oleh

Hawit Guritno Beberkan Fakta Gugatan ‘Bungkam’ Argumen Kuasa Hukum Korlantas Polri

Jakarta Akuratnews – Menjelang sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengagendakan putusan perkara dugaan adanya kecurangan dalam proses lelang pengadaan 250 Unit motor BMW untuk pengawalan Asian Games 2018 semakin memanas.

Menanggapi tudingan Adi Warman selaku kuasa hukum Korlantas Polri dan PT Graha Qynthar Abadi yang terkesan seperti kehilangan arah karena menyebut gugatan PT Digital Praja Makayasa Prematur.

Kuasa Hukum PT Digital Praja Makayasa dari kantor hukum Guritno and Partnership Advocate and Legal Consultant, Hawit Guritno justru mempertanyakan ilmu hukum Adi Warman dan menilai bahwa pernyataan kuasa hukum Korlantas Polri dan PT Graha Qynthar Abadi itu seperti tidak memahami proses gugatan hukum dan berusaha mengabaikan fakta persidangan.

Hawit Guritno menegaskan, bahwa pihaknya telah menempuh prosedur melalui APIP sesuai dengan aturan dalam Pasal 117 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, sebelum melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dikatakannya, setelah sanggahan ditolak, tidak ada lagi yang namanya upaya lanjutan berupa sanggahan banding, sebab, Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yang merupakan pengganti dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010, menyatakan bahwa sanggahan banding sudah tidak ada.

“Fakta hukum yang ada baik dari keterangan ahli kemudian keterangan saksi, memang sanggahan banding sudah tidak ada, jadi setelah sanggah, tanpa kami pun melakukan pengaduan ke APIP, bisa langsung mengajukan gugatan ke PTUN,” kata Hawit Guritno, di Jakarta. Kamis (17/1).

Selain itu, dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah ada mekanisme Dismissal Process oleh Ketua PTUN.

Mekanisme inilah yang dapat menentukan apakah sebuah gugatan adalah wewenang PTUN atau tidak serta apakah gugatan tersebut prematur/terlalu dini atau tidak, jika merupakan wewenang PTUN dan tidak prematur maka gugatan penggugat bisa masuk pada agenda pemeriksaan persiapan hingga putusan akhir.

“Jadi tentang wewenang atau kompetensi PTUN serta prematurnya gugatan penggugat telah diuji oleh Ketua PTUN sebelum gugatan tersebut dipersidangkan oleh majelis hakim,” pungkas Hawit Guritno.

Sebelumnya, PT Digital Praja Makayasa menggugat Korlantas Polri dan PT Graha Qynthar Abadi atas dugaan adanya kecurangan dalam lelang tender pengadaan 250 unit motor untuk pengawalan Asian Games 2018.

Salah satu pelanggarannya adalah dari penetapan pemenang lelang, yakni PT Graha Qynthar Abadi, padahal, harga yang ditawarkan oleh PT Digital Praja Makayasa jauh lebih murah dengan selisih hampir Rp 5 Milliar.

Alasan PT Digital Praja Makayasa digugurkan karena tidak punya surat ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek), pada proses persidangan, faktanya terbukti bahwa pemenang lelang (PT Graha Qynthar Abadi) justru tidak medapatkan surat dukungan ATPM untuk merek BMW, dia dapatnya hanya surat Agen Pemegang Merek (APM), saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sudah menjelaskan bahwa ATPM dan APM adalah dua hal yang berbeda. Tetapi yang dimenangkan justru PT Graha Qynthar Abadi dengan harga yang lebih mahal. (DK/Akuratnews).

Loading...

Komentar

News Feed