INDEF: Industri Tembakau Terus Alami Penurunan, Usaha Menengah – Kecil akan Mati

Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati (kanan). Foto: Yusuf Tirtayasa/Akuratnews.com
Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati (kanan). Foto: Yusuf Tirtayasa/Akuratnews.com

Jakarta, Akuratnews.com - Salah satu industri nasional strategis yang paling besar kontribusinya bagi pendapatan negara melalui cukai adalah lndustri Hasil Tembakau (lHT). Cukai merupakan penerimaan negara terbesar ketiga, dimana 95 persen berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan, besarnya potensi kontribusi CHT ini menyebabkan kebijakan cukai yang semakin eksesif. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati bahwa CHT justru lebih berorientasi pencapaian target penerimaan, daripada pengendalian atau pembatasan konsumsi rokok.

Konsekuensinya, desain kebijakan cukai yang hampir setiap tahun berubah lewat instrumen Peraturan Menteri Keuangan (PMK) berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan mengancam keberlangsungan lHT.

"Sampai 2017, kinerja lHT terus mengalami penurunan," katanya dalam diskusi bertajuk 'Mau Kemana Industri Hasil Tembakau Pasca PMK 146/2017?' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (13/8/2018).

Regulasi terbaru yaitu PMK 146/2017 sendiri cukup menjadi polemik bagi para stakeholder lHT. Pasalnya, PMK tidak hanya mengatur kenaikan tarif cukai, namun juga memunculkan suatu peta jalan penyederhanaan struktur tarif cukai.

Enny mengatakan kewenangan PMK mestinya menetapkan CHT. Sementara peta jalan penyederhanaan struktur CHT mestinya kewenangan dan melibatkan kementerian teknis, baik Kementerian Perindustrian maupun Pertanian. Terlebih, peta jalan struktur lHT Kementerian Perindustrian telah dicabut oleh putusan Mahkamah Agung (MA).

Dari data yang dimiliki INDEF, kontribusi CHT sendiri selama 2007 - 2017 tumbuh 13,5 persen, dimana target CHT selalu lebih 100 persen dari target APBN. Di tahun 2012, realisasi mencapai titik tertinggi sebesar 114,4 persen karena CHT terkumpul 90,6 triliun dari target Rp 79,9 triliun.

"IHT merupakan produk yang harus dikendalikan, sehingga high regulated. Karenanya persaingan diantara lHT sangat ditentukan oleh kebijakan Pemerintah, seperti penetapan Harga Jual Eceran yang terkait dengan penetapan tarif cukai," ujar Enny.

IHT di Indonesia memang cukup kompleks karena terdiri 3 jenis, yaitu Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), dan Sigaret Putih Mesin (rokok putih atau SPM) serta melibatkan berbagai struktur usaha mulai dari kecil, menengah dan besar.

Kontribusi terbesar CHT 73,8 persen disumbang oleh 14 pabrik IHT jenis SKM. Jumlah pabrik tersebut hanya 2 persen dari keseluruhan pabrik lHT.

Selanjutnya 10 persen penerimaan cukai disumbang oleh gabungan satu pabrik golongan lA dan 15 pabrik golongan lB jenis SKT. Untuk jenis SPM sendiri, 5,6 persen penerimaan cukai dihasilkan oleh hanya satu pabrik.

Dari potret tersebut, lanjut Enny, jika orientasi Pemerintah hanya mengutamakan aspek penerimaan, maka memang cukup dengan memberikan prioritas kebijakan terhadap keberlangsungan pabrikan besar. "Namun konsekuensinya, pelaku usaha golongan menengah kecil akan tersisih dan mati," tukasnya.

Kemunculan rokok illegal juga ditengarai karena kebijakan kenaikan cukai yang eksesif, sehingga memicu terjadinya "rekayasa" dalam sistem rantai pasok untuk mensiasati Harga Jual Eceran rokok. "Ketiadaan roadmap yang jelas, membuat kebijakan lHT sering inkonsisten atau berubah-ubah sehingga membingungkan dan memberikan ketidakpastian pelaku usaha," pungkas Enny. (Ysf)

Penulis:

Baca Juga