Habis Nasi Bungkus, Kini Pempek Wajib Kena Pajak 10 Persen

Ilustrasi

Jakarta, Akuratnews.com - Bagi pemilik warung makan nasi bungkus dan pempek, penetapan pajak bagi produk mereka telah ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Kota Palembang. Pemantauan transaksi nasi bungkus dan pempek dilakukan Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang melalui sebuah alat e-tax.

Alat inilah yang akan memantau tiap pembelian paket nasi bungkus maupun pempek, baik makan ditempat maupun bungkus dikenakan pajak 10 persen.

"Pendapatan mereka setiap hari kita tau data kongkrit nya jadi nominal pajak yang kita terima valid," kata Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Sulaiman Amin usai memantau pemasangan e-tax di Rumah Makan Pindang Simpang Bandara Palembang, seperti dikutip situs nasional, Minggu (7/7/2019).

Menurut Sulaiman, untuk pembelian pempek yang dipaket atau dibungkus akan dikenakan pajak. Sebab pajak dari sektor pempek sangat besar. Hanya saja selama ini belum digarap secara maksimal. "Selama ini hanya makan ditempat yang dilaporkan. Tapi makanan yang dibungkus tidak. Sekarang rumah makan dan pempek kita kenakan pajak," kata dia.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang tahun 2002 tentang pajak restoran ditetapkan besaran pajak restoran 10 persen

Diketahui, saat ini Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang terus memasang alat pemantau pajak online (e-tax ) di rumah makan di Palembang.

Mulai besok jika kasir di rumah makan tidak menggunakan alat ini dalam proses transaksi pembayaran maka akan langsung dikenakan surat peringatan (SP) pertama. BPPD tak segan segan untuk mencabut izin dan sudah menyiapkan alat segel untuk menyegel tempat yang tak memugut pajak.

"Alat sudah kita pasang dan kita online-kan kalau masih ada rumah makan tak menggunakan alat ini SP 1 langsung kita berikan," tandasnya. **

Penulis:

Baca Juga