Gerindra Minta Kemendagri Cabut SE THR 2018

Jakarta, Akuratnews.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mencabut Surat Edaran Mendagri terkait THR 2018.

Ferry, meminta agar dana THR dan Gaji ke-13 dikembalikan lagi ke sumbernya. Mengingat, keuangan negara dalam keadaan cenderung tak baik saat ini.

"Mendagri harus mencabut Surat Edaran yang ada dan dikembalikan lagi sumber keuangan untuk pemberian THR dan Gaji ke-13 itu," kata Ferry kepada Akuratnews.com, Selasa (05/06/2018).

Seperti diketahui, pasal 9 PP 19/2018 (PP THR 2018) yang diteken Jokowi dan Surat Edaran Kemendagri No. 903/3387/SJ, mengamanatkan pengalokasian APBN dan APBD untuk membayar THR dan Gaji ke-13 yang saat ini jadi polemik.

Ferry pun mensinyalir sikap Presiden Jokowi terkait pemberian THR dan Gaji ke-13 untuk ASN, TNI, Polri, Pejabat Negara, Pensiunan dan Penerima Tunjangan itu sarat akan muatan politik.

"Menjadi penting bagi rakyat ini, pernyataan presiden buat pencitraan atau bagaimana sebenernya," kata Ferry.

Isu politis pada kebijakan THR ini sebetulnya telah bergulir cukup lama. Isu ini, mengiringi PP THR 2018 sejak diteken Jokowi 23 Mei 2018 lalu.

Menepis isu tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan, "Kebijakan pemberian gaji ke-13 ini mulai rutin diberikan sejak tahun 2004 dan pemberian THR sudah dilakukan sejak tahun 2016. Jadi bukan untuk yang pertama kalinya dan bukan pula politisasi keuangan negara menjelang pilpres dan pemilu 2019," kata Nufransa. (MDz)

Penulis:

Baca Juga