Ini Lima Faktor Praktek Korupsi Di Tubuh MK, Menurut SETARA Institute

Gambar Ilustrasi

Jakarta, Akuratnews.com - SETARA Institute mencatat bahwa terjadinya praktek korupsi di tubuh MK disebabkan oleh 5 faktor yaitu:

1. Kewenangan absolut MK

Secara limitatif kewenangan MK ditetapkan oleh UUD Pasal 24C (1) sebagai institusi negara yang berwenang melakukan uji materiil UU atas UUD, memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara, membubarkan partai politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.

MK juga memiliki kewajiban memberikan pendapat mengenai pemakzulan yang disulkan oleh DPR. Dalam praktik pengujian UU, sebagai negative legislator, MK kemudian memperluas kewenangan dirinya sendiri dengan menjadi positive legislator, MK telah terbiasa membuat norma baru (ultra vires) dan memutus perkara melampaui apa yang diajukan oleh pemohon (ultra petita). Bahkan MK juga bisa mengadili dirinya sendiri, seperti terjadi dalam kasus kewenangan pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Saat ini, MK juga sedang menguji UU MK terkait dengan masa jabatan hakim Konstitusi melalui Permohonan No. 53/PUU-XlV/2016.

Bermula dari kewenangan absolut itu pula upaya penguatan kelembagaan MK melalui pembentukan UU 8/2011 tentang Perubahan UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU 4/2014 tentang Perubahan Kedua semuanya diabaikan dan ditolak oleh Mahkamah sendiri.

SETARA Institute mengusulkan agar praktik-praktik perluasan kewenangan itu diakhir dan segera dibatasi secara limitatif dalam UUD 1945 dan/atau revisi UU MK dengan ketentuan larangan pembatalan oleh MK, karena menyangkut dirinya sendiri.

2. Lemahnya desain check and balances pada kelembagaan MK

Kewenangan negatif dalam membentuk UU (negative legislator), sesungguhnya merupakan bentuk pembatasan kekuasaan MK yang diatur dengan UUD. Pembatasan ini bagian dari kontrol dan keseimbangan (check and balances) agar MK tidak melampaui kewenangan yang diatur dalam UUD. Tetapi, perluasan kewenangan membentuk norma baru (ultra vires) ini telah menghilangkan kontrol atas MK yang kemudian memperkokoh dirinya menjadi lembaga dengan kewenangan absolut. MK adalah satuesatunya lembaga yang tidak memiliki kontrol dalam menjalankan kewenangannya.

SETARA Institute mengusulkan perlunya mendesain ulang sistem check and balances ini dengan mempertegas kewenangan negative MK atau mekanisme lain yang memungkinkan kinerja MK lebih akuntabel. Desain check and balances ini bukan berfokus pada pengawasan hakim, tetapi bagian dari
pembatasan kekuasaan, sesuai prinsip distribution of power dalam prinsip negara hukum (rule of law).

3. Lemahnya  pengawasan terhadap hakim MK

Selain lemahnya check and balances, dalam konteks menjaga martabat kelembagaan, MK tidak hanya membutuhkan pengawasan internal sebagaimana selama ini dilakukan oleh Dewan Etik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2/2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi atau mekanisme ad hoc Majelis Kehormatan MK sebagaimana diatur dalam UU 24/2003 dan UU 8/2011, tetapi lebih dari itu MK membutuhkan pengawasan eksternal oleh lembaga negara lain yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap hakim.

Komisi Yudisial, sebagai lembaga yang memiliki pengawasan terhadap hakim mesti diperkuat untuk menghadirkan pengawasan eksternal dan permanen, sehingga memungkinkan upaya-upaya mitigatif mencegah terjadinya korupsi.Tetapi, secara konstitusional, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. OOS/PUU-IV/2006 yang menguji UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, KY tidak mempunyai kewenangan mengawasi Hakim MK. Dalam Putusannya. MK menyebutkan bahwa setiap frase dan/atau Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional. ". Sedangkan hakim Agung tetap bisa diawasi oleh KY.

