Jokowi Harusnya Ucapkan Belasungkawa Kepada Korban Jiwa di Papua

Yohanes Akwan, (foto dok. Akuratnews.com)

Dinamika politik tanah air saat ini sedang terjadi adu gagasan dari semua elemen anak bangsa.

Penulis: Yohanes Akwan, (*)

Akuratnews.com - Pemerintah harus melihat dengan bijak karena rakyat sedang mengunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan interupsi terhadap kebijakan pemerintah, maka cara -cara represif dari aparat tidak harus digunakan untuk menjawab aspirasi rakyat.

Penolakan rakyat terhadap sejumlah RUU yang diajukan oleh pemerintah harus ditanggapi secara dingin karena sebagai penyelenggara negara, Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.

Protes warga karena mereka menduga pemerintah telah berkhianat terhadap suara rakyat, maka bisa dipastikan ini adalah arus liberalisme & progresifisme melawan arus konservatisme. Untuk itu pemerintahan jokowi dituntut untuk mendengar suara rakyat.

Gelombang protes Rakyat jangan diabaikan karena dugaan saya, bukan berarti resim ini tidak bisa lengser dari protes rakyat, bisa karena kekuasaan rakyat itu abadi terlepas dari desas desus seputar isu penumpang gelap atau isu adanya upaya menggagalkan pelantikan Jokowi.

Pemerintah jokowi, harus serius menanggapi aspirasi rakyat dan jangan ada narasi bahwa protes rakyat seolah-olah sebagai upaya menggagalkan pelantikan Presiden nantinya, itu keliru sekali.

Terkait rusuh papua harus dilihat bahwa kegaduhan di tingkat pemerintah pusat dan daerah gagal mewujudkan demokrasi pancasila sebagai solusi membuka ruang dialog untuk menyalurkan aspirasi rakyat agar tidak tersumbat.

Kondisi ini kemudian dibaca oleh aktivis papua untuk mengajukan interupsi terkait tersumbatnya media penyaluran aspirasi dalam konteks dialog diperluas itu.

Interupsi dari aktivis papua bertepatan dengan adanya ucapan rasisme oleh aparatus negara sehingga memacu gelombang protes di sejumlah daerah di Papua yang kemudian juga bertepatan dengan sidang Umum PBB yang sedang berlangsung saat ini.

Maka, sikap persuasif dari aparatus negara harus dikedepankan, Pemerintah melalui militernya tidak mesti sampai harus mengeluarkan tembakan yang dapat menimbulkan luka-luka atau korban meninggal, manuver politik pemerintah juga tidak harus berlebihan dalam upaya mengalihkan isu rasisme yang dilakukan oleh oknum-oknum yang hari ini di proses tetapi terkesan tertutup.

Disisi masa aksi, mesti harus bisa menahan diri dan tidak terbawa suasana yg ahirnya ikut merusak atau membakar fasilitas umum maupun pribadi dari pihak diluar papua atau saling serang diantara warga sipil itu sendiri.

Bagi saya, protes itu hak rakyat tetapi mestinya diarahkan pada aspirasi yang dianggap meresahkan agar tidak membuka celah terjadinya komflik diantara sesama anak bangsa.

Pak Presiden mestinya tidak hanya menginstruksikan kepada aparat untuk tidak represif tetapi juga bisa mengucapkan "belasungkawa" kepada korban meninggal dunia sebagai dari akibat rusuh papua.

Kegaduhan hari ini harus dilihat oleh pemerintah bahwa rakyat sedang mengoreksi koreksi dan mengusulkan perubahan, maka kritik jangan di bungkam tetapi kritik harus disambut sebagai suatu upaya bersama untuk memperbaiki kondisi bangsa karena sistem negara menganut demokrasi pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. (*)

*Penulis adalah Salah satu Penggagas Lahirnya Dewan Rakyat Papua (DRP).

Penulis: ......
Editor: .......

Baca Juga