Harga TBS Belum Normal, APPKSI Desak Jokowi Bebaskan Pungutan Ekspor CPO dan Turunkan Bea Ekspor

Petani Sawit
Petani Sawit

AKURATNEWS - Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di kalangan petani, hingga saat ini belum juga stabil. Akibatnya, banyak TBS sawit menumpuk, karena rendahnya harga jual di Indonesia.

Mensiasati anjloknya harga TBS di Tanah Air, sejumlah petani di Kalimantan bahkan tak segan menjual TBS sawit mereka ke Malaysia. Namun kondisi tersebut tentu bukan satu-satunya solusi.

Sementara, terkait penghapusan sementara tarif pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya, menurut Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) Arief Poyuono, tidak efektif. Karena langkah tersebut belum cukup untuk menaikan TBS sawit.

"Pemerintah menggratiskan pungutan tersebut hingga akhir Agustus 2022 tidak akan cukup menaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) petani atau harga TBS selama keran ekspor masih macet," kata Arief Poyuono dalam keterangannya, Senin (1/8/2022).

Arief mengatakan, stok CPO nasional yang saat ini sebesar 8,1 juta, dinilainya tidak dalam kondisi normal. Sebab pada kondisi biasanya, stok minyak sawit Indonesia rata-rata 3 juta ton. Hal inilah yang membuat harga minyak sawit anjlok belakangan ini.

Bahkan masih kata Arief, musim puncak panen sawit yang telah berjalan sejak Juli dan akan terus berjalan hingga Januari 2024 mendatang, hal itu menjadi beban pengusaha, mengingat mereka membutuhkan tempat penampungan lebih banyak untuk menyerap TBS.

"Bila tidak pengusaha tidak akan dapat menyerap TBS petani yang berlanjut terhadap tertahan rendahnya harga TBS," lanjut Arief.

Stok CPO yang melimpah tersebut akibat dampak dari berubah-ubahnya kebijakan pemerintah terhadap industri minyak sawit, khususnya dalam rangka stabilisasi harga minyak goreng.

“Dengan banyaknya kebijakan pemerintah dalam enam bulan terakhir membuat stok minyak sawit nasional melimpah. Biasanya 3 juta ton sekarang pada Juli 8,1 juta ton. Ini yang membuat harga minyak sawit internasional turun," bebernya.

Menurut dia, angka ini mencapai di ambang batas yang tak bisa bergerak, overstock, mencapai 8,1 juta ton. Ini harus segera dikeluarkan

"Jika tidak maka harga TBS petani tidak akan meningkat secara signifikan bisa naik ke Rp 1.600 per kilogram sesuai rekomendasi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan harga minyak goreng dalam negeri tetap terjaga dan dampak ke petani akan sulit untuk bisa mengcover biaya biaya yang harus dikeluarkan petani plasma sawit khususnya seperti biaya pupuk, biaya perawatan serta pembayaran kredit di bank." Imbuh Arief.

Dengan skema Domestik Market Obligation (DMO) dan Persetujuan Ekspor (PE), Arief memperkirakan volume ekspor CPO pada Juli dan Agustus hanya bisa tercapai di angka 1,89 juta ton dan 1,9 juta ton.

“Artinya, stok yang 8,1 juta ton di awal Juli 2022 ini, dalam 2 bulan ini baru bisa berkurang ke level 3,31 juta ton di akhir Agustus 2022,” katanya lagi.

Karena itu, APPKSI mendesak agar DPR juga ikut mendorong pemerintah untuk memperjuangkan nasib para petani sawit.

"APPKSI mendesak pemerintah agar harga TBS bisa mencapai harga diatas Rp 1.600 per kilogram sesuai rekomendasi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan harga minyak goreng dalam negeri tetap terjaga." Pungkasnya.

APPKSI juga meminta Presiden Jokowi harus melakukan sejumlah kebijakan antara lain,

"Relaksasi ekspor untuk 6 bulan ke depan hingga akhir tahu agar volume expor minyak sawit bisa mencapai 4 juta ton, minimal mulai Agustus," ujarnya.

Selain itu, model DMO untuk sementara dibatalkan bila harga CPO dipasar lokal masih berada dibawah Rp 9.500 per kilogram tanpa pengenaan
Pajak Pertambahan
Nilai (PPN).

Menurut dia, hal tersebut bakal memberikan jaminan harga minyak goreng curah lokal bisa di level Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter.

