Hendrasmo: Kebencian dan Propaganda Bikin Masyarakat Tak Bisa Bedakan Fakta atau Fiksi

Dr. Hendrasmo MA, TA Dirjen IKP Kemenkominfo. (Tengah) (Foto:Hugeng Widodo/Akuratnews.com)

Jakarta, Akuratnews.com - Dr. Hendrasmo MA, TA Dirjen IKP Kemenkominfo mengatakan kebencian-kebencian dan propaganda yang diciptakan di masyarakat pada akhirnya membuat masyarakat terdampak secara langsung.

"Saat ini kita sudah mengalami kemajuan teknologi yang pesat, terutama penggunaan internet. Kebencian kebencian dan ketakutan ketakuatan yang diciptakan itu telah mewarnai masyarakat di Indonesia." ujar Hendrasmo dalam diskusi publik yang digelar oleh Indonesian Public Institute (IPI) dengan tema "Menakar Situasi Polhukam Menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI" di Bilangan Menteng Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).

Hendrasmo mencontohkan, Peristiwa penusukan Wiranto dapat dilihat sebagai bentuk kebencian-kebencian yang diciptakan di tengah Masyarakat. Dampaknya, masyarakat Indonesia semakin sulit membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi.

Oleh sebab itu, pihaknya mendorong untuk terus menggelorakan dan mendorong supaya masyarakat bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi.

"Kita harus terus menerus menggelorakan dan mendorong supaya masyarakat bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi, namun itu tidak ada artinya jika masyarakat sendiri tidak mau menyadari hal itu," terang Hendrasmo.

Munculnya hoaks dan banyak berita bohong yang disebar ditengah masyarakat juga punya andil memicu terjadinya kebencian terhadap pemerintah.

Sementara itu, Dr. TB. Ace Hasan Syadzily, Anggota DPR RI Fraksi Golkar menyatakan, dalam beberapa hari ke depan bangsa Indonesia akan menyaksikan acara pelantikan presiden dan wakil presiden, dan seharusnya pelantikan tanggal 20 Oktober itu disambut dengan perayaan.

"Menjelang pelantikan tanggal 20 Oktober seharusnya diwarnai dengan perayaan. Karena kita semua sebagai bangsa Indonesia telah melewati satu fase demokrasi," ujar Ace Hasan Syadzily.

Menurut Ace Hasan, selain telah melewati fase demokrasi, bangsa Indonesia juga telah melewati proses pemilu penggabungan Caleg dengan pemilihan presiden untuk pertama kali. Sehingga pelantikan presiden itu seharusnya dirayakan oleh bangsa Indonesia.

"Seharusnya, tidak ada reaksi-reaksi negatif atau inkonstitusional sebab pemilu sudah selesai dan pelantikan akan segera dilaksanakan." kata dia.

Kalau ada pihak pihak yang menentang pelantikan Presiden, saya mengambil kesimpulan bahwa mereka adalah orang orang yang tidak siap berdemokrasi." tandasnya. (*)

Penulis: Hugeng Widodo
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga