Gugatan Praperadilan HRS Ditolak PN Jaksel

Jakarta, Akuratnews.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) menolak permohonan gugatan praperadilan tersangka kasus penghasutan dan kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS).

Hakim tunggal Akhmad Sayuti saat membacakan putusan sidang, Selasa (12/1) menilai rangkaian penyidikan kepolisian terkait kerumunan di rumah HRS di Petamburan, Jakarta Pusat pada November lalu sudah sah.

"Mengadili, menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya," ucap Sahyuti.

Ia juga menilai, peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan oleh penyidik telah sesuai aturan.

"Menimbang dari alat bukti saksi dan para ahli serta barang bukti di atas maka hakim berpendapat penetapan tersangka telah didukung dengan alat bukti yang sah," kata Sayuti.

Dengan begitu, lanjut Sayuti, permohonan dari pihak HRS tak beralasan menurut hukum dan harus ditolak. Penyidik juga telah mendapatkan bukti-bukti dan menerima keterangan dari sejumlah ahli sebelum menetapkan tersangka.

Penyidik Polda Metro Jaya, lanjutnya, berkesimpulan acara Rizieq di Petamburan melanggar protokol kesehatan Covid-19. Sayuti juga menyoroti terkait absennya HRS saat dipanggil Polda Metro Jaya sebanyak dua kali.

Ia juga menyebutkan, penyitaan dalam perkara sudah sah sesuai hukum acara.

“Menimbang terhadap penyidikan penyitaan dari penyidik telah sesuai dengan penetapan PN Jaksel tanggal 14 Desember 2020, menimbang alat bukti di atas penyitaan penyidik sudah sesuai dengan prosedur dalam hukum acara pidana," ucapnya.

Sementara itu, pengacara HRS, Alamsyah Hanafiah menyebut, putusan hakim yang menolak gugatan praperadilan HRS menyesatkan lantaran mengesampingkan keberatan tim pengacara dan keterangan saksi fakta serta ahli yang dihadirkan.

"Permasalahannya itu undangan Maulid Nabi dan pernikahan, itu pasal 93 UU Kekarantinaan adalah lex spesialis atau UU Khusus, tapi digabungkan pasal 160 adalah UU generalis atau UU umum, maka kami berpendapat putusan hakim tunggal itu sesat atau menyesatkan karena menggabungkannya," ujar Alamsyah, Selasa (12/1).

Menurutnya, UU Khusus digabungkan dan diadopsi ke UU Umum itu dilarang asas hukum sejak zaman dahulu sehingga peristiwa dalam pidana khusus pun tak bisa dimasukkan ke dalam pidana umum sebagaimana pasal 160 KUHP dengan pasal 93 UU Kekarantinaan.

Berdasarkan teori hukum, bila ada beberapa peraturan perundang-undangan yang disangkakan pidana pada seseorang lalu diambil delik umum dan delik khusus maka delik umum itu dikesampingkan.

"Namun, ini tidak. Delik khusus dikesampingkan, delik umum dimasukkan sehingga untuk penahanan pasal 160 KUHP dinyatakan sah. Ini putusan sesat namanya," tegasnya.

Bahkan, putusan hakim dinilai sesat lantaran keterangan saksi fakta dan ahli yang dihadirkan pihaknya tak dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Hakim juga dianggap mengesampingkan keberatan yang diajukan pihaknya selama persidangan praperadilan berlangsung, khususnya tentang pasal 216 KUHP.

"Fatalnya hakim tak mempertimbangkan keberatan kita tentang penetapan tersangka terkait pasal 216 yang tanpa ayat. Semestinya dipertimbangkan tanpa ayat boleh-boleh saja misalnya begitu sehingga kan timbul yuresprudensi baru nanti pertimbangan hakim tunggal PN Jaksel," ujar Alamsyah.

Sebelumnya, gugatan praperadilan HRS telah diajukan ke PN Jakarta Selatan pada Selasa (15/12) dan terdaftar dengan nomor register 150/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga