Indonesia Perlu Belajar Pada Kegagalan Negara Sosialis dan Individualis

Ketua Bidang Tata Negara dan Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bahyangkara Dr. Hotma P. Sibuea, SH., M.H., bersama beberapa hasil karyanya.

Jakarta, Akuratnews.com - Sebagai negara yang besar, sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945, dalam sistem hukumnya masih menganut sistem hukum peninggalan kolonialis. Sistem hukum tersebut dinilai menjadi sistem hukum yang tidak berhasil dilakukan di negara-negara yang menganut sosialis dan individualis yakni negara barat dan Eropa. Terlebih Indonesia dinilai memiliki kelemahan hukum kolonial yang dilihat dari perspektif filsafat pasti mengandunv nilai-nilai kolonial.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Bidang Tata Negara dan Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bahyangkara Dr. Hotma P. Sibuea, SH., M.H., nilai kolonial itu individualisme dan capitalisme. Dari perspektif hukum kolonial yang dibuat sekarang dalam bingkai nilai filosofi yang diyakini yakni Pancasila.

"Ini tidak baik karena akan terjadi anomali. Dimana kita menganut filosofi Pancasila tetapi hukum positif yang kita anut mengandung filosofi orang Belanda dan itu berlangsung sejak kemerdekaan Indonesia sampai dengan detik ini. Perspektif saya sebagai seorang akademisi, akan kemanakah kita berkiblat dalam konteks pembangunan hukum kita. Apakah berkiblat pada ideologi bangsa asing dan kita meninggalkan Pancasila, atau kita berkiblat pada Pancasila meskipun akan menjalani kesulitan-kesulitan," papar pria yang aktif memberikan kuliah di beberapa kampus di tanah air, dalam suatu kesempatan kepada akuratnews.com.

Dia menegaskan mengapa dirinya mengatakan kesulitan, karena hukum positif yang ada saat ini sudah dipraktekkan oleh bangsa lain, puluhan bahkan ratusan tahun, tetapi dapat memberikan kesejahteraan. Oleh karena itu dirinya menyarankan, jika hukum peninggalan Belanda ini diteruskan maka ujungnya sudah pasti sudah bisa tebak. Tidak akan pernah memberikan kesejahteraan kepada bangsa Indonesia.

"Baik filosofi individualisme maupun kolektifisme. Baik kapitalisme maupun persisme, komunisme dan sosialisme tidak akan memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dari perspektif hukum. Artinya, hukum postif kita tidak pernah dipakai instrumentasi umum untuk membuat rakyat sejahtera," tegasnya.

Selanjutnya 1 2
Penulis:

Baca Juga