SETARA Institute mengusulkan, pembelajaran dari dua prahara di tubuh MK ini, sebuah konvensi ketatanegaraan perlu disepakati untuk memulihkan kewenangan KY sehingga bisa menjadi pengawas eksternal permanen (external oversight committe) terhadap Hakim Konstitusi. Formula yang ditawarkan dalam UU 4/2014 yang dibatalkan MK juga bisa kembali diadopsi oleh DPR dan Presiden dengan merevisi UU MK dan UU relevan lainnya, dimana Majelis Kehormatan MK dibuat secara permanen dan secara reguler melakukan pengawasan. termasuk dengan mekanisme sidang terbuka.

4. Akuntabilitas sistem seleksi Hakim Konstitusi

Ketentuan mengenai seleksi hakim Konstitusi diatur dalam Pasal 24C (3) yang memberikan mandat konstitusional pada MA, DPR, dan Presiden mengajukan hakim Konstitusi. Kontroversi pemilihan Patrialis Akbar pada masa kepemimpinan Susilo bambang Yudhoyono sudah semestinya mendorong DPR dan Presiden untuk memperkuat sistem seleksi yang akuntabel dan berintegritas.

SETARA Institute mengusulkan formula yang disusun dalam UU 4/2014 kembali diadopsi sebagai suatu sistem seleksi hakim Konstitusi. Dalam UU tersebut, tiga lembaga negara tetap diberikan kewenangan menunjuk calon yang kemudian akan diuji oleh panel ahli yang dibentuk dan diusulkan oleh MA, DPR, dan Presiden. Mekanisme kerja panel ahli adalah: tiga institusi mengusulkan 3 kali jumlah hakim yang dibutuhkan kepada panel ahli untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Setelah panel ahli bekerja, maka panel ahli akan menyampaikan hasil seleksi sebanyak jumlah hakim yang dibutuhkan kepada masing-masing institusi. Setelah itu, masing-masing institusi mengusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan. Dengan jalan ini, selain integritas dan kenegarawanan yang bisa diuji, bias politik dari masing-masing institusi pengusul juga bisa dihindari.

5. Manajemen Peradilan

Satu isu yang mengagetkan dalam kasus Patrialis Akbar adalah bahwa perkara yang menjadi medium suap adalah permohonan No. 129/PUUaXIII/2015 yang menguji UU 41/2014 tentang Perubahan Atas UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. UU ini mulai diperiksa pada 5 November 2015 dan sidang terakhir pada 12 Mei 2016 dengan agenda mendengarkan keterangan dari DPR dan ahli pemohon. Berdasarkan keterangan dari Ketua MK, Arif Hidayat (26/1), bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) telah berlangsung dan hanya tinggal menunggu pembacaan putusan dalam sidang pleno. Jika sidang terakhir dilaksanakan pada 16 Mei 2016 dan sampai sekarang belum ada putusan, maka ada rentang waktu lebih dari 8 bulan untuk seorang pemohon memperoleh keadilan atas persoalan yang diajukannya. Rentang waktu yang begitu lama tanpa proses yang terbuka inilah yang menjadi salah satu medium terjadinya proses transaksi. Bukan hanya yang diduga dialami oleh Patrialis Akbar, tetapi sistem ini membuka kesempatan siapapun bagi para Hakim Konstitusi untuk digoda dan tergoda oleh pihak-pihak yang berperkara di MK.

Dalam soal manajemen proses berperkara dan manajemen waktu, MK masih terbilang tidak disiplin. Padahal penundaan pembacaan putusan yang terlampau lama sama artinya dengan menunda keadilan (justice delayed).

SETARA Institute mengusulkan pengaturan standar rentang waktu untuk menangani suatu perkara dari sidang pendahuluan, proses pemeriksaan, Rapat Permusyawaratan Hakim, hingga pembacaan putusan dalam sidang pleno. Ketentuan yang rigid tentang rentang waktu ini berkontribusi pada pencegahan praktik korupsi di tubuh MK.

Pada pokoknya, menunda pembacaan putusan pengujian undang-undang yang telah diambil dari Rapat Permusyawaratan Hakim bertentangan dengan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Politik buying time ini yang berdampak pada penundaan keadilan yang tertunda (justice delayed is justice denied). Ruang inilah yang petensial menjadi medium korupsi. (Fajar)

Penulis:

Baca Juga