Soal Tudingan Kepemilikan Senjata Ilegal

Inilah Lima Poin Pembelaan Kuasa Hukum Soenarko

Jakarta, Akuratnews.com - Tim kuasa hukum dan sejumlah purnawirawan TNI memberikan pembelaan bagi mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayor Jenderal (purn) Soenarko.

"Kami meluruskan isu atau berita miring yang dituduhkan kepada Mayor Jenderal TNI purnawirawan Soenarko," kata kuasa hukum Soenarko, Ferry Firman Nurwahyu Pembelaan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/5).

Soenarko yang kini ditahan di rumah tahanan militer di Guntur, Jakarta Selatan dituduh terlibat dalam kepemilikan senjata ilegal jenis M4 dan ada kaitannya dengan rencana aksi 22 Mei 2019.

Sejumlah purnawirawan hadir dalam konferensi pers di antaranya mantan Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal (purn) Johannes Suryo Prabowo, mantan Kepala Badan Intelijen Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Mayor Jenderal (purn) Zacky Anwar Makarim.

Lalu ada mantan Perwira Pembantu Madya (Pabandya) bidang Pengamanan Komando Daerah Militer Iskandar Muda Kolonel Infanteri (purn) Sri Radjasa Chandra, mantan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Letnan Jenderal TNI (purn) Yayat Sudrajat.

Sebelum Ferry menyampaikan sejumlah bantahan, Zacky Anwar Makarim menjelaskan bahwa senjata yang disebut dibawa dari Aceh itu bukan M4. Dia menjelaskan bahwa senjata yang masuk ke Aceh adalah senjata yang sebelumnya dipakai dalam Perang Vietnam, yakni M16. Itu pun, kata dia, sudah dimodifikasi.

Sedangkan Yayat Sudrajat menyebut senjata M16 itu sudah seperti rongsokan lantaran usianya sudah tua.

"Itu senjata busuk dan sudah dimodifikasi," tandasnya.

Sejumlah poin disampaikan Ferry mewakili tim kuasa hukum Soenarko. Pertama, dia mengatakan Soenarko tak pernah memasukkan senjata M16 A1 maupun M4 Carbine ke Indonesia.

Kedua, Soenarko tak pernah membuat senjata M16 A1 maupun M4 Carbine itu.

Ketiga, Soenarko juga disebut tak pernah menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, mencoba menyerahkan, menguasai senjata M16 A1 maupun M4 Carbine itu.

Ferry juga mengklaim mantan Komandan Panglima Daerah Militer Iskandar Muda itu tak pernah membawa, mempunyai persediaan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, serta menggunakan senjata itu.

Terakhir, Ferry mengatakan kliennya tak memiliki kaitan sama sekali dengan kericuhan dalam aksi massa 22-23 Mei 2019 lalu yang digelar di kawasan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh para pendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menolak hasil pemilihan presiden 2019.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga