JBMI Dorong Pemerintah Membuat Standar Rehabilitasi Pengguna Narkoba

Pengguna narkotika dan zat adiktif terus bertambah dan memakan korban jiwa. Rehabilitasi sudah dijalankan namun belum ada standarisasi bakunya. JBMI menginisiasi standarisasi tersebut.

Jakarta, Akuratnews.com - Jam`iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) mendorong agar pemerintah membuat standarisasi rehabilitasi bagi para pengguna dan pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza/narkoba).

Ketua Umum Jam`iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI), H. Albiner Sitompul mengatakan, JBMI mencoba mengambil inisiatif bersama untuk menemukan standarisasi yang digunakan Indonesia untuk merehabilitasi para pengguna barang haram tersebut.

"Sekarang belum ada standarisasi dalam rehabilitasi pengguna dan pecandu narkoba atau napza. Maka kami bersama tokoh termasuk ahli bio kimia, berupaya untuk menemukan formula untuk dijadikan standarisasi nasional dalam rehabilitasi narkoba," ujar Albiner saat Focus Group Discussion (FGD) bertema Memaksimalkan Peran Ormas dan Standarisasi Nasional Rehabilitasi di kantor JBMI, Rawamangun, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Albiner menjelaskan, ketika ada standarisasi rehabilitasi narkoba, maka orang yang terkena narkoba tak langsung dinyatakan sebagai kejahatan dan langsung masuk penjara, tapi rehabilitasi.

"Perlu ada standar rehabilitasi agar tidak ada malpraktik dalam rehabilitasi ataupun penanganan terhadap pengguna narkoba," jelasnya.

Kata Albiner, dengan adanya rumah rehabilitasi narkoba dengan standar yang jelas, maka masyarakat juga mudah menemulan rumah rehabilitasi. Dan kalau rumah rehabilitasi mudah ditemukan, biayanya pun juga tak lagi besar.

Albiner menegaskan, standarisasi rehabilitasi narkoba wajib diwujudkan. Sebab kalau tak ada standarisasi, maka terjadi tumpang tindih dan pilih-pilih dalam memberangus narkoba dari bumi Indonesia.

Albiner yang merupakan tokoh masyarakat Batak Muslim mengingatkan, mereka yang terkena narkoba adalah orang yang kesasar, lalu sakit, sehingga wajib untuk diobati.

Sayangnya, lanjut Albiner, selama ini ada kesan mereka langsung dimasukan kedalam kejahatan bahkan langsung masuk hukuman penjara.

"Padahal kalau pengguna dan pengedar narkoba dalam satu penjara, maka akan memperbesar jumlah pengedar. Sebab setelah pengguna keluar dari penjara dia malah jadi pengedar narkoba. Disinilah perlunya rehabilitasi dengan standarisasi yang jelas," tegasnya.

Lebih jauh Albiner memaparkan, peran ormas dalam memerangi narkoba harus dimaksimalkan, karena kalau hanya pemerintah saja tanpa memberdayakan organisasi masyarakat, maka perang melawan narkoba sulit diwujudkan.

"Maka perlu peran masyarakat, mulai dari keluarga dan kelompok masyarakat yang terorganisir," ujarnya.

Ketika orang tua menemukan anaknya terkena narkoba, selama ini mereka cenderung sulit menemukan laboratorium. Karena itulah, JBMI menyarankan pemerintah bergerak mulai dari desa, kecamatan untuk membangun rehabilitasi dengan standar yang jelas.

Sementara itu terkait institusi BNN dan Polri yang notabene selama ini menangani kasus-kasus narkoba, Direktur eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah tak memungkiri dikedua institusi itu masih ada benturan dalam penanganan kasus ini.

"Ada benturan di dalam satu institusi yang sama yakni BNN dan reskoba Polri. Mereka mengalami benturan dalam penanganan pengedaran maupun pengguna narkoba. BNN membuat standarisasi rehabilitasi yang menurut mereka sudah cukup standarnya. Kenapa kita ajukan program ini? Agar BNN tidak berbenturan lagi dengan reskoba mabes polri." imbuh Iskandar.

Iskandar menegaskan jika rehabilitasi ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan anak bangsa dan bukan memanfaatkan anak bangsa.

"Kita selamatkan anak bangsa dalam hal ini apa yang dialami, yang disampaikan oleh teman-teman tadi memang benar di lapangan, ada satu kesalahan yang dilakukan adalah apabila orang sakit harus diobati bukan orang sakit di penjara, satu hal program utama yang dilakukan adalah menyelamatkan anak bangsa bukan memenjarakan anak bangsa bukan menyesatkan anak bangsa. Kita bantu, kita lihat itu makanya dalam program ini berjalan kita akan membuat hotline pengaduan di mana ada setiap keluarga yang anaknya di kriminalisasi tentang narkoba maka kita akan turun ke lapangan." papar Iskandar.

Iskandar mempertanyakan sejumlah pasal karet dalam penanganan kasus narkoba.

"Pasal 112, 111 sebagai pengedar tiba-tiba menjadi 127 poin 3 menjadi rehab itu udah main mainan mereka gitu makanya kami yakin bahwa nanti kita akan berbenturan dengan institusi yang pastinya sangat diuntungkan dengan adanya narkoba" pungkasnya.

Penulis: Ahyar
Editor:Alamsyah

Baca Juga