Jadi Pilar Ke Empat, Media Harus Menjadi ‘C and B’

Praktisi Media dan Pakar Komunikasi Media Zulfikri D. Jacub (Tengah), saat menjadi pembicara dalam dialog interaktif Forum Konsolidasi Demokrasi Indonesia, Jakarta (23/7).

Jakarta, Akuratnews.com – Gaung alam demokrasi dalam suatu Negara, menjadi landasan bagaimana sebuah aturan perlu dilihat dari kacamata demokrasi itu sendiri. Tak dapat dipungkiri, rezim menjadi ukuran bagaimana sebuah demokrasi dapat lahir dan berjalan mulus dalam setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah yang sedang berkuasa.

Praktisi Media dan Pakar Komunikasi Media Zulfikri D. Jacub, menjelaskan dalam sejarah perkembangan demokrasi di sebuah negara mencerminkan kedewasaan pemimpinnya dalam melihat sejauh mana masyarakatnya siap untuk menerima sistem pemerintahan di bawah bentuk demokrasi.

“Keberadaan media sudah dikenal di Barat dan juga di Indonesia sebagai pilar ke empat di samping Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif,” ujar pria yang akrap dipanggil Zul ini, Selasa (23/7).

“Kita sepakat media menjadi pilar ke empat yang memiliki peran dahsyat untuk memberikan  checks and balances (C and B) untuk tumbuh. Karena sejatinya demokrasi mengikuti cacat bawaan, seperti money politik dan sebagainya. Hal ini yang coba diatasi oleh media dalam kiprahnya,” katanya.

Dalam sejarahnya, masih kata Zul, Presiden Soekarno, mencoba mengimplementasikan cita-cita dari kata adil makmur, dalam bentuk demokrasi terpimpin.

“Soekarno yakin bahwa demokrasi yang sejatinya merupakan konsep dari barat tidak bisa tumbuh secara natural dan diyakini secara tepat,” terangnya.

Dalam perkembangannya, Media, saat ini cenderung menjadi sebuah alat dalam menjalankan roda poltik di tanah air. Tak dapat dipungkiri, media-media mainstream yang berkibar di bumi pertiwi, dikuasai oleh para elit politik yang seperti sengaja untuk ikut dalam pergulatan politik di tanah air.

“Dengan melihat realitas kepemilikan media di tanah air, kita bisa membayangkan bagaimana realitas kualitas demokrasi  di Indonesia. Pengukuran kualitas, mau tidak mau dan suka tidak suka akan berdasar kepada representasi  media. Baik itu pengukuran di Pusat maupun di daerah lain di seluruh Indonesia,” papar pria yang lama menjadi Kontributor Tabloid DeTik tahun 1996 di Amerika.

Menjawab pembatasan regulasi akan kepemilikan perusahaan media, dirinya menjawab, pemerintah tidak membatasi dari regulasi terkait kepemilikan media untuk menguasai dari hulu ke hilir. Dia mencontohkan, bagaimana di Amerika, hal tersebut dilarang.

“Ini akan memakan demokrasi di Indonesia. Ini menjadi tantangan bagi kawan-kawan media yang lain. Dengan hadirnya media masuk dalam perpolitikkan akan merusak  checks and balances kekuasaan. Apalagi ketika pemilik media ini masuk dalam kabinet kekuasaan. Ini berbahaya. Jadi, persaingan politik masuk ke dalam media. Ketika sudah tidak suka pada suatu kelompok atau elit akan mengekspos kasusnya,” ungkapnya.

“Kita sebagai insan media tidak perlu putus asa walaupun belum masuk dalam kategori media mainstream. Tetapi ketika hasil tulisan kita, kita share ke pengambil kebijakan itu bisa menjadi masukkan kepada pemerintah,” tandasnya.

Penulis:

Baca Juga