Indonesia Berkabung Kehilangan Habibie, Sekarang KPK Menuju Sekaratul Maut

Jakarta, Akuratnews.com - Wafatnya Prof. BJ Habibie pada Rabu (11/9/2019) pukul 18:03 WIB di RSPAD Gatot Soebroto, menjadi duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Kehilangan besar ini terasa hingga sanubari rakyat Indonesia.

Saat berkabung Ini, ada kesedihan lain yang dirasakan para aktivis Anti korupsi, sebab pada hari yang sama wafatnya BJ Habibie, Presiden Jokowi telah menandatangani Surat Presiden (Surpres) terkait dengan persetujuan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK).

Dalam pemberitaan dikabarkan, Jokowi menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU KPK.

Merespon hal itu, Pengamat politik Umar Syadat Hasibuan di akun Twitter @UmarAlChelsea angkat suara.

“Pak Habibie telah berpulang dengan tenang dan bahagia karena ada Bu Ainun yang akan menyambutnya di sana. Sedang sekarang @KPK_RI menuju sakrotul maut.” tulis Umar Syadat Hasibuan alias Gus Umar Al Chelsea@UmarAlChelsea.

Respon Laode M. Syarif 

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif bersuara keras terkait dengan ditandatanganinya rencana Revisi UU KPK. Surat Presiden (Surpres) yang ditandatangani Jokowi sudah dikirim ke DPR RI. Masalahnya, hingga saat ini, disebut-sebut KPK belum menerima draft revisi itu.

Laode mengatakan, KPK menyesalkan sikap DPR dan Pemerintah yang dianggap tidak transparan seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu.

"Tidak ada sedikitpun transparansi dari DPR dan Pemerintah," kritik Laode dalam pesan singkat yang dikutip situs politik, di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Laode menyatakan, Pemerintah dan DPR, telah melucuti kewenangan lembaga antirasuah yang juga lembaga negara.

"Ini preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia, dimana DPR dan Pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan suatu lembaga tanpa berkonsultasi atau sekurang-kurangnya memberitahu  lembaga tertebut tentang hal-hal apa yang akan direvisi dari undang-undang mereka," tutur Laode.

Karena itu, Laode menduga pemerintah dan DPR telah melakukan kompromi secara bersama-sama dan untuk menggoalkan kepentingan tertentu. "Ini jelas bukan adab yang baik," tegasnya.

Dalam akun Twitternya, Laode M Syarif di akun @LaodeMSyarif mengungkapkan bahwa KPK tidak diinformasikan pasal-pasal UU KPK yang akan diubah.

“Yang dikhawatirkan oleh @KPK_RI akhirnya tiba jua, Surat Presiden tentang Persetujuan REVISI UU KPK telah dikirim ke @DPR_RI. KPK pun tidak diinformasikan pasal-pasal mana saja yang akan diubah. Apakah ADAB NEGERI ini TELAH HILANG?” tulis @LaodeMSyarif.

Mengutip situs politik nasional, iIronisnya, penolakan terhadap revisi UU KPK diwarnai dengan serangan hacker terhadap akun-akun Whatsapp milik sejumlah akademisi yang menolak revisi UU KPK.

Hal itu diungkapkan Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Hariadi Kartodihardjo. Menurut Hariadi, peretas tak dikenal mensabotase akun sejumlah orang dan menyebarkan konten dukungan terhadap revisi UU KPK.

"Tiba-tiba mas Rimawan di group Whatsapp mengirim konten yang berlawanan dengan sikap tolak revisi UU KPK," kata Hariadi (10/9/2019).

Peretasan Akun Aktivis Anti Korupsi

Hariadi menceritakan peretas diduga telah mengambil akun Whatsapp Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Rimawan Pradiptyo pada Selasa sore sekitar pukul 16.00 WIB. Rimawan adalah satu di antara ribuan akademisi yang vokal menggalang dukungan untuk menolak revisi UU KPK.

Selain dia, kata Hariadi, sejumlah akun milik tokoh akademisi lainnya juga diretas secara bersamaan.

Diberitakan, ribuan dosen dan profesor dari 33 kampus seluruh Indonesia menghimpun diri untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK yang sedang bergulir di Badan Legislasi DPR. Mereka kemudian membuat grup Whatsapp dan sepakat bahwa revisi terhadap undang-undang lembaga antirasuah bakal melemahkan gerakan pemberantasan korupsi.

Kecaman Busro Muqoddas

Kecaman juga datang dari Busro Muqoddas, Mantan Ketua KPK. Dia menuding pemerintah dan DPR telah melakukan kolaborasi untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi lewat revisi UU KPK. Menurut Busro, revisi yang prosesnya sangat cepat disimpulkan oleh Busro sebagai kolaborasi Istana dan DPR.

"Apalagi kesimpulannya kalau bukan ini kolaborasi dengan antara Senayan dengan Istana," ujarnya Busro Muqoddas di Komisi Yudisial, Rabu (11/9/2019) kemarin.

Dengan keras Busro menyatakan, menyetujui revisi UU KPK sebagai sebuah penghianatan dari Jokowi karena tidak mengindahkan aspirasi rakyat. Bahkan, suara rakyat yang telah memilih Jokowi selama dua periode.

Mengutip situs nasional, Busro mengatakan, orang-orang di Istana saat ini tidak lebih sebagai pengemban amanat masing-masing partai politik. (*)

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga