oleh

HIMPSI Angkat Isu Polarisasi, Sebagai Tanggung Jawab Bagi Negara

JAKARTA, akuratnews.com – Isu polarisasi menjadi isu penting yang dinilai Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) sebagai isu yang mesti didiskusikan untuk mencari akar permasalahan polarisasi yang mungkin akan menimbulkan luka di masyarakat. Penomena yang terjadi di masyarakat di tahun politik, melecut seluruh komponen masyarakat untuk bergerak yang sejatinya mencari terobosan demi menciptakan Indonesia yang kondusi di tengah memanasnya isu-isu politik yang terjadi justru di akar rumput.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Operation Division Head Harjaya Jiwangga Utama, Julyvan Pertamawan, kesadaran diantara para palaku psikologi yang tergabung dalam HIMPSI terpanggil, melihat phenomena masyarakat yang terjadi di tengah pesta demokrasi. Akibat polarisasi menurutnya dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan.

“Luka yang harus diobati dan diharap setelah kejadian sembuh sendiri, mungkin itu bisa saja. Namun dari kami sebagai komponen masyarakat, kami berkepentingan memberikan kontribusi. Maka dari itu kami angkatlah tema ini untuk dibahas bersama dengan pelaku yang ada dalam polarisasi bukan bermaksud membenturkan kedua kubu. Kita ingin melihat perspektif dari masing-masing kubu seperti apa,” paparnya, sesaat berakhirnya Diskusi bertajuk “Politik, Pilpres dan Polarisasi Publik di Era Post Truth, beberapa waktu lalu.

Lebih jauh, Julyvan, menegaskan masyarakat di grass root jika sudah terpolarisasi susah disembuhkan. “Ini kemudian mirip seperti tsunami, bencana alam. Ada pasca trauma yang harus dilakukan. Namun sulitnya, ini adalah sesuatu yang tidak real, berbeda dengan trauma akibat bencana, ada luka yang ditimbulkan, korban jiwa dan sebagainya. Ini lebih ke dalam jiwa, lebih abstrak yang harus diobati,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI Rully Chairul Azwar, mengatakan dalam era repormasi seperti saat ini, kekotoran-kekotoran politik masih terjadi. Bukan hanya di tingkat elit semata. Namun, politik yang cenderung dikatakan kotor terjadi, akhirnya berimbas kepada pembelajaran yang tidak baik di tingkat grass root.

“Istilahkan politik belah bambu zero sum game. Bahwa, masih adanya kekotoran politik, seperti bagi-bagi amplop terjadi di era sekarang,” ungkapnya.

Lebih jauh dirinya pun menilai, melihat masih adanya cara-cara yang kurang elegant terjadi di masyarakat, system demokrasi pemilihan langsung apakah sudah memenuhi syarat ?.

“Apakah juga saat ini sudah benar-benar memenuhi syarat untuk pemilihan langsung ?. Ini menjadi PR kita bersama untuk menjadikan Negara ini menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Namun, Harjaya Jiwangga Utama yang berafiliasi dengan HIMPSI, meyakini diskusi yang dilaksanakan akan melahirkan gagasan-gagasan yang positif, melihat dari obyektifitas yang tercapai. Sejatinya kegiatan tersebut, selanjutnya akan ada komunikasi lebih jauh, khususnya terhadap DPR RI dari Komisi 10.

“Gagasan dan masukkan positif, wacana, harapan muncul yang akhirnya akan menjadi action plan yang selanjutnya dilakukan. Dari sisi profesi, mestinya itu menjadi kontribusi significan buat bangsa. Bukan hanya teori, tetapi betul-betul sebuah langkah konkrit yang bener-benar dilakukan berdampak positif ke masyarakat. Dari sisi pelaksanaan HIMPSI akan bahas lebih lanjut untuk action berikutnya. Dari komisi 10 akan mengirimkan draft yang selanjutnya akan kita bahas. Dari sisi HIMPSI mengajukan beberapa proposal yang kemudian akan menjadi masukkan untuk sidang komisi,” paparnya.

Loading...

Komentar

News Feed