Jangan Kebablasan Campur Aduk Opini dan Fakta

Jakarta, Akuratnews.com - Media massa diharapkan tidak terlalu kebablasan dalam mencampuradukkan antara opini dan fakta pada sebuah pemberitaan.

Hal ini dikatakan praktisi hukum dan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus usai mencermati judul berita pada cover depan sebuah majalah ternama yang memunculkan karikatur wajah Herman Hery, Ketua Komisi III DPR RI dengan tertera judul besar bertuliskan 'Bancakan Bansos Banteng'

"Nampak sangat jelas judul dan gambar wajah Herman Hery dibuat berdasarkan imajinasi yang diolah dari persepsi dan opini majalah ternama tersebut, sehingga memberi ruang kepada publik untuk bebas tafsir, tanpa memberi pesan positif untuk publik," ujar Petrus, Selasa (26/1).

Penulisan judul pada cover depan majalah tersebut dipastikannya juga tidak bersumber dari sumber resmi KPK, tersangka atau saksi. Dengan demikian penulisan judul hanya berdasarkan pada imajinasi dan opini, tanpa didukung fakta dan kebenaran dari fakta-fakta yang subyektif yang memerlukan klarifikasi dan validasi, tetapi diabaikan.

"Dengan kata lain penulisan pada cover majalah tersebut sama sekali tidak didasarkan pada fakta-fakta yang valid atau yang tervalidasi, namun telah menjadikan Herman Hery sebagai target operasi. mendahului KPK selaku pihak yang berwenang melakukan penyelidikan dengan sistem yang ketat terkait dugaan keterkaitan dengan paket sembako Covid-19," ucapnya.

"Di dalam Kode Etik Jurnalistik, dikatakan bahwa Wartawan Indonesia, menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri," tambahnya.

Padahal, menurutnya, KPK sendiri baru menyatakan bahwa pihak-pihak yang ada keterkaitan dan didukung bukti-bukti akan dilakukan penyelidikan secara terpisah dengan perkara Juliari P. Batubara dkk. Artinya terlalu prematur majalah tersebut mengekspose laporannya.

Dia pun mempertanyakan apa yang menjadi motif majalah tersebut membuat judul cover depan dengan tampilan gambar wajah Herman Hery secara tidak proporsional sehingga menjadi fitnah, melanggar UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, bukankah judul berita cover Majalah seharusnya menggambarkan pesan yang bersumber dari fakta obyektif yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan.

"Namun majalah tersebut justru sudah terlanjur mencampur aduk opini Wartawan dengan fakta lapangan yang tidak obyektif dan tidak valid, itu yang dilarang oleh UU Pers dan Kode Etik Pers, tetapi dilanggar dengan segala akibat hukumnya, termasuk Konsekuensi kemungkinan akan ada tuntutan balik dari pihak lain yang merasa dirugikan," jelasnya.

Apalagi, menurutnya, sistem KPK hanya membuka informasi dari Jubir KPK atau dari Tersangka dugaan korupsi Dana Bansos, dan hanya pada dua organ itu, sumber berita dapat dipertanggungjawabkan.

"Sejak terjadi OTT hingga sekarang, KPK belum menjelaskan secara resmi kepada media, karena memang belum masuk pada fase penyelidikan dugaan keterkaitan Herman Hery dalam paket sembako bansos,

"KPK bekerja berdasarkan sistem dan sistem itu mengharuskan KPK hanya bertindak berdasarkan temuan dalam penyelidikan, apakah terdapat keterkaitan dengan peristiwa pidana yang disangkakan kepada Juliari Batubara dkk. atau tidak," pungkasnya.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga