JMM Sumut Gelar Aksi Usut Dugaan Korupsi Bansos Sergai

Medan, Akuratnews.com - Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) Sumatra Utara menggelar unjuk rasa dengan membentangkan spanduk soal indikasi kasus dugaan korupsi Dana Bansos Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) pada APBD 2009-2010 di depan kantor Gubernur Sumatra Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (28/11/2018).

Pantauan dilokasi, Koordinator Aksi Dalil Rambe, dalam orasinya memaparkan indikasi kuat keterlibatan Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatra Utara AT, yang saat itu menjabat sebagai Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Kabupaten Serdang Bedagai pada 2009-2010 lalu.

Dugaan keterlibatan AT pun juga dikuatkan dengan pengakuan pegawai pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai,  Joko Suriadi yang buka-bukaan kepada Hotman Paris Hutapea serta laporannya ke KPK. Joko Suriadi diketahui bekas anak buah AT di Pemkab Sergai.

Para mahasiswa ini meminta Gubernur Sumatera Utara agar segera menindaklanjuti laporan tersebut. Apalagi hingga kini AT masih aktif sebagai pejabat eselon dua di Kantor Gubernur Sumut.

"Gubernur harus melakukan kroscek, apakah Gubernur tidak bisa melakukan tindakan tegas, apalagi ini sudah ada yang melaporkannya, bahkan terbuka pada khalayak luas, mengapa Pak Gubernur diam saja?," kata Dalil Rambe.

Diketahui, Kasus dugaan korupsi massal berbagai oknum pejabat pemerintah dan anggota DPRD sergai itu telah sampai ke KPK. Bahkan pengaduan masalah ini sempat viral di media sosial/instagram milik pengacara kondang Hotman Paris.

Dipaparkan data dan transaksi, mulai daftar lembaga penerima dana bansos yang diduga fiktif hingga mark-up anggaran. Ada pula data kwitansi uang senilai Rp 500 juta diberikan kepada oknum pejabat sergai untuk memuluskan "jatah kue dana bansos".

"Jadi kami meminta Gubernur segera melakukan evaluasi terhadap Kepala BPKAD Sumut. Mestinya AT diberhentikan. Kita ingin slogan Sumut Bermartabat tidak sekadar isapan jempol belaka," katanya.

Dalil menyebutkan, APBD 2009-2010 yang diperuntukkan melalui bansos diduga bocor hingga Rp113,5 Miliar. Di antaranya proposal bodong untuk permohonan Pembangunan Masjid, musola, kegiatan STM dan kegiatan keagamaan lainnya. Ada pula indikasi memalsukan tanda tangan camat, kepala desa, nazir masjid dan para pengurus dan panitia acara keagamaan.

Dari total dana bansos APBD 2009-2010 yang digodok semasa Bupati Sergai dijabat T Erry Nurady itu statusnya dana hibah yang diduga untuk modal pilkada Sergai sang petahana pada 2010.

Mantan Kadis PPKA Pemkab Sergai, AT, disebut-sebut mereka sebagai aktor utama soal dana bansos yang terindikasi tindak pidana korupsi pada APBD 2009- 2010 senilai Rp17 Miliar, dengan mencairkan sejumlah proposal yang diduga bodong bekerja sama dengan oknum anggota DPRD Sergai inisial NRS.

Pada pernyataan sikap tertulis mereka disebutkan, selain berharap pada KPK, JMM meminta dan mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara melakukan pembenahan dan membuka catatan korupsi yang belum juga diusut tuntas hingga kini. Mengusut hingga tuntas terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan AT yang menjadi aktor utama korupsi massal di Sergai.

Kemudian meminta agar Gubernur Sumatra Utara untuk memberhentikan AT sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sumut yang diduga terjerat korupsi.

Aksi unjuk rasa tersebut selanjutnya diterima Kepala Bagian Pembangunan Pemprov Sumut, Eric Aruan. Eric berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinannya.

"Terima kasih adik-adik mahasiswa. Saya akan sampaikan aspirasi kalian kepada Bapak Gubernur," ucap Eric.

Menanggapi janji Eric Aruan, Ketua JMM Fahrul Harahap meminta aspirasi mereka agar disahuti pemimpin Sumatera Utara.

"Kami tidak ingin unjuk rasa dan tanggapan ini hanya cakap cakap saja, kalau ingin cakap cakap mending di warung kopi. Kami ingin ini benar disampaikan kepada pemimpin tertinggi di Sumut ini. Dan kami akan tunggu kebijaksanaan Pak Edy," ujar Fahrul. (HSP)

Penulis:

Baca Juga