Opini

Indonesia Darurat Corona

Ilustrasi Virus Corona

Akuratnews.com - Jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah menjadi 117 orang. Angka tersebut muncul setelah pada Minggu (15/3), pemerintah mendapati 21 kasus baru. Sebelumnya, jumlah pasien positif corona hingga Sabtu (14/3) berjumlah 96. Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan virus corona, Achmad Yurianto mengatakan spesimen positif didominasi dari Jakarta. “19 orang di Jakarta dan 2 di Jawa Tengah,” kata Yurianto kepada wartawan, Minggu (15/3). (CNNIndonesia.com, Minggu, 15/3/2020)

Presiden Joko Widodo mengatakan pihaknya menangani wabah Virus Corona secara senyap agar tak menimbulkan kepanikan. Padahal, sejumlah pihak menyebut undang-undang mewajibkan pengumuman sebaran wabah. Presiden Jokowi mengatakan penanganan corona di Indonesia tetap dilakukan dengan serius dan bahkan turut melibatkan intelijen. “Langkah-langkah serius telah kita ambil. Di saat yang bersamaan kita tidak ingin menciptakan rasa panik, tidak ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat,” katanya, di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Jumat (13/3).

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan pemerintah mestinya lebih transparan dalam menyampaikan informasi terkait penyebaran wabah Virus Corona. Keterbukaan informasi ini, kata Usman, terutama berkaitan wilayah penyebaran Covid-19 ini. Hal ini, kata dia, penting agar masyarakat bisa melakukan pencegahan. “Seandainya masyarakat memiliki informasi yang utuh maka mereka juga bisa ikut mengambil langkah-langkah pencegahan yang maksimal,” jelas Usman, dalam keterangannya, Jumat (13/3) (CNNIndonesia.com, Jumat, 13/3/2020).

Melihat berkembang cepatnya pasien positif corona tentu meresahkan serta mengkhawatirkan di kalangan masyarakat. Apalagi ditambah upaya Pemerintah yang berusaha menyembunyikan jumlah riil pasien positif corona dan wilayah penyebarannya dengan dalih agar tak menimbulkan kepanikan. Semakin menambah ketakutan dibenak rakyat.

Padahal diawal pengumuman dua WNI asal Depok positif corona saja sudah membuat warga panik hingga memborong semua masker, hand sanitizer, serta kebutuhan pokok di supermarket dan pasar. Apalagi dengan perkembangan kasus corona terbaru.

Sejatinya tak terbendungnya penyebaran virus corona tidak terlepas dari kelalaian Pemerintah untuk mencegah virus tersebut menyebar. Masih segar diingatan bagaimana sikap denial penguasa seakan-akan negeri ini kebal akan virus Covid-19. Nyatanya, Menhub divonis positif virus tersebut beserta 117 orang lainnya. Maka, jelas Presiden Jokowi selaku komandan satgas untuk menangani persebaran virus corona (Covid-19) telah gagal membendung masuknya corona ke Indonesia dengan cepat dan tepat.

Mengutip tulisan Dika Dania Kardi yang berjudul Corona dan Menanti Maaf Jokowi untuk Rakyat +62. Setidaknya ada tiga poin utama yang harus dilakukan Jokowi untuk penanggulangan dan mitigasi corona. Pertama, adalah tes spesimen untuk menguji risiko corona tak lagi dilakukan terpusat alias monopoli di Jakarta. Itu sudah mulai dilakukan Jokowi setelah ia mengaku telah memerintahkan kemenkes agar tak lagi memonopoli lembaga penguji spesimen risiko infeksi Covid-19 pada Jumat (13/3). Mulai Senin (16/3), Kemenkes menyatakan tes spesimen tak harus lagi di Balitbangkes tapi bisa di sejumlah laboratorium lain.

Sayangnya, itu dilakukan setelah tenaga medis hingga pemerintah daerah menuntut hal tersebut sejak pasien positif pertama di Indonesia diumumkan Jokowi. Dan, belakangan pada Jumat itu juga baru terkuak ada surat dari WHO ke Jokowi bertanggal 10 Maret 2020 yang meminta tes risiko infeksi Covid-19 tak lagi dilakukan terpusat.

Kedua, informasi rekam jejak pasien positif Covid-19 yakni di mana dan kapan, bukan identitas sang pasien. Transparansi informasi itulah yang sudah dilakukan di negara lain seperti Singapura dan Korea Selatan, karena penyebaran virus itu dipengaruhi oleh mobilitas orang yang terinfeksi.

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia, misalnya, mengkritik soal informasi rekam jejak yang seharusnya dapat disediakan pemerintah secara benar dan berkala karena terkait penyebaran dan risiko penularan. Selain itu, pemberian informasi tersebut pun tak melanggar UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, namun justru menjadi kewajiban tatkala wabah melanda. Sehingga alasan Jokowi untuk 'menyembunyikan' informasi guna menghindari kepanikan di tengah masyarakat pun menjadi gugur.

