Opini

Ini Dromokrasi, Bukan Demokrasi

Taufan Hariyadi, (Foto dok. Akuratnews.com)

Akuratnews.com - Anda pernah membaca brosur perumahan? “5 menit dari jalan tol”, “5 menit dari stasiun kereta api”, “selangkah dari pasar tradisional, pusat perbelanjaan, sekolah modern, rumah sakit,  dan fasilitas modern lainnya.” Dalam benak banyak orang, fasilitas yang dekat itu memudahkan, tetapi sesungguhnya memunculkan ketergesaan, buru-buru, cepat-cepat.

Paul Virilio, seorang filsuf dan penulis asal Perancis melihat bahwa manusia modern hidup sebagai hamba kecepatan. Virilio (1997) dalam Speed and Politics, menyebut ilmu pertumbuhan cepat itu sebagai dromology. Dromology berasal dari bahasa Yunani, Dromos berarti berpacu/kecepatan, logos berarti ilmu. Dalam Pandangan Virilio, kecepatan menjadi ciri kemajuan, sehingga membentuk kemajuan-kemajuan dalam tempo tinggi (dalam Sebuah Dunia Yang Dilipat, 1998:126).

POLITIK DROMOKRASI

Dromology atau ilmu percepatan itu sesungguhnya juga terjadi di dunia politik kita saat ini. Tengok saja anak-anak muda yang menjadi kontestan pilkada 2020 di beberapa daerah. Boleh jadi generasi milenial itu melihat kerabatnya menjadi pejabat publik atau bahkan melihat figur ayah dan mertuanya yang jadi penguasa di pemerintahan, seperti anak menantu istana misalnya.

Marshall Berman (1982: 16) seorang filsuf kontemporer Amerika dalam All That Solid Melts Into Air, mengatakan bahwa modernitas tidak hanya ditandai oleh dialektika kebaruan, akan tetapi juga oleh dialektika kecepatan. Pola cepat-cepat itu lalu dibungkus narasi nasionalisme, “Waktunya yang muda memimpin”. Tanpa bekal pendidikan politik yang cukup, anak-anak muda itu akan menjelma menjadi Dewa dadakan di panggung kampanye.

Di tangannya nasib masyarakat lebih sejahtera, lebih bahagia, lebih enak hidupnya, cukup sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan banyak lagi. Berbagai kesempurnaan itu secara “simsalabim” didatangkan. Cepat-cepat ikut kontestasi pilkada mumpung ayah dan mertua masih berkuasa, rekam jejak politik nanti saja adalah gambaran politik dromokrasi, sifatnya buru-buru, ketergesaan.

Paul Virilo (1986) dalam Speed & Politcs, menggambarkan kondisi ini sebagai dromokrasi yaitu pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi terletak pada kecepatan. Dalam bahasa Yunani, Dromos berarti berpacu/kecepatan, Kratia berarti pemerintahan (dalam Sebuah Dunia Yang Dilipat, 1998;126).

Keadaan makin gawat manakala kontestan pilkada itu memiliki kekuatan financial yang lumayan. Ongkos hajatan pilkada bukan jadi halangan. Kelompok ini dengan cepat melakukan konsolidasi tim pemenangan. Penelitian Aspinall & Berenschot (2019) dalam Democracy For Sale, melihat bahwa kontestan akan memanfaatkan kelompok, paguyuban, organisasi masyarakat untuk meraup suara. pola ini disebut klientiesme.

Klientiesme politik terjadi ketika para pemilih, para penggiat kampanye, atau aktor-aktor lain bersedia menyediakan dukungan elektoral bagi para politisi atau kontestan pemilu dengan imbalan berupa bantuan atau manfaat materil lain. Klientiesme sangat mungkin terjadi seiring pola supply and demand antara masyarakat atau kelompok pemilih dengan kontestan politik.

