Bela Muslim Uighur

Inilah Petisi Aktivis Kemanusiaan untuk Sekjen OKI dan Sekjen PBB

Jakarta, Akuratnews.com - Para tokoh dan aktivis kemanusiaan serta organisasi masyarakat sipil Indonesia, menyatakan keprihatinan yang dalam dan mengutuk dengan keras penindasan dan penahanan paksa kaum Uighur dalam kamp konsentrasi yang berkedok pendidikan vokasional yang dilakukan oleh pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC).

Hal itu disampaikan dalam Diskusi Publik bertajuk “Kejahatan Kemanusiaan Pemerintah RRC atas Kaum Uighur” yang diselenggarakan oleh Institute for Democracy Education (Ide) bekerjasama dengan Institute Soekarno-Hatta. Diskusi berlangsung di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020) sore.

Hadir sebagai narasumber diskusi publik, yakni: Prof. Dr. Hafidz Abbas (Mantan Ketua Komnas HAM RI), Djoko Edie Abdurrahman (Wasek LPBH PBNU), Dr. Ahmad Yani (Politisi dan Akademisi), dan Dr. Syahganda Nainggolan (Direktur Sabang-Merauke Institute).

Sebelum diskusi, H.M Hatta Taliwang dari Institute Soekarno-Hatta membacakan Petisi para tokoh dan aktivis kemanusiaan serta organisasi masyarakat sipil Indonesia yang ditujukan kepada Presiden RI Jokowi, Sekjen OKI dan Sekjen PBB.

Dalam petisi tersebut dijelaskan, tindakan kejahatan yang dilakukan RRC atas kaum Uighur merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana tertuang dalam konvensi Internasional untuk HAM seperti Deklarasi Universal HAM, Konvensi untuk Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Internasional untuk Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Konvensi Internasional akan Hak-hak Anak.

Represi Beijing terhadap etnis Uighur telah menimbulkan keprihatinan luas dan menjadi sesuatu yang mendesak untuk diperhatian secara serius oleh dunia internasional, demi dan atas nama kemanusiaan.

Pada Agustus 2018, Panel HAM PBB telah menerima laporan yang kredibel tentang penahanan ekstra legal di Xinjiang terhadap sekitar satu juta orang Uighur. Selain penahanan sepihak, kaum Uighur juga mengalami pembatasan ibadah dan indoktrinasi politik secara paksa dalam pengawasan masif pihak keamanan.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Atta

Baca Juga