HMPI Menilai Impor Garam yang Dilakukan Pemerintah Tidak Masuk Akal

Makassar, Akuratnews.com - Keputusan Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, menambah impor garam menjadi 75.000 ton adalah keputusan yang tidak berpihak kepada petani garam. Hal itu ditegaskan pengurus Dewan Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Indonesia (DPP HMPI).

Ketua Umum DPP HMPI, Andi Fajar Asti mengatakan, Dunia tahu Indonesia adalah negara kepulauan dan pesisir.

Indonesia memiliki panjang garis pantai terbesar kedua didunia setelah Kanada, bahkan luas wilayah laut Indonesia dua pertiga dari luas daratan. Sehingga tidak masuk akal jika harus mengimpor garam.

"Seharusnya kita bisa lihat itu tidak masuk akal, Indonesia memiliki kekayaan laut, garam salah satunya" kata Fajar, Selasa, (1/8/17).

Keputusan impor garam, lanjutnya, adalah bentuk kegagalan pemerintah memanfaatkan sumber daya alam untuk mensejahterakan rakyat. "Saya kira apapun alasan Menteri Perdagangan, untuk memutuskan mengimpor garam adalah di luar nalar" ujarnya.

Fajar menyebut jika alasan Pemerintah mengimpor garam karena ketersediaan garam didalam negeri kurang memadai, itu hanya pembohongan belaka. "Ini hanya akal-akalan saja, seharusnya nalar pemerintah adalah menyiapkan, mendorong dan meningkatkan kapasitas petani, komunitas, BUMD, BUMN, ataupun swasta yang mengurusi garam untuk berproduksi lebih maksimal" ungkapnya.

Fajar menjelaskan, jika alasan pemerintah karena kualitas garam produksi dalam negeri rendah, maka tidak ada fungsi Perguruan Tinggi dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk melahirkan teknologi tepat guna.

"Bukankah setiap pemerintah daerah memiliki badan penelitian dan pengembangan ? Jadi kemana mereka ? Apakah laut Indonesia tak asin lagi? tentu ini sangat ironis" pungkasnya. (Jova)

Penulis:

Baca Juga