Para kontestan pemilu mengganggap one man one vote adalah sumber suara. Maka “memborong” suara warga adalah pintu masuk kemenangan. Perebutan suara ini sesungguhnya sudah terjadi jauh sebelum hari pencoblosan di gelar. “Makelar” klientiesme akan bekerja meyakinkan setiap kontestan, mana yang bisa memberikan imbalan menguntungkan, maka pada kontestan itulah suara akan diberikan di hari pemilihan.

Pola ini akan melahirkan semangat kontentasi pilkada yang menga rah pada penguasaan-penguasaan sumber daya, baik aparatus birokrasi maupun sumber daya alam di daerahnya. Penguasaan itu sangat mungkin terjadi untuk imbal balik kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan elektoral. Wujudnya bisa pembangunan fisik sarana prasarana sosial (lapangan bola,  kantor Rt/Rw, kantor karang taruna, pengaspalan lingkungan, dll) juga bisa berupa uang (uang tunai, modal UMKM, pinjaman lunak, dll). Pintu masuk munculnya korupsi.

Hasil penelitian Aspinall & Berenschot (2019) dalam Democracy For Sale menyebutkan pemilihan sering kali menyerupai penjualan kekuasaan negara, orang berkantong tebal atau memiliki kendali atas sumber daya negara berpeluang besar untuk menang. Mereka yang mendapat tiket kontestasi dari partai politik pun adalah sosok-sosok yang memiliki akses akan kekuatan itu. Rakyat hanya dilihat sebagai vote (alat hitung kursi) bukan sebagai voice (suara tertinggi)..

Dari 270 gelaran pilkada serentak pada Desember 2020, 25 Kabupaten/Kota akan diikuti pasangan calon tunggal. Jumlah itu meningkat dari pilkada serentak 2018 dengan 16 daerah paslon tunggal. Munculnya paslon tunggal adalah buah dari kebuntuan proses kaderisasi partai dan terpenjara politik dinasti. Parpol ambil cara pragmatis, cepat-cepat berkoalisi agar gampang menang dan mudah berbagai kue kekuasaan. Sebuah potret politik dromokrasi, penuh ketergesaan, buru-buru. Ujungnya, kekuasaan terkonsentrasi pada lingkaran kecil jaringan itu-itu saja alias oligarki politik.

DEMOKRASI DIGITAL

Dalam demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat, tetapi dalam dromokrasi, kekuasaan  hanya pada kecepatan. Cepat-cepat konsolidasi partai politik, cepat-cepat membentuk tim buzzer dan influencer, cepat-cepat “menyihir” publik dengan pesona citraan di laman digitalnya. Proses pendidikan politik yang penuh pembelajaran dan penghayatan dilipat sedemikian rupa, diringkas, disatukan. Seperti iklan brosur perumahan.

Kondisi ini akan melahirkan dua hal. Pertama, masyarakat dibanjiri cepatnya informasi dan citraan calon kepala daerah di genggamannya. Hal itu tak sebanding dengan kemampuan masyarakat melakukan penyaringan informasi. Kedua, Terjadi percepatan informasi dan citraan di dalam media sosial, tetapi mengalami pendangkalan makna. Jika calon kepala daerah muda bermental populis hanya menggunakan “senjata tatapan” digital demi keterpilihan, maka sesungguhnya masyarakat disuguhkan kualitas semu pemimpin daerahnya.

Jika anak – anak muda yang baru terjun ke gelanggang pilkada itu menang, maka semangat “betapa mudahnya” meraih kekuasaan akan tertanam dalam pengetahuan dan benak mereka. Pada titik ini, sang kontestan muda itu belum cukup matang memahami apa itu demokrasi, dimana kekuasaan demos (rakyat) berada diatas kratia (pemerintahan), termasuk implementasinya?

Jadi kalau ada yang bertanya dimana posisi demokrasi kita? Jawabannya, saat ini kita berada di era dromokrasi bukan demokrasi. Era proses demokrasi yang mengalami percepatan, buru-buru. cepat-cepat ikut kontestasi pilkada, mumpung ayah dan mertua masih di istana.

Baca Juga