Jim: Proses Lelang Bisa Pengaruhi Kualitas Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi!

Tampak para pekerja saat melakukan pengecoran penahan jalan pada proyek peningkatan jalan Wonoplintahan - Jedongcangkring, berlokasi di Prambon, Sidoarjo. Inzet: papan proyek
Tampak para pekerja saat melakukan pengecoran penahan jalan pada proyek peningkatan jalan Wonoplintahan - Jedongcangkring, berlokasi di Prambon, Sidoarjo. Inzet: papan proyek

AKURATNEWS - Pekerjaan jasa konstruksi senilai di atas Rp1 milyar berasal dari APBD Sidoarjo kerapkali mendapat sorotan dari masyarakat setempat, karena hasilnya dinilai tidak sesuai harapan mereka. Apa penyebabnya?

Sebagaimana dikemukakan Ketua DPD LSM Gerah Jatim, Jim Darwin pada Akuratnews.com, Senin (27/9/2021), sebenarnya banyak hal yang dapat mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan jasa konstruksi itu. Salah satunya, proses lelang.

"Sebagai contoh, bisa dilihat proses lelang pekerjaan jasa konstruksi Dinas PUBMSDA Sidoarjo, yakni proyek peningkatan jalan Wonoplintahan - Jedongcangkring, berlokasi di Prambon, Sidoarjo yang dimenangkan PT Dwi Jaya Mulya. Padahal, nilai HPS pekerjaan ini Rp21 milyar, tapi kontraktor penawar Rp14 milyar ditetapkan jadi pemenangnya. Berarti, anjlok 32% atau tinggal 68% dari nilai HPS," ungkapnya.

Rendahnya nilai penawaran yang terkesan kurang wajar itu, sambung Jim, tentu sangat berdampak terhadap kualitas hasil pekerjaan.

"Dalam evaluasi dan koreksi harga, Pokmil UKPBJ harus mengetahui sumber harga satuan material, upah dan alat dari survei harga pasar. Serta, Pokmil juga harus menghitung secara teknis gambar perencanaan dan spesifikasi sesuai dokumen pemilihan. Namun disayangkan, pada temuan peningkatan Jalan Wonoplintahan - Jedongcangkring tampak tidak sepadan antara kebutuhan dalam gambar perencanaan dengan pelaksanaannya, sehingga terjadi pengurangan mutu hasil pekerjaan. Bahkan, pemborosan uang negara, karena terdapat pada item pekerjaan yang selayaknya tidak dimasukkan dalam anggaran belanja," paparnya.

Kemudian, Jim menandaskan, penghitungan HPS itu dibuat berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Lalu, bagaimana soal penawaran kontraktor yang turun jadi 68% dari nilai HPS bisa ditetapkan sebagai pemenang lelang? Apakah hal ini dianggap suatu nilai kewajaran harga penawaran? Bila kemudian hari, terjadi hasil pekerjaan kontraktor gagal bangunan, siapa pihak yang akan dan ikut bertanggung jawab?," tanya pria yang dikenal seorang pemerhati pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah ini.***

Penulis: Wachid Yulianto

Baca Juga