Inpres, Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lombok Pasca Gempa

Jakarta, Akuratnews.com - Pemerintah masih belum menetapkan status bencana gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai bencana nasional. Ini dikarenakan pemerintah daerah diyakini masih bisa menanganinya hingga saat ini.

Kendati demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan penanganan bencana di Lombok tetap berskala nasional. Ini dibuktikan dengan penandatanganan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB.

Menurut Presiden, Inpres ini menjadi payung hukum bagi seluruh Kementerian dan Lembaga yang bekerja di lapangan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi kawasan terdampak gempa.

"Penerbitan Inpres dilakukan supaya perbaikan bisa dilakukan dalam waktu cepat, sehingga masyarakat bisa memiliki tempat tinggal kembali dan kegiatan ekonomi bisa bergerak. Kami harapkan Lombok bisa pulih kembali," ujar Presiden dalam keterangan tertulis yang diterima Akuratnews.com, Senin (27/8/2018).

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan meliputi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama, dan fasilitas penunjang perekonomian agar aktivitas bisa berfungsi kembali. Dalam Inpres dikatakan, proses ini akan selesai paling lambat akhir bulan Desember 2018, dan untuk sarana lainnya diselesaikan paling lambat Desember 2019. (Rhm)

Penulis:

Baca Juga