Opini

Jabar Menjadi Provinsi Terkorup, Lalu Apa Solusinya?

Akuratnews.com - Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Penegakan hukum atas kasus korupsi masih menjadi PR besar bagi bangsa ini. Pemberantasan korupsi pun dirasa masih jauh panggang dari api, belum menampakan hasil yang memuaskan.

Berkaitan dengan hal itu, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat kasus korupsi tertinggi di Indonesia sejak 2004 hingga kini.

Hal itu diungkapkan Ketua KPK, Firli Bahuri dalam webinar Pilkada bersama Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Pelaksana Harian (plh) KPU Ilham Saputra, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan.

"Kalau boleh kita sebutkan itu kasus korupsi tertinggi di tangan KPK, Jawa Barat [ada] 101," ujar Firli dalam webinar yang disiarkan langsung di YouTube KPK, Selasa (20/10).

Provinsi yang meraih penghargaan SAKIP AWARD 2019 ini, sebagai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota wilayah I tahun 2019. Ternyata belum mampu menanggulangi masalah korupsi dengan benar.

Hidup dalam dunia kapitalis seperti saat ini, mendorong pejabat untuk korupsi atau menyalahgunakan jabatan yang merugikan negara. Dikarenakan kesuksesan seseorang selalu dilihat dari sisi materi, banyaknya harta yang dimiliki meskipun kita tahu bahwa tidak semua harta yang dimiliki bisa dinikmatinya.

Adapun, penerapan dari sistem demokrasi membentuk pribadi-pribadi yang berfikir kapitalistik. Mereka akan terdorong untuk melakukan korupsi dan menyalahgunakan jabatannya saat ada kesempatan dan peluang untuk memperkaya dirinya sendiri meskipun dengan cara yang haram dan merugikan orang lain.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat sehingga hukum dibuat atas nama rakyat dibuat untuk melindungi penguasa atau anggota legislatif yang mempunyai wewenang membuat hukum dan melegalkannya. Ketika penguasa dan anggota legislatif terpapar pada perbuatan korupsi, hukum yang dihasilkan akan berpihak pada koruptor. Hukum sangat lunak pada kasus korupsi bahkan jika dianggap berat akan direvisi sehingga mereka punya celah untuk bisa lepas dari jeratan hukum.

Maka, berharap pemberantasan korupsi dari sistem demokrasi adalah ilusi. Mimpi yang tidak mungkin terjadi untuk memberantas korupsi. Banyak kasus korupsi dibiarkan menggantung. Sedangkan koruptor sekalipun mereka ditahan, mereka dapat perlakuan yang istimewa. Di rumah tahanan bagaikan tinggal di hotel karena mampu membeli segala fasilitas dan kemudahan di sana.

Lain halnya di dalam Islam yang manetapkan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat dan kedaulatan ada pada Allah (Alquran dan Hadis). Artinya kepala Negara (Khalifah) yang diangkat berdasarkan rida dan pilihan rakyat adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan Alquran dan Hadis.

Begitu pula pejabat-pejabat yang diangkat juga untuk melaksanakan pemerintahan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. Dalam konsep Islam, pengangkatan kepala daerah dan pemilihan anggota Majelis Ummah/Majelis Wilayah berkualitas, amanah dan tidak berbiaya tinggi. Karenanya pemilihan dan pengangkatannya bisa mendapatkan kandidat yang betul-betul berkualitas, amanah dan mempunyai kapasitas serta siap melaksanakan Alquran dan Sunnah.

Dari sinilah, maka secara mayoritas pejabat Negara tidak melakukan kecurangan, baik korupsi, suap maupun yang lain. Sekalipun demikian tetap ada perangkat hukum yang telah disiapkan untuk mengatasi kecurangan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai negara.

