Jawa Sudah Collaps Jadi Alasan Ibukota Layak Pindah

Jakarta, Akuratnews.com - Wacana kepindahan Ibukota negara ke Kalimantan semakin kencang mengemuka dan sudah menjadi isu nasional yang jadi perbincangan hangat.

Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pidato di sidang tahunan DPR dan DPD tanggal 16 Agustus 2019 telah minta izin kepada anggota Dewan, para sesepuh dan rakyat Indonesia untuk memindahkan ibukota negara ke Kalimantan.

Bappenas sendiri telah mengkaji secara komprehensif dari aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan  keamanan.

Berbagai diskusi digelar dengan mendialogkan tantangan dan peluang yang ada. Kondisi lahan bergambut dan seringnya terjadi kebakaran lahan dan hutan menjadi faktor pembatas.

Namun, berbagai kelebihan lain telah menguatkan keputusan untuk memindahan ibukota negara ke
pulau Kalimantan.

Di tengah dialog dan adu argumentasi para ilmuwan, Perkumpulan Profesional Lingkungan (ProLink) seluruh Indonesia secara rasional memberikan dukungan atas rencana kepindahan ibukota negara dari pulau Jawa.

"Pertimbangan kami didasarkan pada kepindahan ibukota negara dari pulau Jawa akan menyelamatkan ekologi Jawa yang terancam collaps," ujar Ketua Umum Perkumpulan Profesional Lingkungan (ProLink) Tasdiyanto Rohadi saat diskusi Rencana Kepindahan Ibukota di Jakarta, Senin (19/8).

Dipaparkannya, pemindahan ibukota ini juga akan
memberikan kesempatan perencanaan kota yang lebih baik untuk lokasi ibukota negara yang akan dibangun, terutama dengan tata ruang, AMDAL, dan infrastuktur lingkungan.

"Pulau Kalimantan merupakan titik tengah wilayah Indonesia yang akan memberikan efek akses yang seimbang dan adil bagi seluruh daerah di Indonesia dan lebih aman dari ancaman gempa bumi serta potensi kebakarah lahan dan hutan akan lebih terperhatikan dan semakin tertangani," bebernya.

Kepindahan ibukota negara ke pulau Kalimantan dikatakannya juga akan memberikan efek domino
pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, kestabilan sosial, politik dan budaya.

"Akan ada pusat peradaban baru bagi bangsa Indonesia," ujar Tasdianto lagi.

Dalam rangka mengelola kawasan ibukota negara yang baru, pihaknya juga melihat perlunya direkomendasikan kepada pemerintah membentuk Badan Pengelola Ibukota Negara yang berfungsi mengharmonisasikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah setempat.

"Badan ini juga perlu memiliki kewenangan khusus untuk mengoordinasikan proses pembangunan serta pengelolaan kawasan terbangun ibukota negara," ujarnya.

Dukungan ini disampaikan ProLink atas dasar perspektif keilmuan, yang sudah sejak tahun
2010 dikaji para profesional dan ahli lingkungan hidup.

Ketika dalam perkembangannya rencana kepindahan ibukota negara menjadi konsumsi politik nasional, ProLink dikatakannya tetap berpandangan positif dan konstruktif, sepanjang menghasilkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi rakyat Indonesia dan generasi mendatang.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga