Opini

Hutang Jaminan Kesehatan Menumpuk, Ada Apa dengan Anggaran BPJS Kesehatan

Akuratnews.com - Kesejahteraan suatu negara tidak lepas dari pandangan kesejahteraan rakyatnya, kesejahteraan rakyat juga dapat dinilai dari taraf hidup dan tingkat kesehatan masyarakat. Seperti halnya di Indonesia, tingkat kesejahteraan dengan adanya jaminan kesehatan menjadi program pemerintah dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Jaminan kesehatan masyarakat Indonesia dinaungi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS merupakan badan hukum public yang bertanggungjawab langsung kepada presiden dan bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Namun, dalam penyelenggaraannya membutuhkan dana yang tidak sedikit, bahkan iuran yang diberikan masyarakat setiap bulan pun dinilai masih kurang mencukupi sehingga diketahui bahwa BPJS dikabarkan masih memiliki hutang yang menunggak kepada pihak penyedia obat-obatan ke rumah sakit, PT Indofarma. BPJS memiliki hutang kepada Indofarma sebagai pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai Rp 60 miliar. Alasan dari menumpuknya hutang BPJS adalah Salah satunya adalah iuran (premi) yang dibayarkan oleh peserta BPJS Kesehatan, tidak mencukupi untuk menutup fasilitas yang diberikan kepada rumah sakit. Iuaran BPJS yang dipukul rata dan hanya dibedakan berdasarkan golongan juga menjadi salah satu factor menunggaknya pembayaran kesehatan di rumah sakit, mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan setiap masyarakat memiliki riwayat penyakit yang berbeda dan berbeda juga biaya perawatannya sedangkan iuran dipukul rata setiap golongan. Akhirnya pemerintah juga harus mempersiapkan anggaran lebih untuk menutupi kekurangan biaya kesehatan tersebut.

Dilansir dari liputan6.com, "Dalam rapat kerja bersama tentang bailout, BPJS Kesehatan mencatatkan defisit arus kas rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) 2018 Rp 16,5 triliub. Rincian tersebut terdiri dari defisit RKAT 2018 sebesar Rp 12,1 triliun dan carry over 2017 sebesar Rp 4,4 triliun". ujar Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris, dalam rapat dengar pendapat di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Senin (17/09/2018).

Hutang yang menumpuk disebabkan oleh Defisit pada anggaran dana BPJS Kesehatan, defisit disebabkan oleh adanya masyarakat yang menunggak pembayaran iuran bpjs, perawatan dan pembiayaan setiap masyarakat yang memiliki riwayat penyakit tertentu berbeda-beda, ketidaksesuaian antara biaya perawatan dan penjaminan dengan iuran setiap bulannya.

Kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan peraturan presiden (pepres) sebagai dasar hukum kenaikan tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan. Rencananya, perpres akan diterbitkan pada tahun supaya penyesuaian tarif bisa berlaku pada 2020 nanti.Perpres akan beisi rincin kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan secara komprehensif untuk masing-masing kelas. ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas di kantor preseiden, kompleks istana kepresidenan, Jakarta, pada Senin (12/08/2019) yang dikutip dari cnn Indonesia.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan resmi dikeluarkan pada tahun 2020 mendatang, sesuai dengan Peraturan Presiden yang akan disahkan, namun kenaikan iuran BPJS juga masih harus memperhatikan keadaan masyarakat yang berada di golongan rendah. Iuran BPJS Kesehatan mengalami kenaikan sebanyak 100% dari iuran yang lalu pada setiap golongan. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kenaikan iuran paling signifikan terjadi pada jenis kepesertaan mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Iuran peserta mandiri kelas 1 dan 2 naik dua kali lipat dari semula Rp 80 ribu dan Rp 55 ribu menjadi Rp 160 ribu dan Rp 110 ribu. Sementara iuran peserta kelas 3, naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu.

Perbaikan sistem

Sistem yang diterapkan dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan dinilai masih terdapat kekurangan, kenaikan iuran program jaminan kesehatan nasional (JKN) harus disertai dengan perbaikan sistem pada BPJS Kesehatan. Perusahaan atau penyedia layanan harus memperbaiki dan merapihkan sistem yang ada guna mengurangi defisit anggaran. Sistem dapat diperbaiki dengan berbagai cara yaitu pendataan menyeluruh pasien BPJS Kesehatan, pendataan Lembaga kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dan lainsebagainya) sebagai tempat rujukan pasien, dibuatnya sistem penagihan bagi pasien yang belum melakukan pembayaran atau menunggak pembayaran.

Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Defisit anggaran memperlambat kinerja BPJS Kesehatan dalam penjaminan sosial kepada masyarakat, sedangkan Lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki dana yang cukup banyak, adanya kerjasama antar BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan akan lebih meringankan defisit dan mengurangi hutan BPJS Kesehatan.

Dilansir dari tempo Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla "BPJS Ketenagakerjaan mempunyai dana yang sangat besar, lain pihak BPJS Kesehatan defisit terusmnerus. Jadi perlu adanya kerjasama yang baik. Kedua perusahaan penyelenggara jaminan sosial itu didirikan pemerinta guna mensejahterakan rakyat. Namun, apabila kondisi salah satu perusahaan mengalami defisit, akan menambah beban pemerintah karena pemerintah memiliki kemampuan terbatas dalam mengatasi hal tersebut". ujarnya dalam acara pengenugerahan Paritrana Award di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (03/07/2019).

Baca Juga