Dalam pemerintahan Islam terdapat larangan keras menerima harta ghulul, yaitu harta yang diperoleh para wali (gubernur), para amil (kepala daerah setingkat walikota/bupati) dan para pegawai Negara dengan cara yang tidak syar’i, baik diperoleh dari harta milik Negara maupun harta milik masyarakat. Pejabat akan memperoleh gaji/tunjangan. Selain itu harta-harta yang diperoleh karena memanfaatkan jabatan dan kekuasaanya seperti suap, korupsi maka termasuk harta ghulul atau harta yang diperoleh secara curang. (Abdul Qadim Zallum, Al amwal fi daulah Khilafah hlm. 118).

Adapun aturan yang diterapkan Negara untuk mencegah korupsi/ kecurangan/ suap adalah sebagai berikut:

Pertama, Badan Pengawasan/ Pemeriksa Keuangan. Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al Amwal fi Daulah Khilafah menyebutkan, untuk mengetahui apakah pejabat dalam instansi pemerintahan itu melakukan kecurangan atau tidak, maka ada pengawasan yang ketat dari Badan Pengawasan/ Pemeriksa Keuangan. Ditambah lagi keimanan yang kokoh akan menjadikan seorang pejabat dalam melaksanakan tugasnya selalu merasa diawasi oleh Allah.

Firman Allah surat Al Fajr ayat 14 yang artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.” Juga dalam surat Alhadid ayat 4:
“Dia (Allah) bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Kedua, gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Negara Khilafah memberikan gaji yang cukup kepada pejabat/pegawainya, gaji mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier. Di samping itu dalam pemerintahan Islam biaya hidup murah karena politik ekonomi negara menjamin terpenuhinya kebutuhan seluruh rakyat. Kebutuhan kolektif, akan digratiskan oleh pemerintah seperti pendidikan, keamanan, kesehatan, jalan dan birokrasi. Sedangkan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan bisa diperoleh dengan harga yang murah. (Abdurrahman al Maliki, Politik Ekonomi Islam, Bangil: Al Izzah, 2001)

Ketiga, ketakwaan individu. Dalam pengangkatan pejabat/ pegawai Negara, menetapkan syarat takwa sebagai ketentuan, selain syarat profesionalitas. Karenanya mereka memiliki self control yang kuat. Sebagai seorang Muslim akan menganggap bahwa jabatan adalah amanah yang harus ditunaikan dengan benar, karena akan dimintai pertanggung jawaban di dunia dan akhirat. Dengan demikian seorang Muslim akan menjadikan amanah/jabatannya itu sebagai bekal masuk surga. Firman Allah surat Alhasyr ayat 18:
"Hai orang-orang yang beriman) kepada Muhammad SAW dan Alquran, (bertakwalah) takutlah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan (apa yang telah diperbuatnya) pahala/kebaikan (untuk hari esok-akhirat) apa yang dikerjakan untuk hari kiamat, maka engkau akan menemui pada hari kiamat apa yang kau kerjakan di dunia".

Keempat, amanah. Dalam pemerintahan Islam setiap pejabat/pegawai wajib memenuhi syarat amanah. Yaitu wajib melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Berkaitan dengan harta, maka calon pejabat/pegawai negara akan dihitung harta kekayaannya sebelum menjabat. Selanjutnya saat menjabatpun selalu dihitung dan dicatat harta kekayaan dan penambahannya. Jika ada penambahan yang meragukan, maka diverifikasi apa ada penambahan hartanya itu secara syar’i atau tidak. Jika terbukti dia melakukan kecurangan/korupsi, maka harta akan disita, dimasukkan kas negara dan pejabat/pegawai tersebut akan diproses hukum.

Kelima, penerapan aturan haramnya korupsi dan sanksi yang keras. Khilafah juga menetapkan aturan haramnya korupsi/suap/kecurangan. Hukuman yang keras, bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati.

Inilah cara yang dilakukan oleh Negara yang menjadikan Islam sebagai Sistem aturan dalam tata kelola negara. Semoga negeri tercinta ini segera menjadikan Islam sebagai arah pandang dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga daerah-daerah yang ada dalam naungannya pun terbebas dari praktek korupsi yang sangat merugikan rakyat dan negara.

Wallahua'lam bishowab

Penulis: Lilis Suryani

Baca Juga