Skandal Suap Jual Beli Jabatan

Geruduk KPK, KOMPAS Tuntut Romahurmuziy Dihukum Mati

Massa aksi KOMPAS di gedung KPK, Rabu (15/5/2019). Foto Atta Ahyar/Akuratnews.com.

Jakarta, Akuratnews.com – Tabir gelap kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama masih terus bergulir. Namun begitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai terlalu lambat menyidangkan para pelaku yang melibatkan Ketua Umum Partai hingga Menteri.

Desakan atas KPK untuk segera menyidangkan para pelaku yang terlibat dalam kasus jual beli itu makin gencar disuarakan. Salah satunya oleh Komando Aksi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (KOMPAS) yang menuntut para pelakunya di hukum mati.

KOMPAS menuntut terduga korupsi Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy alias Rommy dihukum mati. Sebagai Ketum partai berlambang Ka,’bah, Rommy dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai ka’bah.

“Sebagai ketua umum partai berlambang Ka’bah, kelakuan Romahurmuziy tidak mencerminkan sikap dan nilai-nilai Ka’bah,” Ujar Yonpi, orator KOMPAS, saat aksi di depan gedung KPK, Rabu (15/5/2019).

Yonpi mengatakan, mendesak KPK untuk menuntaskan kasus suap jual beli jabatan dan siapapun yang terlibat korupsi di tubuh kementerian Agama.

Diketahui, skandal suap yang mengungkap adanya jual beli jabatan di kementerian agama juga menyeret Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Aksi demonstrasi KOMPAS menuntut KPK segera menyidangkan Rommy dan menyeret semua yang terlibat dalam kasus tersebut. Dalam pernyataan sikapnya, KOMPAS menyatakan, pada tanggal 15 maret 2019 ketum PPP Romy Romahurmuziy (Rommy) terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terkait kasus suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama.

“Saat ini Rommy sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya. Rommy dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” ujar Koordinator Aksi, Mirza dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Rabu (15/5/2019).

“Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Terangnya.

Menurut Mirza, kasus yang juga menyeret nama Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Agama Lukman Hakim juga disebut sebut kini sedang dalam proses pra-pradilan yang diajukan Romy.

Berikut pernyataan sikap KOMPAS, pertama, KPK segera Sidangkan Romahurmuzy dan hukum seberat beratnya! Kedua, Proses pra-pradilan yang dilakukan Romahurmuzy hanyalah upaya buying time. Sehingga tindakan hukum terhadap Romahurmuzy segera dapat di proses ke persidangan Tipikor! Ketiga, KPK jangan mundur sejengkalpun, segera tindak koruptor jual beli jabatan di Kemenag tanpa pandang bulu!!!”

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Atta Ahyar

Baca Juga