Ketiga adalah Jokowi perlu memastikan jaminan mutu manajemen, respons darurat yang cepat, dan mudah bagi masyarakat Indonesia serta kapasitas ruang isolasi medis di seluruh wilayah.

Lantas, bagaimana mekanisme khas Islam dalam mencegah munculnya wabah penyakit dan bagaimana kiat Islam untuk mengatasinya?

Kebijakan kesehatan dalam Khilafah sesungguhnya memperhatikan terealisasinya beberapa prinsip. Pertama, pola baku sikap dan perilaku sehat. Kedua, lingkungan sehat dan kondusif. Ketiga, pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau. Keempat, kontrol efektif terhadap patologi sosial.

Pembangunan kesehatan tersebut meliputi keseimbangan aspek promotif preventif, kuratif dan rehabilitatifnya. Promotif ditujukan untuk mendorong sikap dan perilaku sehat. Preventif diprioritaskan pada pencegahan perilaku distortif dan munculnya gangguan kesehatan. Kuratif ditujukan untuk menanggulangi kondisi perilaku dan munculnya gangguan kesehatan. Rehabilitatif diarahkan agar predikat sebagai makhluk bermartabat tetap melekat.

Pembinaan pola baku sehat dan perilaku sehat baik secara fisik, mental maupun sosial pada dasarnya merupakan bagian dari pembinaan kepribadian islam itu sendiri. Islam sangat memperhatikan pola hidup bersih dan sehat, sanitasi yang sehat termasuk pola perilaku konsumsi makanan yang sehat (halalan thoyyiban) yang menjamin gizi seimbang. Dari Ibnu Abbas ra. berkata, “Rasulullah saw melarang dari setiap binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam.” (Shahih, Diriwayatkan Muslim 1934)

Adapun upaya penyembuhan bagi yang telah terinfeksi penyakit, maka negara akan memenuhi permintaan masyarakat akan obat dan alat kesehatan. Obat-obatan dan alat kesehatan sendiri merupakan bagian penting dalam aspek kuratif. Khilafah akan berupaya memaksimalkan penemuan obat melalui serangkaian penelitian. Industri kesehatan juga akan didorong untuk menghasilkan produk dari penelitian mengenai obat-obatan dan alat kesehatan dengan biaya penuh dari negara yang diambil dari pos-pos baitul mal.

Adapun untuk penanggulangan saat wabah menyerang suatu wilayah, Islam memiliki mekanisme khas berupa upaya rehabilitatif seperti yang diungkapkan Rasulullah sebagaimana yang dijelaskan dari Abdurrahman bin Auf ra. bahwa Nabi Muhammad saw bersabda, “Apabila kalian mendengar wabah tengah mendera suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Dan jika menyerang wilayah kalian, maka janganlah engkau melarikan diri.” (HR. Bukhari)

Hal ini terungkap saat Syam khususnya di daerah Amwas diserang wabah Tha'un. Umar lalu mengumpulkan beberapa sahabat dan meminta pendapat mereka. Saat itu, Gubernur Syam Abu Ubaidah berkata kepada Umar, “Apakah engkau akan lari dari takdir Allah?” Umar menjawab, “Seandainya bukan dirimu yang mengatakannya wahai Abu Ubaidah! Benar, aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain.” (Muttafaqun ‘alaih)

Abdurrahman bin Auf saat itu tidak ada, ia tidak tahu musyawarah dan dialog antara Umar dan Abu Ubaidah. Ketika dikabarkan kepadanya, ia berkata, “Saya memiliki ilmu tentang hal ini. Saya mendengar Rasulullah saw bersabda, “Jika kalian mendengar suatu negeri dilanda wabah, maka jangan kalian memasukinya. Jika wabah itu terjadi di negeri yang kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar darinya.” (Muttafaqun ‘alaih)

Ketika Umar ra. mendengar sabda Nabi saw ia merasa tenang, dan bertahmid memuji Allah SWT. Kemudian bersama kafilah kembali ke Madinah, sedangkan gubernur Syam, Abu Ubaidah kembali ke Syam.

Ini merupakan metode karantina yang telah diperintahkan Nabi Muhammad saw untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke negara-negara lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Nabi Muhammad mendirikan tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah dan menjanjikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah, sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa lockdown merupakan solusi mencegah wabah virus corona semakin meluas serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Justru sejalan. Terakhir, mari sama-sama berdo’a, “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari penyakit belang, gila, kusta, dan dari segala penyakit yang buruk/mengerikan lainnya.” (HR. Abu Dawud)

Semoga kaum Muslimin dijaga oleh Allah azza wa jalla dari berbagai penyakit yang buruk. Wallahu a’lam bish shawab.

*Penulis adalah Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial Ekonomi Islam

Baca Juga