Opini

Identitas Politik di Tengah Polarisasi

Taufan Hariyadi, (Foto dok. Akuratnews.com)

Penulis:  Taufan Hariyadi, (Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Paramadina)**

Akuratnews.com - Minggu-minggu belakangan panggung politik kita demikian cair. Ketegangan selama kampanye dan hingga putusan gugatan sengketa pilpres 2019 kemaren hampir tak terdengar lagi, terutama di kalangan elite. Dua kandidat capres sudah bertemu. Pimpinan partai politik pengusung utama capres bahkan sudah makan siang bersama. Pintu koalisi bersama mulai terbuka lebar.  Potret rekonsiliasi politik yang mudah di tingkat elite namun belum tentu di akar rumput.

Pemilu serentak 2019 boleh jadi pesta demokrasi paling melelahkan. Proses yang panjang dari mulai kampanye, pemilihan, hingga penghitungan suara cukup memeras keringat, korban pun berjatuhan. Di luar proses itu ada tensi masyarakat yang tak kunjung mereda, terjebak polarisasi dibalik politik identitas.

Analisa Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2018) dalam Bagaimana Demokrasi Mati tampaknya mewakili kondisi Indonesia saat ini. Bahwa menghadapi polarisasi ekstrem di masyarakat, para pemimpin politik punya dua pilihan. Pertama, mereka bisa menganggap perpecahan itu memang sebagaimana adanya. Kedua, mencoba mengatasinya melalui kerja sama dan kompromi politik.(1).

Dalam buku itu, Levitsky dan Ziblatt (2018) memperingatkan bahwa polarisasi tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pelemahan norma-norma demokratik berakar di polarisasi partisan ekstrem, yang meluas melampaui perbedaan kebijakan, menjadi konflik eksistensial terkait ras dan budaya. Karena polarisasi ekstrem bisa membunuh demokrasi. Artinya, tembok polarisasi itu sesungguhnya lebih tebal dan kokoh di akar rumput, bukan di elite politik.

Bagi para elite politik, mereka melihat lawan mereka masing-masing melalui latar depan dan latar belakang. Mereka boleh berseteru tentang kebijakan, tetapi urusan kue kekuasaan masih bisa dibicarakan. Lalu bagaimana dengan masyarakat di bawah, apakah kebekuan antara ‘kami’ dan ‘mereka’ ikut mencair juga meski jokowi dan prabowo sudah bersalaman dan makan siang bersama? Rekonsiliasi boleh jadi mudah bagi elite tapi sulit di masyarakat.

Di era pasca kebenaran, masyarakat dengan mudah dikuasai emosinya melalui derasnya hujan informasi yang tak mampu di filter lagi. Ada “konflik” dalam proses berpikir publik saat realita yang ditangkap berbenturan dengan emosi yang dirasakan. Manuel Casstells (2009) dalam Communication Power menyebut, apa yang terjadi ketika konflik antara kognisi dan emosi menajam? sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa orang cenderung percaya apa yang ingin mereka percayai.(2).

Ujungnya, masyakarat meyakini sesuatu karena mereka ingin meyakini itu, bukan berdasarkan literasi, analisa, fakta, dan data-data empiris lainnya. Masyarakat membenarkan sesuatu karena mereka menginginkan hal itu yang benar. Saat rekonsiliasi politik terjadi di tingkat elite, masyarakat kembali dibenturkan antara kognitif (realitas) dan emosinya. Polarisasi belum tentu seketika itu mencair. Inilah yang jadi tantangan bagi presiden terpilih untuk lima tahun kedepan.

Menjadi Teladan

Plato (2018) dalam Republik menulis bahwa keadilan adalah kebaikan yang paling besar, dan ketidakadilan adalah kejahatan yang paling besar. Karena itu pemerintahan tidak mengurus kepentingannya sendiri, mereka memerintah dan mengurus kepentingan rakyatnya yang lebih lemah, bukan untuk kepentingan orang yang superior.(3).

Saat terpilih secara konstitusional, tugas presiden pertama kali dilakukan adalah meredakan ketegangan di masyarakat akibat riuhnya pesta demokrasi. Kontestan pilpres yang kalah suara bukan berarti tak berkualitas. Mereka pun negarawan yang tetap membela rakyat. Buktinya, ada 44,50 % suara atau sekitar 68, 6 juta suara yang berhasil prabowo kantongi. Jumlahnya yang hampir separuh itu tak bisa dianggap remah. Artinya, merekalah yang menginginkan prabowo jadi presiden bukan yang lain. Tetapi dalam konstitusi kita mengatur, presiden dan wakilnya adalah sepasang peraih suara terbanyak bukan dua pasang.

Tugas presiden terpilihlah merangkul dua kubu pendukung dari masing-masing kontestan tanpa membedakan. Jangan biarkan polarisasi, keterbelahan di masyarakat berlarut-larut. Kalau perlu menyapa rakyat di kantong-kantong suara kandidat yang kalah. Tokoh karismatik India, Mahatma Gandhi (1869-1948) mengatakan apabila kekerasan dibalas dengan kekerasan hanya akan melahirkan kebencian dan bibit-bibit permusuhan baru.(4).

Manuel Castells (2004) dalam The Power of Identity menyebut identitas adalah sumber makna dan pengalaman seseorang.(5). Di dalam politik identitas, maka ada makna dan pengalaman seseorang yang mewakili dirinya yang mungkin saja berseberangan dengan presiden terpilih. Sebagai pemimpin, presiden harus mampu mengambalikan identitas ke-aku-an, ke-kami-an menjadi identitas ke-Indonesia-an.

Tunjukan karakter presiden terpilih bukan untuk pendukung dan kelompoknya saja, tetapi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini penting untuk mencairkan polarisasi yang sedemikian membeku di masyarakat. Bukankah pujangga Jawa kita Ronggowarsito telah meningalkan pesan mendalam Suro Diro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti, bahwa segala sifat keras hati, picik, dan angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut, dan sabar. Seperti yang pernah diunggah jokowi di laman media sosialnya Januari 2015 lalu.

Di penghujung periode, presiden terpilih harus menyiapkan proses suksesi kepemimpinan berikutnya yang lebih baik, lebih demokratis, menggindari polarisasi di masyarakat, dan terhindar dari politik dagang sapi. Tak mudah  memang menjadi presiden bagi 265 juta jiwa dengan 17 ribu pulaunya. Tetapi “Menjadi Teladan adalah satu-satunya jalan untuk mempengaruhi orang lain”, kata Albert Schweitzer (1875-1965) Doktor peraih nobel asal Perancis.(6). **

Sumber: :

  1. Lihat Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, Bagaimana Demokrasi Mati (hal 194) , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019,
  2. Manuel Castells, Communication Power (hal 153), Oxford University Press, New York, USA, 2009,
  3. Lihat Plato, Republik (hal 35), Narasi, Yogyakarta, 2018,
  4. Lihat A, Faidi, Pemikiran Emas Tokoh-Tokoh Politik Dunia (hal 133), Yogyakarta, 2013,
  5. Lihat Manuel castells, The Power of Identity (hal 6), Blackwell Publishing, USA, 2004,
  6. Lihat Zaenuddin HM, Golden Words (hal 185), UfukPress, Jakarta, 2009.
Penulis:

Baca Juga