Hadapi Saksi Ahli dari BPOM, Sapari Yakin Majelis Hakim Punya Pertimbangan Lain

Persidangan dengan Saksi Ahli DR. Lintong Oloan Siahaan SH MH. (Foto: Sony Dokumen).

Jakarta, Akuratnews.com - Sidang sengketa SK Pensiun TMT tertanggal 1 Oktober 2018 antara Mantan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB-POM) Drs. Sapari Apt. M. Kes melawan Kepala Badan POM (BPOM) Dr. Ir Penny Kusumastuti Lukito MCP kembali disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Sidang kali ini menghadirkan saksi Ahli dari BPOM bernama DR. Lintong Oloan Siahaan SH MH selaku Ahli pakar hukum Tata Usaha Negara. Dalam sidang sebelumnya, diprediksi bahwa saksi Ahli ini merupakan pakar di bidangnya yang dapat menguntungkan Kepala BPOM selaku pihak tergugat.

Merespon keterangan saksi Ahli dalam persidangan, Sapari mengatakan, pihaknya tetap berkeyakinan bahwa majelis hakim punya pertimbangan tersendiri. Sapari berharap, pertimbangan itu tentunya yang terbaik, terutama bagi masa depannya.

"Kalau tadi saya melihat, majelis hakimnya tidak mengajukan pertanyaan pada saksi ahli DR. Lintong Oloan Siahaan SH MH. Saya yakin Majelis Hakim sudah punya pertimbangan lain," kata Sapari.

Kendati begitu, Sapari mengakui ada hal yang cukup mengherankan dirinya ketika Dr Lintong mengatakan bahwa Putusan TUN selalu dianggap benar. Entah apa maksudnya, namun kemenangan Sapari pada gugatan yang pertama hingga tingkat pengadilan tinggi TUN, masih menyisakan pertarungan di tingkat Kasasi. Tak ingin berspekulasi lebih jauh, Sapari menekankan bahwa tentunya majelis Hakim sudah punya pertimbangan yang terbaik.

Diketahui, Perseteruan antara Sapari dan Kepala BPOM dimulai pada saat Sapari diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala BB-POM di Surabaya. Saat itu Sapari melakukan gugatan ke PTUN Jakarta. Gugatan pertama Sapari kemudian di kabulkan oleh Majelis Hakim pada putusan tertanggal 8 Mei 2019. Namun, menurut Sapari muncul SK pensiun TMT tertanggal 1 Oktober 2018 dengan pertimbangan Teknis BKN tanggal 20 Maret dan ditetapkan oleh Kepala BPOM tanggal 26 Maret 2019 yang diterima Sapari 1 hari setelah putusan PTUN.

Sapari kemudian melakukan gugatan PTUN yang kedua, yakni menggugat SK Pensiun TMT tersebut. Bersamaan dengan itu, pada gugatan pertama yang dimenangkan Sapari, Kepala BPOM mengambil langkah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, namun Majelis Hakim PT TUN menguatkan putusan PTUN yang memenangkan Sapari. Tak berhenti sampai disitu, Kepala Badan POM kemudian mengajukan kasasi atas kekalahannya di PT TUN Jakarta. Hingga saat ini Kasasi masih berjalan dan belum ada putusan.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis:
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga