Gugat Pengembang Pelanggar Hukum, Upaya Esti Sri Dewi Mencari Keadilan

Kuasa Hukum Penggugat Patar Aritonang, SH, dan Marihot selaku penggugat Warga komplek Bintaro Permai, Jakarta Selatan, saat jumpa pers di Jakarta, Kamis 21/4/22. (Ojay)

AKURATNEWS – Gugatan Hukum terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP) DKI Jakarta, telah dilakukan oleh warga Komplek Bintaro Permai atau dikenal ‘Komplek Jerman’.

Mewakili warga Komplek Bintaro Permai, Jakarta Selatan, Esti Sri Dewi selaku penggugat dalam perkara nomor 245 / G /2021.PTUN.JKT agar keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan itu terkait pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Jalan (GSS) untuk dibatalkan dan dicabut.

Ditengarai adanya pelanggaran hukum atas terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh pengembang untuk sebuah klaster yang berada di kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Hal itu disampaikan Kuasa Hukum Penggugat Patar Aritonang, SH kepada awak media, di Jakarta, Kamis 21 April 2022.

“Penggugat berharap agar putusan PTUN Jakarta, terkait adanya pelanggaran Peraturan Zonasi dan pelanggaran Garis Sempadan Bangunan terhadap Garis Sempadan Jalan dan terhadap Garis Sempadan Sungai yang dilakukan oleh pengembang perumahan baru tersebut dibatalkan dan dicabut,” kata Patar.

Menurut Patar, kliennya telah menggugat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP) DKI Jakarta.

Terkait keberatan atas pembangunan perumahan klaster yang diduga melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan terindikasi pelanggaran HAM atas privasinya.

Dalam gugatan juga dijelaskan ada 19 ijin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP terhadap bangunan perumahan milik seorang berinisial TVAR. Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Jalan Nuri RT.002 RW.003 Pesanggrahan, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan yang diduga melanggar hukum.

"Jadi menurut saya hal ini bisa disebut penyelundupan hukum, karena administrasi banyak yang dibuat persyaratan pengajuan perizinan itu diduga dibuat rekayasa,  dari 19 IMB yang diterbitkan, ada 8 IMB yang berkode pos di kelurahan Ulujami, sedangkan bangunan terletak di Kelurahan Pesanggrahan," ucap Patar.

Klien kami benar-benar terusik dan sangat dirugikan dengan keberadaan perumahan baru yang membangun bangunan dengan mengatasi berbagai aturan mengenai batas jarak bangunan.

Penegakan Hukum

Sementara KORNAS Jaringan Advokasi Publik Indonesia (JAPI) menanggapi hal ini jika perkara warga komplek Jerman ini beritikad baik untuk menjaga keaslian dan keasrian di wilayah tersebut, namun ada oknum tertentu yang mengambil keuntungan sepihak.

"JAPI meminta Pemprov DKI Jakarta agar serius menangani persoalan IMB dengan serius, jangan hanya berdalih pandemik kemudian membiarkan para oknum dan mafia IMB beraksi secara masif, dan mengabaikan kepentingan publik yang lain seperti dampak lingkungan dan privasi warga lainnya," ucap Iradat Ismail Ketua Kornas JAPI dihubungi terpisah pada, Kamis 22 April.

Ibu Dewi merasa di rugikan karena jalan sudah tidak bisa di lewati, sungai sudah tidak bisa di normalisasi lagi, terjadinya genangan air jika terjadi hujan, pihak pengembang menolak pelebaran jalan tersebut.

Fakta ini resikonya nanti akan terjadi banjir di kemudian hari dan ini jelas pelanggaran HAM atas privasi warga,  aset ibu Dewi akan berkurang nominalnya, karena akan menjadi area banjir, akibat pembangunan klaster dalam klaster.

Pihak kami di tawarkan mediasi, tapi kami menjawab" ini pelanggaran, dan pelanggaran harus di tindak bukan di mediasi, karena pelanggarannya jelas itu logika kami".

Lanjutnya, JAPI menilai hal ini menjadi bukti jika buruknya pelayanan publik soal Tata Ruang DKI Jakarta yang mengedepankan kepentingan pribadi bukan kepentingan warga.

Iradat juga sampaikan agar Gubernur Anies Baswedan harus serius menyelesaikan persoalan IMB sebagai persoalan utama di ibukota Jakarta yang saat ini masih menjadi ibukota Negara.

"Karena jakarta sebagai teras depan NKRI makan wajah ibukota harus bersih dari mafia IMB agar warga bisa nyaman dari segala urusan mereka terkait pembangunan tempat tinggal mereka," pungkas Iradat. (JAY)

Baca Juga