"Kedua penerapan tarif potongan BPDPKS di level 0 persen mulai 15 Juli 2022 agar diberlakukan selamanya karena penyaluran Dana hasil pengumpulan pungutan Ekspor CPO selama ini salah pengunaannya dan melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, ketentuan Pasal 9 menentukan bahwa dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia Perkebunan; penelitian dan pengembangan Perkebunan; promosi Perkebunan; peremajaan Perkebunan; dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan Dan bukan untuk subsidi industri biodiesel milik oligarki industri sawit."

"Ketiga Selain itu bea keluar juga diberi relaksasi dengan diskon dari posisi sekarang sebesar 50 persen mulai Agustus sampai desember 2022.agar bisa memberikan dampak pada naiknya harga TBS," imbuhnya.

"Keempat mumpung pasar ekspor terbuka baik, dan hasil kunjungan Presiden Jokowi dari RRC membawa kabar terbaru China akan menabah kebutuan 1 juta ton, karena itu Perlu di dorong ekspor CPO sebesar mungkin.

Kelima Birokrasi yang panjang dalam aturan DMO menjadi salah satu penyebab buyer CPO internasional ragu untuk berbisnis dengan industri sawit domestik,karena itu DMO harus ditiadakan." Tukasnya.

Berikut harga TBS yang akan terjadi jika keadaan seperti ini Setelah 1 September 2022, maka pungutan ekspor ( PE) berlaku lagi yg lebih besar dari sebelum nya.

Seandainya harga CPO Rotterdam US$ 1.500/T ke atas, maka berlaku Pajak/ pungutan ekspor progresif sebagai berikut :

Pertama untuk Bea Keluar ( BK) = US$ 288/ T ( 19,2%).

Kedua dengan Pungutan Ekspor ( PE) = US$ 240/ T ( 16%).

Ketiga Apabila DMO- DPO/ FO masih berlaku, maka kena FO = US$ 200/ T ( 13,3%).

Total pajak dan pungutan ekspor sebesar US$ 728/ T ( 48,5%).

Diketahui bahwa Harga CPO Rotterdam tgl 29/7/2022 US$ 1.060/ T. Seandainya di tgl 1 September 2022 harga CPO nya sama dg tgl tersebut, maka berapa bakal harga CPO nya bersih yang di Terima eksportir dengan patokan Harga CPO ROTTERDAM US$ 1.060/ T. Maka beban biaya ekspornya sesuai pajak/ pungutan ekspor progresif adalah sbb :

1. BK = US$ 148/ T ( 13,96%).
2. PE = US$ 105/ T ( 9,9%).
3. FO = US$ 200/mt ( 18,9%).
Total beban biaya ekspor US$ 453/mt atau sebesar 42,7% dari harga CPO ditambah biaya operasional ekspor CPO US$ 65/ Ton Jadi total biaya yg di keluarkan eksportir untuk ekspor CPO sebesar US$ 518/ T. sehingga menjadi US$ 1.060 - US$ 518 = US$ 542/ T. dengan Asumsi kurs dolar Rp 15.000/ US$

Maka US$ 542 x Rp 15.000 = Rp 8.130.000/ ton CPO, atau Rp 8.130/ kg. Inilah harga CPO yang diterima bersih eksportir CPO.

Seandainya eksportir CPO ngambil untung CPO per kg nya Rp 1.000 saja
Berarti Eksportir beli CPO di dalam negri nya hanya Rp 7.130/ kg dari PKS maka di kurangi PPN 11% ( Rp 784,3/ kg) , berarti harga CPO bersih yg di Terima PKS adalah :
Rp 7.130 - rp 784,3 = Rp 6.345,7/ kg.

Dengan PKS jual CPO rp 6.345,7/ kg, kalau PKS nya jujur dg di kalikan 20% saja, maka harga TBS sawit nya di beli PKS Rp 1.269,14/ kg.

"Kalau PKSnya tidak Jujur, entah bakal beli TBS nya dengan harga berapa nantinya Sedangkan harga pokok produksi ( HPP) sawit saat ini minimal Rp 1.800/ kg - Rp 2.000/ kg. Karena lonjakan harga pupuk dan herbisida nya yg sangat tinggi saat ini. Kalau pajak dan pungutan ekspor CPO nya tidak dihapus atau di kurangi secara signifikan, maka tetap petani sawit akan mengalami rugi besar dalam usaha taninya." Tutupnya.***

Penulis: Ardian
Editor: Ahyar

Baca Juga