Gugatan DI Tolak MK, Kubu Djan Faridz Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum

Jakarta, Akuratnews.com - Mahkamah Konstitusi ( MK) melalui tiga putusan yang masing-masing bernomor 35,45 dan 93/ PUU XIV 2016, menyatakan tidak menerima semua gugatan dari PPP kubu Djan Faridz dan para kadernya yang menguji materi Pasal 23 UU Nomor 2011 tentang Partai Politik dan Pasal 40 A UU Pilkada.

Sekjen DPP PPP kubu Rohmahurmuziy, Arsul Sani, mengatakan, dalam ketiga putusannya. MK menyampaikan jika kubu Djan Faridz tersebut, tidak mempunyai hak mengajukan gugatan atau ilegal standing untuk menguji materil pasal-pasal tersebut diatas.

"Termasuk dengan mengatasnamakan PPP," kata Arsul kepada Akuratnews.com, Kamis (26/1/2017).

Arsul menyebutkan, MK menyampaikan partai politik kubu Djan Faridz tersebut tidak mengajukan uji materi, karena sudah mempunyai wakil-wakilnya di DPR yang merumuskan undang-undang .

Dia menjelaskan, dengan adanya putusan MK tersebut, pihaknya menyambut baik putusan MK.

"Jadi dengan putusan MK tersebut ,maka sudah jelas dengan sendirinya Djan Faridz Cs tidak lagi mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili PPP dalam segala kegiatan partai, termasuk yang terkait dengan dukungan terhadap kepala daerah Pilkada," tegasnya.

Sementara itu, dengan putusan MK ini juga memberikan pengiatan terhadap kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondok Gede pada bulan April 2016 lalu. (Agus)

Penulis:

Baca Juga