Opini

Jerat Hukum Pelaku Penimbun Obat-Obatan di masa Covid-19

Lamsakdir Demma, S.H., M.Kn Direktur Lembaga Bantuan Hukum SIPAKATUO
Lamsakdir Demma, S.H., M.Kn Direktur Lembaga Bantuan Hukum SIPAKATUO

AKURATNEWS - Covid-19 merupakan wabah yang semakin hari makin mengecam, mulai dari menyebabkan penjualan sepi, orang kena PHK, Panic Buying sampai membuat orang meniggal apabila terjangkit penyakit Covid-19.

Selain itu kebijakan yang terus berubah-rubah dan sulitnya mencari ekonomi membuat banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap wabah ini. Tetapi sebagian orang juga percaya terhadap wabah ini, terlebih bagi mereka yang sudah terkena penyakit Covid-19.

Percaya maupun tidak percaya Covid-19 itu nyata adanya, terlihat dari lonjakan kasus yang belakangan ini makin meningkat. Per 1 Juli, berdasarkan data satuan tugas penanganan Covid-19, Indonesia mencetak rekor sendiri dengan penambahan 24.835 kasus. Lonjakan ini membuat total 2.203 juta masyarakat yang terkena Covid-19 dengan total kematian mencapai 58.995.

Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Covid-19 Melalui Obat-Obatan

Banyak yang terpapar dan banyak juga yang sembuh dari wabah penyakit ini. Pemerintah mengupayakan berbagai cara mulai dari PSBB, PPKM, vaksinasi massal sampai penjualan obat-obatan yang di jual di apotek, farmasi, klinik dan rumah sakit.

Regulasi kebijakan dalam menanggulangi pandemi terus dilakukan. Bukan tanpa alasan, pandemi Covid-19 sudah banyak menyengsarakan  masyarakat . Terlebih Indonesia yang belum pernah dalam fase puncak gelombang pertama.

Adapun salah-satu regulasi Pemerintah dalam menanggulangi pandemic, melalui keputusan Kementerian Kesehatan RI No. HK.1.7/Menkes/4826 tahun 2021, tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa Covid-19.

Upaya itu dirasa bijak karena menetapkan harga-harga tertinggi untuk di jual belikan kepada pasien atau masyarakat yang membutuhkan.

Seperti Favipiravir 200 mg dengan eceran tertinggi Rp.22.500, Remdesiver 100 mg harga eceran tertinggi Rp. 510.000, Oseltamivir 75 mg dengan Eceran tertinggi Rp.26.000, Intravenous Immunoglobulin 25 ml dengan eceran tertinggi Rp.3.965.000, dan Intravenous Immunoglubin 50 ml dengan harga eceran tertinggi Rp.6.174.900.

Regulasi menteri yang mengatur harga eceran ini dirasa penting, agar para pelaku mafia obat-obatan tidak memainkan harga pasaran.

Dikarenakan banyaknya masyarakat yang terpapar Covid-19, menyebabkan banyak juga permintaan terhadap obat-obatan penanganan Covid-19 yang sangat di butuhkan.

Hal itu terlihat dari PT. Indofarma Tbk (INAF) yang mengonfirmasi sejumlah produk obat-obatan terapi Covid-19 yang mulai menipis.

Pemerintah perlu khawatir terhadap menipisnya obat-obatan Covid-19 yang bisa saja berakibat adanya kenaikan harga dipasaran melebihi harga dari keputusan menteri kesehatan.

Menipisnya obat-obatan Covid-19 di sinyalir bukan karena permintaan yang tinggi saja tetapi ada beberapa oknum pelaku usaha yang bisa saja menyembunyikan bahkan menimbun barangnya agar dapat di jual mahal.

Bukan tidak mungkin, terjadinya penimbunan obat-obatan oleh oknum-oknum atau pelaku usaha agar bisa cepat kaya, akibat banyaknya permintaan dari masyarakat tetapi supply menipis. Seperti yang di ungkapkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan “Saya mendapatkan tanda harga-harga yang tinggi atau terjadi kelangkaan dan akan merazia gudang-gudang penimbun obat-obatan”

Jerat Hukum Pelaku Penimbun Obat

Perlu diketahui Indonesia telah mengatur segala aktivitas manusia sejak lama hal itu tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD.  Segala perbuatan ada hukum yang mengaturnya dengan menganut asas legalitas,  bahwa tidak ada perbuatan yang dapat di pidana kecuali undang-undang sudah menentukan terlebih dahulu bahwa perbuatan itu dilarang.

Sama halnya dengan seseorang yang melakukan penimbunan obat-obatan ada jerat hukumnya. Seperti diatur dalam Undang-Undang Perdagangan, Konsumen dan Tentang Wabah Penyakit Menular.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur penjeratan pelaku penimbunan obat tepatnya di pasal 107.

Dimana pelaku Usaha yang menyimpan Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Hukuman tidak jauh beda dengan regulasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.  Dikarenakan Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan hukuman 5 tahun.

Tetapi pelaku penimbun obat-obatan diwaktu adanya wabah penyakit bisa lebih berat hukumannya. Apalagi obat itu sangat di butuhkan diwaktu sekarang, untuk menyembuhkan penyakit yang sangat mewabah dunia.

Didasari oleh Undang-Undang nomor  4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.  Pasal 15 menyebutkan barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan pengobatan berakibat bisa dipidananya seseorang  selama  10 tahun.

Dengan begitu sudah jelas bahwa pelaku penimbun obat-obatan sudah ada jerat Hukumnya, apalagi dimasa wabah Covid-19 yang sedang mendunia.

Sehingga aparat bisa menggunakan penindakan secara represif apalagi sudah di keluarkannya Surat Telegram bernomor ST/1373/VII/H.U.K/7.1./2021 perihal penegakan hukum dimasa darurat.

Penegakan hukum secara represif terhadap pelaku penimbun obat-obatan dirasa sebagai langkah akurat dalam memerangi oknum atau pelaku usaha yang berlaku curang.

Mengingat  menimbun obat dimasa-masa semua orang kesulitan mencari ekonomi dan terdampak lahir dan bathin sangatlah tidak manusiawi.

Oknum-oknum yang melakukan penimbunan haruslah ditindak tegas dengan upaya represif sebagai upaya menekan kelangkaan obat dan mahalnya obat-obatan yang tidak sesuai lagi dengan peraturan menteri kesehatan.

Upaya itu perlu sebagai tindakan oleh para penegak hukum dan pemegang kebijakan bukan hanya sekedar sebagai ancaman semata yang  tidak diterapkan sehingga menimbulkan menambah jurangnya krisis kepercayaan terhadap Hukum Indonesia kedepannya.***

Baca Juga