Gerindra Minta Pemerintah Jamin Kebutuhan Warga Selama Pemberlakuan Kebijakan PSBB

Jakarta, Akuratnews.com - Tingginya tingkat penularan virus corona (Covid-19) membuat pemerintah membuat mekanisme Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dapat diajukan daerah kepada pemerintah pusat.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan kebijakan PSBB tersebut belum disertai dengan kebijakan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Padahal, katanya PSBB secara langsung membatasi pergerakan masyarakat untuk berusaha.

"Kita dorong seluruh anggota kita di legislatif bagaimana kegiatan-kegiatan pemerintahan semua diarahkan bagi penanganan dan penyelesaian Covid-19, baik penanganan bagi dampak kesehatan atau penanganan terhadap dampak sosial dan ekonomi," ujar Ahmad Muzani, Jumat (10/4/2020) dalam keterangan tertulisnya.

Dikatakannya kebijakan physical distancing di dalam PSBB tidak akan bisa efektif apabila tidak ada kepastian bahwa dapur setiap keluarga (khususnya dari ekonomi tidak mampu) bisa berjalan. Apalagi saat ini masyarakat tengah menanti bulan Ramadan serta disusul dengan Idulfitri atau Lebaran 1441 Hijriah.

"Melalui kewenangan yang dimiliki oleh anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, kita ingin bahwa kepastian itu bisa didapatkan melalui berbagai macam anggaran yang sedang kita bicarakan dengan pemerintah," tambahnya.

Fraksi Gerindra juga melakukan penggalangan dana dan dapat terkumpul untuk mendistribusikan 5.000 alat pelindung diri (APD) dan 150.000 masker untuk didistribusikan ke sejumlah daerah yang dibutuhkan rumah sakit rujukan Covid-19 dan masyarakat di daerah terdampak.

"Kami berharap semua pihak dapat bahu membahu bersama pemerintah membantu penyelesaian pendemi, sehingga tenaga medis dapat bekerja dan masyarakat kecil juga terjaga dapurnya," tandas Ahmad Muzani.

Penulis: Redaksi

Baca Juga