Jebreet!.. Dianggap Melebihi Kebijakan Perda, Wagub DKI Hapus Pergub Bikinan Anies

Petugas Satpol PP mendata warga yang melanggar protokol kesehatan dikawasan Thamrin, Jakarta. foto : Dany Krisnadhi ANCphoto

Jakarta. Akuratnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menghapus Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang pemberian sangsi Progresif bagi Pelanggar Protokol Kesehatan.

Dikatakan Riza Patria, penghapusan Pergub Nomor 79 Tahun 2020 mengacu pada prinsip aturan Pergub yang tidak boleh melebihi kebijakan dalam Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Bencana Covid-19 Di DKI Jakarta.

"Penghapusan Pergub Nomor 79 Tahun 2020 karena Pergub tidak boleh melebihi kebijakan yang sudah ada dalam Perda Nomor 2 Tahun tentang Penanggulangan Bencana Covid-19 Di DKI Jakarta," kata Wagub di Balaikota DKI Jakarta. Rabu (20/1).

Karena, sesuai isi Perda Nomo 2 Tahun 2020 tidak adanya aturan sangsi progresif bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tidak ada aturan tentang pemberlakuan sangsi progresif bagi pelanggar protokol kesehatan," pungkasnya.

Kedepannya, dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Covid-19 DKI Jakarta, Satpol PP tetap memberlakukan sangsi sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2020.

Sebelumnya, pada Tanggal 19 Agustus 2020 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease. Namun, dalam Pergub tersebut terdapat sangsi progresif bagi pelanggar protokol kesehatan, berikut isi Pergub Nomor 79 Tahun 2020:

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 5
(1). Setiap orang yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 (enam puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2). Bagi setiap orang yang mengulangi pelanggaran tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenakan sanksi kerja sosial atau denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut:

a). Pelanggaran berulang satu kali dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 120 menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp 500 ribu

b). Pelanggaran berulang dua kali dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 180 menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp 750 ribu

c). Pelanggaran berulang tiga kali dan seterusnya dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 240 menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp1 juta

(3). Penerapan sanksi dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi personel kepolisian dan TNI.

(4). Satpol PP mendata nama, alamat dan nomor induk kependudukan, pelanggar yang ditindak untuk dimasukan ke basis data/sistem informasi.

Penulis: Dhanny
Editor:Redaksi

Baca Juga