Jaksa Sebut Sanksi Hukum Lurah Panmas Depok Belum Final

Kantor Kejari Kota Depok, Jawa Barat di Jalan Boulevard Grand Depok City
Kantor Kejari Kota Depok, Jawa Barat di Jalan Boulevard Grand Depok City

AKURATNEWS.COM- Sanksi hukum tersangka pelanggar PPKM Darurat yang juga sebagai Lurah Pancoran Mas (Panmas) Kota Depok Suganda masih dimungkinkan berubah, bertambah atau berkurang.

Lurah Panmas Depok itu juga dapat dikenai sanksi hukum dengan pasal dan aturan dalam Undang-Undang lain seperti, pasal 93 dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok Herlangga Wisnu Murdianto mengatakan, pengenaan dan penambahan pasal lain masih dimungkinkan terjadi.

"Dimungkinkan berubah atau tambah pasal, jawabannya ya", kata Herlangga, Kamis,(8/7).

Meski begitu, Herlangga berujar, pasal tetap, tambah atau kurang adalah nanti melihat berkas perkara. "Karena tugas kita adalah meneliti sekaligus mengkoreksi hasil penyidikan (Polrestro Depok)", ujarnya kepada Akuratnews.com.

Terkait pengenaan pasal dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, mantan Kasubag Protokol Wakil Jaksa Agung ini menyebut hal itu tergantung fakta dalam penyidikan.
"Alat bukti yang bisa digali penyidik lebih mengarah kemana", jelasnya.

Kasi Intel menjelaskan, sesuai tugas, jaksa meneliti berkas perkara yang disidik oleh kepolisian. Apakah pemeriksaan terhadap para saksi yang dilakukan oleh penyidik dari kepolisian dan alat-alat bukti lain.

"Meneliti dan mengkoreksi hasil penyidikan dalam berkas perkara apakah sudah memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka", imbuhnya.

Menurut Herlangga, hingga saat ini berkas perkara belum masuk dan yang baru dilaporkan (Polrestro Depok) adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP.

"Begitu berkas perkara masuk maka tugas kita (Jaksa) selaku penuntut umum dimulai yaitu, dengan melakukan pra penuntutan atau meneliti formil dan materiil berkas perkara apakah layak diajukan ke persidangan atau tidak", pukasnya.

Terpisah, Kapolrestro Depok Komisaris Besar Imran Edwin Siregar mengatakan, alasannya menetapkan Lurah Pancoran Mas Suganda sebagai tersangka karena terbukti adanya unsur kelalaian dari yang bersangkutan.

"Kan jelas aturan PPKM Darurat, tapi masih dilaksanakan (hajatan) padahal yang bersangkutan salah satu aparat pemerintahan juga, paham aturan itu,” kata Imran kepada wartawan, Rabu, (7/7).

Penyidik dari Satreskrim Polres Metro Depok, kata Imran, menemukan bukti kalau sang lurah mengundang 1.500 undangan dan yang hadir sebanyak 300 orang, padahal dalam aturan PPKM Darurat tertulis kalau pelaksanaan resepsi pernikahan hanya boleh dihadiri 30 orang.

Imran menyebut, saksinya ada 4 yang sudah diperiksa, pada tanggal itu saat pemberlakuan PPKM Darurat, yang bersangkutan mengundang 1.500 orang dan yang datang pada saat itu sekitar 300 orang.

Dilanjutkan Imran, sang lurah juga melanggar aturan PPKM Darurat dengan membolehkan tamu undangan makan ditempat,

“Kan ada aturan tidak boleh prasmanan, makanan harus dibawa pulang, tapi di sana faktanya ada prasmanan, ada musiknya,” kata Imran.

Ia juga mengatakan, Lurah Pancoran Mas, Depok melanggar Pasal 14 UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman pidana penjara satu tahun.

Diketahui, Lurah Pancoran Mas Suganda ketangkap basah menyelenggarakan pesta pernikahan anaknya tepat di hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu 3 Juli 2021.

Dalam pesta pernikahan tersebut terekam momen melalui video kamera ponsel, para tamu undangan berjoget sembari diiringi musik.

Video tersebut lantas viral di media sosial dan mendapatkan banyak kecaman dari masyarakat, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Melalui akun twitternya.

Susi berkomentar agar penyelenggara acara tersebut ditenggelamkan. "Tenggelamkan!!! Serius!!!," tulis Susi.

Penulis:

Baca Juga