Pendidikan

HMI : Daripada Terapkan Denda Lebih Baik Bangun UIN SU Mart

Medan, Akuratnews.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FSH Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) mengklaim UIN SU sebagai kampus Islam masih belum berbasis ekonomi syari'ah sepenuhnya, pasalnya masih menerapkan denda dalam hal pembayaran SPP/UKT mahasiswa.

"UIN-SU masih menerapkan sistem denda dalam pembayaran SPP dan UKT, ini menunjukkan kampus Islam ini masih belum sepenuhnya berbasis ekonomi syari'ah" ujar Muhammad Najib Ketua Umum HMI Komisariat FSH UIN-SU saat ditemui di kampus UIN-SU, Kamis (4/4/2019).

Najib menambahkan, UIN SU harus bisa keluar dari jeratan beban atas kekurangan anggaran yang diserap dari Kemenag RI. Asumsi beredar seperti itu di kami (mahasiswa), makanya kami yang telat pembayaran SPP/UKT dikenakan denda demi efek jera dan pemenuhan kebutuhan yang ada di Kampus UIN SU.

"Kami meminta kepada Rektor UIN SU untuk menghapus segera kebijakan atau peraturan mengenai denda SPP/UKT yang telah sampai di angka 20%. Ini merupakan kerugian besar buat sebagian kalangan mahasiswa UIN SU atau bahkan seluruh mahasiswa UIN SU" terang Najib.

HMI Komisariat FSH UIN SU menyarankan UIN SU membangun UIN SU Mart agar dapat memenuhi kebutuhan kampus UIN SU, tanpa lagi harus membebani mahasiswa.

"Kami menyarankan agar UIN SU membangun UIN SU Mart saja yang berbasis Koperasi untuk Mahasiswa dan Masyarakat, agar ada wadah juga bagi mahasiswa untuk menerapkan sistem ekonomi syari'ah. Kedepan juga jargon UIN SU dalam membangun peradaban Islam, Sumut dan dunia itu dimulai dari hadirnya UIN SU Mart sebagai langkah strategis dalam membangun perekonomian UINSU, mahasiswa dan ummat atau masyarakat global," tegas Najib.

UIN SU dikabarkan membuka gelombang kedua perpanjangan pembayaran SPP/UKT dimulai dari tanggal 01-05 April 2019 dengan denda 20% berdasarkan Keputusan Rektor UIN-SU Nomor 63 tahun 2019.

Penulis: Najib
Editor: Helmi Sidik Purnomo

Baca Juga