Joko Tjandra Sidang Perdana, Irjen Napoleon Disebut Terima Suap Rp6,1 Miliar

Jakarta, Akuratnews.com - Hari ini, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penghapusan red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Joko Tjandra.

Empat terdakwa dihadirkan dalam sidang ini yakni Joko Tjandra, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte, mantan Kepala Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo, dan pengusaha Tommy Sumardi.

Irjen Napoleon Bonaparte sendiri didakwa menerima suap dari Joko Tjandra mencapai sekitar Rp6,1 miliar yang diberikan dengan mata uang asing secara bertahap.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), suap itu ditujukan agar Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri membantu menghapus nama Joko Tjandra dari daftar pencarian orang yang tercatat di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.

Perbuatan itu dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte bersama mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Brigjen Prasetijo Utomo.

"Menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi," kata JPU saat membacakan dakwaan Napoleon Bonaparte di PN Jakpus, Senin (2/11).

Uang diberikan Joko Tjandra melalui pengusaha, Tommy Sumardi. Dalam dakwaan disebutkan bahwa uang diserahkan dalam empat kali pemberian yang dilakukan di Ruang Kadvihubinter di lantai 11 Gedung TNCC Mabes Polri.

Atas penerimaan uang tersebut, Irjen Napoleon Bonaparte memerintahkan anak buahnya membuat tiga surat yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi. Yakni tertanggal 29 April 2020, 4 Mei 2020, dan 5 Mei 2020.

Surat ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo.

Surat pertama pada pokoknya menginformasikan bahwa Sekretariat NCB Interpol Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri sedang melakukan pembaharuan sistem database Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terdaftar dalam Interpol Red Notice melalui jaringan I-24/7. Terkait hal itu, melalui surat tersebut juga diinformasikan bahwa data DPO yang diajukan oleh Divhubinter Polri pada Ditjen Imigrasi sudah tidak dibutuhkan lagi.

Surat kedua perihal pembaharuan data Interpol Red Notice. Isinya menyampaikan adanya penghapusan Interpol Red Notice.

Surat ketiga menginformasikan bahwa Interpol Red Notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra telah terhapus dalam sistem basis data Interpol sejak 2014 (setelah lima tahun)

Pada 8 Mei, Napoleon Bonaparte memerintahkan Kombes Tommy Aria Dwianto menerbitkan surat Divisi Hubungan Internasional Polri untuk istri Joko Tjandra, Anna Boentaran. Isinya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Police Data Criminal ICPO Interpol didapatkan hasil bahwa Joko Tjandra tidak lagi terdata sebagai subjek Red Notice ICPO Interpol, Lyon, Prancis.

Atas surat-surat tersebut, Ditjen Imigrasi menghapus status DPO Joko Tjandra dari Enhanced Cekal System pada Sistem Informasi Keimigrasian pada 13 Mei 2020.

Penghapusan itu dimanfaatkan Joko Tjandra untuk masuk ke Indonesia pada Juni 2020. Ia kemudian mendaftarkan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saat itu, Joko Tjandra sedang dalam pelarian menghindari hukuman dua tahun penjara karena kasus Bank Bali. Ia kabur ke luar negeri sejak 2009.

Terkait Irjen Napoleon Bonaparte, atas perbuatannya menerima uang itu, dia didakwa pasal alternatif yakni Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga