Masuk Kategori Pengecualian Miliki SIKM

IFLC Sayangkan Profesi Pengacara Hanya Selevel Mitra Penegakan Hukum

Jakarta, Akuratnews.com - Akhirnya, Pemprov DKI Jakarta memasukan profesi pengacara/advokat sebagai bagian yang bisa dikecualikan tidak memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) di wilayah Ibukota.

Pada surat yang ditandatangani Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra pada 8 Juni 2020 ini, profesi pengacara juga masuk dalam kategori ini.

"Pengecualian Kepemilikan SIKM mencakup semua unsur yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mahkamah Konsmusi. Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengecualian Kepemilikan SIKM sebagaimana dimaksud diatas juga mencakup Advokat yang merupakan mitra penegakan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi" ujar surat ini.

Namun, penyebutan advokat sebagai mitra penegakan hukum dalam surat bernomor 4876/0722 ini mendapat kritik dari Indonesian Feminist Lawyers Club (IFLC).

Lewat Ketua Umumnya, Nur Setia Alam Prawiranegara, ILFC melihat tidak tepat jika pengacara disebut hanya sebagai mitra penegakan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Pengacara itu bukan hanya mitra, tapi pilar penegak hukum seperti yang dimaksud pasal 5 UU Advokat," tegas Nur Setia di Jakarta, Selasa (9/6).

Ia menyayangkan saat pembuatan surat ini, Pemprov DKI tidak memahami posisi pengacara dalam penegakan hukum di tanah air. Dirinya menyarankan agar kata mitra di surat tersebut diralat menjadi pilar penegak hukum sesuai UU No 18/ 2003 Tentang Advokat.

"Tapi kami mengapresiasi profesi pengacara/advokat akhirnya masuk dalam pengecualian tidak memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) di wilayah Ibukota," ujar Nur Setia.

Sebelumnya, sejumlah stakeholder profesi pengacara mempertanyakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tak menyertakan pengacara sebagai profesi yang dikecualikan tidak memiliki SIKM di wilayah Ibukota.

Salah satunya adalah PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA). Ketua Umum RBA, Luhut Pangaribuan menyebut, profesi pengacara/advokat merupakan satu kesatuan penegak hukum, sehingga aturan yang tidak memasukkan advokat sebagai pengecualian untuk tidak memiliki SIKM adalah keliru, karena mereka juga masih bersidang demi penegakan hukum.

"Kalau nggak boleh malah timpang, nggak jalan. Sidang pidana dan perdata juga jalan kan sekarang. Jadi itu bentuk ketidaktahuan pembuat aturan, harus diperbaiki," ujar Luhut.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga