke level 6,27% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit anggaran yang melebar ke 6,27% itu setara Rp 1.028,5 triliun terhadap PDB. Untuk memenuhi itu, pemerintah rencananya akan menerbitkan utang baru sekitar Rp 990,1 triliun. Berdasarkan draf kajian Kementerian Keuangan mengenai program pemulihan ekonomi nasional yang diperoleh detikcom, pemerintah hingga saat ini sudah menerbitkan surat utang negara (SUN) senilai Rp 420,8 triliun hingga 20 Mei 2020. Nantinya, total utang senilai Rp 990,1 triliun ini akan dengan penerbitan SUN secara keseluruhan baik melalui lelang, ritel, maupun private placement, dalam dan atau luar negeri.

Dengan demikian, terjawab bahwa Pemerintah sekali lagi akan mengajukan utang luar negeri untuk menghidupkan roda perekonomian dengan dalih corona. Tentu hal ini tidak terlepas dari dikte asing maupun aseng. Mereka mampu meyakinkan pemerintah untuk membangun infrastruktur sebagai investasi yang menguntungkan. Sumber pembiayaannya jelas berasal dari utang. Realitas ini dianggap normal, karena doktrin kapitalis menafikan pembiayaan pembangunan tanpa utang.

Bagi asing, tak ada bisnis yang menggiurkan selain bisnis rente. Wajar bila Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia telah menyetujui pinjaman kepada Indonesia sebesar US$300 juta (sekitar Rp 4,2 triliun) untuk mengembangkan layanan dan infrastruktur dasar pariwisata. Juga utang dalam bentuk investasi untuk perbaikan dan pengembangan infrastruktur demi kelancaran mengeruk sumber daya alam dan energi. Sayangnya pertumbuhan yang terjadi tidak mampu menyejahterakan negeri dan rakyat. Karena keuntungan PSN hanya berlari kepada pemilik modal.

Dalih penyerapan tenaga kerja pun tak mudah dipercaya. Melihat dari banyaknya tenaga kerja asing yang didatangkan dari Cina ke Sultra sebagai salah satu contoh nyata. Apalagi ditambah besarnya jumlah penduduk Cina serta dekatnya hubungan Cina dengan Pemerintah Indonesia karena adanya gelontoran investasi di berbagai bidang terutama infrastruktur. Maka, kecil kemungkinan PSN menyerap banyak tenaga kerja lokal. Rakyat akan semakin tersisih di negeri mereka sendiri.

Dengan demikian, sejatinya PSN hanya untuk perpanjangan napas sistem kapitalisme yang diperuntukkan bagi para korporasi besar lokal maupun internasional. Rakyat cuma bisa gigit jari. Sudahlah dibiarkan berjuang sendiri menghadapi keganasan virus corona, harus pula menahan derita hidup susah menjadi budak korporasi. Dan semakin diperparah dengan minimnya peran negara sebagai pengayom dan penanggungjawab urusan umat.

Maka tak ada solusi lain selain kembali kepada Islam sebagai agama dan juga aturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam adalah sistem kehidupan yang sempurna dan paripurna sekaligus problem solver. Tercatat di dalam banyak kitab ulama maupun para pakar serta intelektual kafir bagaimana Islam telah mencetak sejarah peradaban emas yang gemilang.

Dengan wilayah yang luasnya sekita dua pertiga dunia dan masa pemerintahan selama kurun waktu 13 abad lamanya. Islam mampu menyejahterakan rakyat, muslim maupun nonmuslim. Tidak ada istilah pengabaian hak-hak minoritas hingga menzalimi kafir dzimmi. Semua dipandang sama di hadapan hukum syariah. Sehingga Islam mampu mewujudkan konsep rahmatan lil ‘alamin.

Namun, sekarang yang terjadi justru sebaliknya. Umat dizalimi, difitnah intoleran, bahkan hak hidupnya diabaikan oleh penguasa kaum Muslim. Maka, mari bersama kita berpegangan tangan membenahi negeri yang carut-marut ini. Berdoa dan berikhtiar agar corona segera berlalu dan Islam kembali jaya. Wallahu a’lam bish shawab.

*Penulis adalah: Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial Ekonomi Islam

Baca Juga