Ironis! Sumber Daya Alam Melimpah, Impor Ugal-ugalan

foto ilustrasi.

Penulis: Dewi Tisnawati,  S. Sos. I, Pemerhati Sosial, (*)

Akuratnews.com - Kekalahan Indonesia oleh Brasil di World Trade Organization (WTO) menambah daftar panjang serbuan barang impor yang masuk ke dalam negeri. Terlepas dampak impor daging bagi peternak ayam, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan keputusan ini harus dijalankan apapun konsekuensinya karena dapat memancing respons negara tetangga, Rabu (7/8/2019).

Hingga Agustus ini, impor beberapa komoditas lain yang dilakukan pemerintah juga sempat menjadi sorotan. Salah satunya impor beras yang diberikan saat petani sedang panen raya. Bahkan impor sempat dipaksakan saat kapasitas Gudang Bulog sudah berlebih.

Kemudian ada juga kritik pada impor gula yang sempat meroket hingga Indonesia menjadi importir terbesar di dunia per tahun 2017-2018. Impor jagung sebanyak 60 ribu ton per Maret 2019 juga menjadi polemik karena diberikan saat kesalahan data belum dibenahi.

Lalu impor baja yang masuk ke Indonesia sempat berimbas pada produsen baja lokal akibat Permendag Nomor 22 Tahun 2018 membuka celah masuknya penjualan baja karbon yang lebih murah dari pasar domestik. Tak hanya itu, masuknya produk semen asing ke Indonesia juga menuai persoalan. Sebab, produksi semen Indonesia masih surplus 35 juta ton per tahun.

Banyaknya impor yang dilakukan pemerintah merupakan bukti gagalnya pemerintah mengurusi kebutuhan rakyat. Hal ini sangat ironis, dimana Sumber Daya Alam yang melimpah ruah di negeri ini belum mampu dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, justru mengambil kebijakan impor, padahal  komoditi tersebut mengalami surplus dan acapkali dilakukan ketika masa panen tiba, jelas ini merugikan petani.

Hal ini menunjukkan betapa buruknya pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya yang tidak mengindahkan kepentingan negara dan rakyat banyak. Semua ini, tidak lepas dari sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini yakni kebijakan-kebijakan yang dilahirkan akan senantiasa diarahkan untuk kepentingan para kapitalis. Maka tidak heran jika kebijakan-kebijakan yang diambil semakin menyengsarakan rakyat dan mensejahterakan para kapitalis.

Tanpa disadari sesungguhnya Indonesia telah jatuh dalam cengkraman neoliberal, bahkan menjadi antek kepentingan kaum kapitalis global dengan kebijakan impor yang ugal-ugalan. Indonesia terperangkap dalam jebakan negara-negara maju dalam bentuk perdagangan bebas dan pasar bebas yang dinaungi oleh WTO.

Dengan demikian, Pemerintah Indonesia seharusnya sadar bahwa sistem ekonomi kapitalis sangat menyengsarakan dan membuat negara ini semakin jauh dari kemandirian ekonomi terlebih lagi ridha Allah, maka harus mencari alternatif lain yakni sistem ekonomi Islam.

Dalam Islam, pada dasarnya aktifitas ekspor-impor dalam suatu negara diperbolehkan karena merupakan bagian dari aktifitas perdagangan yang masuk pada aspek muamalah baik secara bilateral maupun multilateral tetapi hanya boleh dilakukan pada saat mendesak tanpa menggadaikan kemandirian negara.

Islam memiliki adab ketika negara terpaksa harus mengimpor barang dari negara lain, diantaranya:

Pertama, pilihlah barang-barang yang benar-benar dibutuhkan untuk diimpor. Hindari mengimpor yang bisa diproduksi di dalam negeri. Hal ini agar industri lokal dan pertanian tetap berkembang tidak bergantung pada barang impor.

Kedua, pilihlah produk kaum muslimin. Niatkan sebagai ta’awun ‘alal birri wat taqwa, sehingga mendapatkan pahala lebih.

Ketiga,  jika terpaksa mengimpor produk orang kafir, jangan mengimpor dari negara yang jelas-jelas memusuhi Islam.

Keempat, apabila terpaksa mengimpor makanan produk orang kafir, pastikan tidak mengandung barang haram dan disembelih dengan menyebut nama Allah.

Kelima,  perhatikan pula fungsi barang yang hendak diimpor. Jangan mengimpor barang-barang yang mendorong kaum Muslimin untuk menyerupai orang kafir dan hindari cara pembayaran yang bersifat ribawi.

Meski impor dibolehkan dalam Islam namun yang terpenting adalah negara mengupayakan agar kebutuhan-kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi, dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Selanjutnya juga, perlu merubah sistem ekonomi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat dengan sistem ekonomi Islam, dan itu hanya bisa diwujudkan dalam sistem Islam. Wallahu a'lam bish shawab. (*)

Penulis: ..
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga