Jelang Musim Liburan, Inilah Solusi Pembiayaan Bagi Perusahaan Sekuriti

Jakarta, Akuratnews.com - Didorong kebutuhan perusahaan sekuriti akan ketersediaan dana operasional, KACHING (PT Arthatech Internasional Management) berkomitmen melakukan kerja sama pembiayaan untuk perusahaan sekuriti.

Direktur Utama KACHING (PT Arthatech Internasional Management), Daniel Tan menjelaskan, kesulitan yang dihadapi perusahaan sekuriti biasanya terjadi pada musim liburan.

"Sesuai aturan OJK, maka satu invoice pembiayaan itu maksimal Rp2 miliar. Kita harapkan akan bisa membantu perusahaan sekuriti bisa memberikan gaji on time pada para pekerjanya," kata Daniel, Selasa (18/12).

Pihaknya, imbuh Daniel akan menggunakan sistem Credit Scorring untuk menentukan bunga dan sistem penagihannya.

"Risiko itu sebenarnya ada pada yang mengeluarkan invoicenya. Dengan mengetahui risiko, maka akan ketahuan berapa bunganya," urainya.

Untuk target pembiayaan, Daniel mengaku untuk awal hanya mematok pada angka yang tidak terlalu besar.

"Saya nggak muluk-muluk, paling hanya ambil 20 persen saja. Kalau ada 1.200 anggota aktif artinya ada 240. Kalau masing-masing satu miliar, artinya ada 240 miliar," tandasnya.

Ia menyatakan, hal ini merupakan market yang sangat besar dan belum ada fintech yang masuk.

"Mungkin anggapannya karena perusahaan sekuriti ini kan tradisional, jadi tidak dianggap fintech. Padahal jasa keamanan ini sangat tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia," ujarnya.

Terpisah, Kepala Subbagian Perizinan Fintech, Direktorat Pengaturan, Pengawasan dan Perizinan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Alvin Taulu menjelaskan, dalam ekonomi digital ada istilah ekosistem, yang merupakan serangkaian pendukung digital ekonomi, baik pasar, suply, pendukung, sumber daya manusia dan faktor lainnya yang mendukung digital ekonomi.

"Ada yang menarik bahwa perusahaan fintech peer to peer landing bekerja sama dengan asosiasi jasa pengamanan. Hal yang tidak pernah terpikir sebelumnya tapi sangat menarik untuk dilakukan dan bisa," ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa Fintech Lending P2P mendapatkan portfolio baru, yaitu jasa keamanan dimana mereka bisa mempelajari perilaku yang mendukung perluasan market digital ekonomi.

"Yang menarik dari sisi jasa pengamanan tersebut. Yakni mereka bisa mendapatkan kredit atau pinjaman atau pembiayaan dari fintech lending yang tepat waktu sehingga memberi jaminan kepastian upah kepada para pekerja mereka secara tepat waktu. Sehingga akan menjadi sektor yang akan mendorong kepercayaan para pekerja yang meningkatkan performance perusahaan," urainya.

Selain itu, perusahaan jasa pengamanan akan mampu melakukan observasi atas perilaku para pekerjanya. Bagaimana ketika mereka meminjam, kebutuhannya apa saja, apa yang dipinjam, berapa lama. Sehingga mereka pada akhirnya bisa membantu permasalahan pekerja mereka berdasarkan data yang mereka dapatkan.

"Per November sudah ada 144 perusahaan fintech peer to peer landing yang terdaftar dan berizin di OJK. Sampai akhir tahun, bisa naik menjadi 165. Tahun depan masih ada yang akan masuk, tapi sangat sedikit," kata Alvin.

Terkait fintech ilegal, Alvin menyatakan bahwa OJK masih terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait fintech ilegal. OJK juga melakukan penegakan melalui satgas waspada investasi, menyuarakan melalui kerja sama dengan asosiasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait, termasuk kepolisian dan Kominfo

"Masyarakat harus disadarkan dan sadar tentang hal ini. Cek dulu ke OJK, jangan hanya main pinjam saja. Kalau masyarakat tidak ada minat, maka para pinjol ilegal ini akan tutup dengan sendirinya. Kami sudah sosialisasikan ini secara terus menerus," pungkasnya.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga