Institusi Pemberi Izin Usaha Niaga Beras Diminta Lakukan Pengawasan

Jakarta, Akuratnews.com - Komisioner Ombudsman, Alamsyah Saragih meminta institusi pemberi izin niaga beras bertanggungjawab melakukan pengawasan. Hal ini dia katakan menyusul dengan kasus penggrebekan PT Indo Beras Unggul (IBU) beberapa waktu lalu.

"Kementerian Pertanian sebagai pemberi izin harus punya konsekwensi. Dia mengeluarkan izin dia juga yang harus mengawasi," kata Alamsyah di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/17).

Alamsyah menjelaskan, sejauh ini peran Ombudsman dalam kasus perberasan ini adalah dengan mengecek satu per satau kinerja institusi. Diharapkan institusi yang bersinggungan dengan kasus perberasan di PT IBU bisa mempertanggunjawabkan tupoksinya masing-masing.

"Kami lakukan pengawasan apakah berjalan seperti Badan Pemeriksan Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standaeisasi Nasional (BSN) dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sudah secara proper bekerja," terang dia.

Sebelumnya, PT Indo Beras Unggul, produsen beras cap Ayam Jago dan Maknyuss digrebek pihak kepolisian. Polisi menduga perusahaan tersebut melakukan penipuan dengan menjual beras medium bersubsidi seharga beras premium.

Karena alasan itu, Alamsyah berpendapat KPPU jadi salah satu pihak yang juga harus punya fungsi pengawasan lebih kepada kasus perberasan.

"Karena KPPU adalah wasit dalam sistem rivalitas di perberasan ini," tutup dia. (Setyo)

Penulis:

Baca Juga