Ini Alasan Panglima TNI Batalkan Pembelian Helikopter Jenis AgustaWestland 101 (AW 101)

Panglima TNI Gatot Nurmantyo

Jakarta,, Akuratnews.com - Panglima TNI Gatot Nurmantyo membatalkan rencana pembelian helikopter jenis AgustaWestland 101 (AW 101).

Helikopter mewah pabrikan Inggris tersebut rencananya akan dibeli oleh TNI Angkatan Udara. Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, pihaknya ‎akan segera mengajukan surat pembatalan ke pihak kontraktor.

"Yang jelas saya sudah buat surat untuk pembatalan ‎kontrak," kata Gatot di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (28/12/16) usai memberikan ceramah umum.

Dijelaskan, surat pembatalan itu akan menjadi pedoman bagi TNI AU untuk bertindak.

"Sekarang tidak jadi (beli Heli AW 101)," tegasnya meski tanpa alasan.

Namun pada tanggal 4 Desember 2016 Panglima Gatot mengatakan, "Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini membeli heli mahal rasanya kurang tepat."

Pembatalan itu menurut Gatot karena pertimbangan Presiden Jokowi soal ekonomi yang sulit. "Karena beliau (Presiden Jokowi) pemimpin tertinggi dan ketika beliau batalkan pembelian, ya kami batalkan," kata Panglima Gatot pekan pertama Desember ini.

Diketahui sebelumnya rencana pembelian helikopter buatan Inggris itu sempat jadi polemik. Komisi I DPR bahkan menyarankan bahwa soal pengadaan alat kebutuhan apapun sebaiknya mengacu pada peraturan yang ada. Artinya didahulukan prodak lokal.

Tadinya, TNI AU berencana membeli helikopter AW 101 itu. Heli yang dibeli bukan untuk VVIP seperti yang pernah menjadi perdebatan, tapi untuk mengangkut pasukan dan Search and Rescue (SAR).

"Ini untuk kebutuhan militer, bukan VVIP, untuk SAR, bencana. Kita perlu heli yang menampung kapasitas besar, yang mampu membawa pasukan, dan pasti sesuai dengan kebutuhan," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Jemi Trisonjaya.

Jemi pun membantah bila pihaknya disebut membeli helikopter tersebut secara diam-diam. Pembelian heli sudah berdasarkan restu pemerintah, seperti Bapenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

(Maria)

Penulis:

Baca Juga