Geruduk Kemnaker, Buruh Tuntut PP 78/2015 Dicabut

Presiden SPASI Heri Hermawan saat berorasi di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Setia Budi, Jakarta Selatan, Rabu (24/10/2018). Foto: Yusuf Tirtayasa/Akuratnews.com
Presiden SPASI Heri Hermawan saat berorasi di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Setia Budi, Jakarta Selatan, Rabu (24/10/2018). Foto: Yusuf Tirtayasa/Akuratnews.com

Jakarta, Akuratnews.com - Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada siang ini menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Setia Budi, Jakarta Selatan, Rabu (24/10/2018).

Dalam tuntutannya, para buruh meminta agar acuan dalam menaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2019 yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dicabut.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (SPASI), Heri Hermawan mengatakan kebijakan Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri tersebut telah menindas kaum buruh Indonesia. Pasalnya, kenaikan UMP hanya sebesar 8,03 persen.

Selain itu, hak berunding serikat buruh yang diwakilkan Dewan Pengupahan tidak lagi berfungsi karena dalam PP 78/2015, upah dihitung dengan pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi, bukan berdasarkan survey kebutuhan hidup layak (KHL).

"Diberi amanah membuat kebijakan bukan mensejahterakan kaum buruh beserta keluarganya, tapi malah menyengsarakan," ujar Heri dalam orasinya,

Kebijakan tersebut menurutnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pihaknya lantas mendesak agar Pemerintah menaikan UMP 2019 sebesar 20 - 25 persen.

Buruh yang berasal dari sejumlah kota di Jabodetabek juga menyayangkan munculnya surat edaran Menaker Hanif. Dalam surat edaran itu ada dugaan Menaker mengancam Gubernur, Bupati dan Walikota yakni apabila tidak menetapkan upah minimum sesuai dengan PP 78/2015, maka bisa diberhentikan sebagai Kepala Daerah.

"Ini menteri make ngancam-ngancam kepala daerah, yang tidak menjalankan upah katanya mau dicopot jabatannya. Ini menteri tenaga kerja apa Mendagri," tandas Heri. (Ysf)

Penulis:

Baca Juga