HIMPSI Angkat Isu Polarisasi, Sebagai Tanggung Jawab Bagi Negara

Para Narasumber dan peserta diskusi bertajuk “Politik, Pilpres dan Polarisasi Publik di Era Post Truth, berfoto bersama. (foto akuratnews.com)

JAKARTA,
akuratnews.com
– Isu polarisasi menjadi isu penting yang dinilai Himpunan Psikologi
Indonesia (HIMPSI) sebagai isu yang mesti didiskusikan untuk mencari akar
permasalahan polarisasi yang mungkin akan menimbulkan luka di masyarakat.
Penomena yang terjadi di masyarakat di tahun politik, melecut seluruh komponen
masyarakat untuk bergerak yang sejatinya mencari terobosan demi menciptakan
Indonesia yang kondusi di tengah memanasnya isu-isu politik yang terjadi justru
di akar rumput.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Operation Division Head
Harjaya Jiwangga Utama, Julyvan Pertamawan, kesadaran diantara para palaku
psikologi yang tergabung dalam HIMPSI terpanggil, melihat phenomena masyarakat
yang terjadi di tengah pesta demokrasi. Akibat polarisasi menurutnya dampak
jangka panjang yang akan ditimbulkan.

“Luka yang harus diobati dan diharap setelah kejadian sembuh
sendiri, mungkin itu bisa saja. Namun dari kami sebagai komponen masyarakat,
kami berkepentingan memberikan kontribusi. Maka dari itu kami angkatlah tema
ini untuk dibahas bersama dengan pelaku yang ada dalam polarisasi bukan
bermaksud membenturkan kedua kubu. Kita ingin melihat perspektif dari
masing-masing kubu seperti apa,” paparnya, sesaat berakhirnya Diskusi bertajuk
“Politik, Pilpres dan Polarisasi Publik di Era Post Truth, beberapa waktu lalu.

Lebih jauh, Julyvan, menegaskan masyarakat di grass root jika
sudah terpolarisasi susah disembuhkan. “Ini kemudian mirip seperti tsunami,
bencana alam. Ada pasca trauma yang harus dilakukan. Namun sulitnya, ini adalah
sesuatu yang tidak real, berbeda dengan trauma akibat bencana, ada luka yang
ditimbulkan, korban jiwa dan sebagainya. Ini lebih ke dalam jiwa, lebih abstrak
yang harus diobati,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI Rully Chairul
Azwar, mengatakan dalam era repormasi seperti saat ini, kekotoran-kekotoran
politik masih terjadi. Bukan hanya di tingkat elit semata. Namun, politik yang
cenderung dikatakan kotor terjadi, akhirnya berimbas kepada pembelajaran yang
tidak baik di tingkat grass root.

“Istilahkan politik belah bambu zero sum game. Bahwa, masih adanya kekotoran politik, seperti bagi-bagi amplop terjadi di era sekarang,” ungkapnya.

Lebih jauh dirinya pun menilai, melihat masih adanya cara-cara
yang kurang elegant terjadi di masyarakat, system demokrasi pemilihan langsung
apakah sudah memenuhi syarat ?.

“Apakah juga saat ini sudah benar-benar memenuhi syarat untuk
pemilihan langsung ?. Ini menjadi PR kita bersama untuk menjadikan Negara ini
menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Namun, Harjaya Jiwangga Utama yang berafiliasi dengan
HIMPSI, meyakini diskusi yang dilaksanakan akan melahirkan gagasan-gagasan yang
positif, melihat dari obyektifitas yang tercapai. Sejatinya kegiatan tersebut,
selanjutnya akan ada komunikasi lebih jauh, khususnya terhadap DPR RI dari
Komisi 10.

“Gagasan dan masukkan positif, wacana, harapan muncul yang
akhirnya akan menjadi action plan yang selanjutnya dilakukan. Dari sisi profesi,
mestinya itu menjadi kontribusi significan buat bangsa. Bukan hanya teori,
tetapi betul-betul sebuah langkah konkrit yang bener-benar dilakukan berdampak
positif ke masyarakat. Dari sisi pelaksanaan HIMPSI akan bahas lebih lanjut untuk
action berikutnya. Dari komisi 10 akan mengirimkan draft yang selanjutnya akan
kita bahas. Dari sisi HIMPSI mengajukan beberapa proposal yang kemudian akan
menjadi masukkan untuk sidang komisi,” paparnya.

Penulis:

Baca Juga