Opini

Jerat Pelaku Korporasi Perusak Lingkungan

Ilustrasi Hutan Rusak
Ilustrasi Hutan Rusak

AKURATNEWS - Korporasi merupakan salah satu pilar ekonomi yang terdapat di Indonesia. Tidak heran, Pemerintah demikian sangat mendukung perkembangan korporasi yang ada di Indonesia,untuk terus menjaga keberlangsungan ekonomi negara. Perannya cukup eksklusif, seperti membuka lapangan kerja, menambah pendapatan negara melalui pajak dan membantu roda produksi pemerintah berupa barang dan jasa.

Mekanisme pasar yang selalu berkembang atas dasar kebutuhan dasar, menjadikan para korporasi besar menggencarkan diri untuk melakukan inovasi pada produk yang dijual. Akibatnya timbul suasana yang kompetitif antar pelaku Korporasi untuk dapat ‘unjuk gigi’ di depan masyarakat selaku konsumen. Slogan ‘supply and demand’ menjadi kredo bagi Korporasi untuk dapat semakin aktif di muka pasar.

Perlombaan mencari pasar yang dilakukan oleh Korporasi, merupakan pemantik untuk bagi keberlangsungan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia, selama dalam batas koridor hukum tertentu dengan tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Namun, terdapat sisi lain yang amat jarang terlihat oleh pelaku konsumen, yaitu menyoal ‘sisi gelap’ Korporasi terhadap kepedulian kawasan sekitar usahanya.

Pencemaran lingkungan, penebangan hutan secara liar dan pembuangan sampah limbah yang tidak didasari dengan amdal (analisis dampak lingkungan) adalah serangkaian peliknya insiden kerusakan lingkungan hidup, yang tidak cukup hanya dibahas dalam mimbar akademik atau diskusi-diskusi tertentu saja.

Padahal terdapat kasus konkret yang terjadi di lapangan. Sebagai contoh kasus lumpur lapindo yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan kerusakan lingkungan yang terjadi karena kesalahan pengeboran yang dilakukan oleh Korporasi Swasta tertentu yaitu Lapindo Brantas Inc yang saham keseluruhannya dimiliki oleh PT Energi Mega Persada Tbk, perusahaan yang terafiliasi dengan Group Bakrie.

Akibatnya lebih dari 3 (tiga) kecamatan dengan total 4 (empat) desa, belum lagi desa lainnya, yang harus tenggelam akibat semburan lumpur tersebut. Adapun total korban disinyalir mencapai 45 ribu jiwa, dengan total kerugian secara menyeluruh mencapai Rp 3,8 Trilliun. Walaupun demikian, Lapindo Brantas Inc telah membayar kewajiban hutangnya, yang tentunya dengan dana talangan dari Pemerintah yang bersumber dari APBN.

Kegiatan revitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah terus dilaksanakan melalui anggaran APBN dengan alokasi anggaran sekitar Rp. 340 Miliar pada tahun 2020 lalu. Namun sayangnya, ingatan dan dampak yang diberikan bagi kawasan sekitar dan masyarakat masih teringat amat sekarang,

Contoh kasus Lumpur Lapindo yang terjdi di Jatim, seyogyanya merupakan cerita kecil dari serangkaian banyak isu kerusakan lingkungan hidup oleh Korporasi di Indonesia. Lantas, setidaknya terdapat pendekatan yuridis yang dapat dilakukan untuk dapat memahami pertanggunjawaban hukum Korporasi yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Sehingga persamaan dimata hukum menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dapat terealisasikan.

Jerat Sanksi Pidana Bagi Korporasi

Sebelumnya, Korporasi yang dimaksud dalam tulisan ini, mengacu pada pengertian secara etimologis yang berasal dari kata “corporatio” . Maka corporaptio sebagai kata benda, berasal dari kata kerja yakni “corporare” yang dipakai banyak orang pada zaman abad pertengahan. Corporare sendiri berasal dari kata “corpus” yang berarti badan. Sajipto Rahardjo menyimpulkan bahwa badan yang dimaksud adalah badan yang diciptakan secara hukum atau lebih dikenal sebagai badan hukum.

Sementara itu, Mahkamah Agung sebagai institusi yang menjalankan fungsi yudisial, telah memberikan defnisi secara normatif yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Berbeda dengan manusia yang memiliki sifat alamiah sebagai naturlijk person, memiliki kehendak untuk berbuat dan berakal. Sebaliknya, Korporasi sebagai badan hukum (rechtspersoon) lebih bersifat pasif, berbeda seperti manusia. Walaupun banyak yang mengartikan badan hukum merupakan subjek hukum buatan manusia yang memiliki kehendak sama seperti manusia. Tetapi KUHP yang berlaku sekarang, tidak ada memberikan penjelasan terkait kedudukan Korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sehingga hal ini membedakan pertanggungjawaban pidana dari Korporasi itu sendiri.

Pertanggungjawaban pidana bagi Korporasi dapat mendasari pada 2 (dua) teori atau asas yang merupakan penyerapan dari asas yang terdapat pada kaidah hukum perdata yaitu, strict liability dan vicarious liability . Strict liability atau disebut sebagai pertanggungjawaban mutlak adalah tanggung jawab yang tidak memiliki keharusan untuk membuktikan suatu ‘kesalahan’. Sedangkan vicarious liability adalah pertanggungjawaban pengganti, yang berarti majikan atau orang yang memberi perintah adalah penanggungjawab utama dari perbuatan atau buruh atau karyawan, pada asas ini ditekankan pada aspek hubungan kerja.

Kedua asas diatas telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Strict liability tercantum pada Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, bahwa “Setiap orang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatan menggunakan B3 menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktikan unsur kesalahan”, selain itu masih terdapat di Pasal 35, Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009.

Adapun pada vicarious liability, tercantum dalam Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009. Selain dapat menjadi sandaran dalam melihat aspek pertanggungjawaban pidana, kedua asas ini dapat diterapkan juga untuk dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Korporasi terkait yang memiliki indikasi melanggar beberapa ketentuan pasal a quo diatas. Dengan konteks gugatan perbuatan melawan hukum.

Penerapan kedua asas diatas dapat mengesampingkan asas tiada pidana tanpa kesalahan, walaupun masih banyak sebagian para ahli yang masih memperdebatkan soal itu. Namun, hal ini dapat menjadi langkah solusi yang efektif bagi para penegak hukum untuk dapat melakukan pemidanaan terhadap Korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

Implikasi yang terjadi, secara tidak langsung akan berdampak pada aspek pembuktian di persidangan, apabila secara leterlijk, memahami esensi dari kedua asas tersebut sebagai suatu pertanggungjawaban yang tidak perlu dibuktikan lagi oleh Penggugat, dalam konteks pidana berarti Jaksa Penuntut Umum.

Karena sebagaimana kita tahu, pembuktian dalam kerangka tindak pidana lingkungan hidup cukup kompleks, dengan melibatkan bukti ilmiah (scientific evidence) dalam proses pembuktiannya, belum lagi bukti yang lain sebagaimana yang tercantum pada Pasal 184 KUHAP yang turut dihadirkan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, untuk dapat membuktikan apakah Korporasi tersebut melakukan tindak pidana dan kesalahan atau tidak.

Oleh karena itu, instrumen hukum seperti  kedua asas diatas pada pokoknya dapat langkah solutif untuk dapat meminta pertanggungjawaban hukum Korporasi dalam menjalankan usahanya, dengan gagal mengindahkan aspek lingkungan hidup pada kawasan sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sebagaimana yang termaktub pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.***

Baca Juga