Buntut Penolakan Gugatan Cerai

Hakim PN Bekasi Dilaporkan ke MA dan KY

AKURATNEWS - Menyusul penolakan majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi Jawa barat dengan alasan gugatan penggugat dinilai premature dan harus melalui lembaga adat batak dalihan natolu dalam perkara perceraian yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 lalu.

Selaku kuasa hukum pengggugat, Raja Tahan Panjaitan akhirnya melaporkan kinerja majelis hakim PN Bekasi atas perkara tersebut ke badan pengawas Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Menurut Raja pelaporan atas perkara kliennya itu telah diterima MA dan KY karena majelia hakim PN Bekasi telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena permintaan majelis hakim atas perkara nomor 564/pdt.G/2020/PN.BKS melalui lembaga adat batak dalam melakukan perceraian adalah keliru yang seharusnya berpedoman kepada undang undang nomer 01 tahun 1974 tentang perkawinan serta PP No 09 tahun 1975.

"Dasar hukum lembaga adat batak ini apa, dimana alamatnya, apakah ini institusi yang berwenang memberikan rekomendasi atau tidak." Ujar Raja selasa (23/11)

Oleh karena itu Raja berharap laporannya ke MA dan KY bisa ditindaklanjuti demi rasa keadilan terlebih bisa membenahi lembaga peradilan di daerah termasuk di Bekasi atas perkara inu agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan.***

Penulis: Eko

Baca Juga