Penerapan e-Goverment

Jamin Keamanan Transaksi Elektronik, Pemkab Sidoarjo Sosialisasikan Sertifikat Elektronik

Suasana "Sosialisasi Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik dan Stempel Digital" di Aula Delta Karya Setda Sidoarjo. (Foto Wachid/Akuratnews)

Sidoarjo, Akuratnews.com - Kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bertransformasi menuju penerapan e-government. Yakni, mewujudkan layanan cepat dan akurat dengan sertifikat elektronik.

Hal itu disampaikan Asisten III Administrasi Umum (Adum) Setda Sidoarjo, Sri Witarsih saat membuka kegiatan bertajuk "Sosialisasi Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik dan Stempel Digital" yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kerja sama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), bertempat di Aula Delta Karya Setda Sidoarjo, Rabu (3/7/2019).

"Sertifikat elektronik, cara untuk memberikan jaminan keamanan transaksi elektronik guna mendukung tata pemerintahan yang baik. Cara ini lebih praktis, karena tak banyak materi dokumen, cukup mengklik menu aplikasi yang berisi materi sekaligus tanda tangan elektronik dan stempel digital, "jelasnya.

Dengan begitu, sambung Witarsih, layanan bisa lebih cepat dan akurat, yang berarti pula, mendukung program era paperless office (kantor tanpa kertas).

Hal senada dikemukakan Kepala Diskominfo Sidoarjo, J. Siswojo, era digital ini perlu dikembangkan aplikasi layanan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), agar bisa melayani masyarakat dalam waktu singkat.

"Karenanya, tindak lanjut kegiatan ini, bakal dibuat kesepakatan kerja sama antara Pemkab Sidoarjo dengan BSSN dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke depan, "katanya.

Seorang narasumber, Kasi Pelayanan Sertifikasi BSSN, Sandhi Prasetiawan memaparkan, tanda tangan elektronik ini memiliki keunikan untuk setiap dokumen, sehingga sulit dipalsukan. Namun, dengan mudah diketahui, apabila dokumen itu dipalsukan.

"Itu, karena BSSN membangun layanan untuk pemanfaatan sertifikat elektronik, berupa otoritas sertifikat digital (OSD) yang berfungsi melayani beberapa kebutuhan pengamanan sistem elektronik pemerintah, "ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini yang menghadirkan dua narasumber dari BSSN dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSE) ini, diikuti sejumlah peserta yang mewakili OPD, Bagian Setda, Camat dan Lurah di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Untuk diketahui, sosialisasi ini sesuai Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan, Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, hal ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (Pasal 5 UU ITE).

Penulis: Wachid Yulianto
Editor: Hugeng Widodo

Baca Juga