Jokowi Makin Dipersepsikan Sebagai Pemimpin yang Anti Populis

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Jakarta, Akuratnews.com - Hari peringatan atau anniversary adalah salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Anniversary merupakan hari untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa berarti, mulai dari pernikahan, kematian, hingga momen-momen berharga lain yang mungkin saja mengubah hidup kita.

Sama halnya dengan pernikahan, ulang tahun, atau hari jadi sebuah organisasi, peringatan satu tahun jabatan politik, apalagi posisi elektoral tertinggi di negeri ini, yakni Presiden dan Wakil Presiden juga merupakan momen yang layak untuk dirayakan.

Meski tak memiliki pengakuan resmi layaknya hari-hari bersejarah lainnya, namun merefleksikan kembali bagaimana sebuah kepemimpinan menjalankan roda pemerintahan selalu mendapatkan signifikansinya di momen-monen setahun sekali ini. Tak terkecuali peringatan satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang baru saja dirayakan pada 20 Oktober lalu.

Namun tak seperti anniversary yang biasanya dirayakan dengan sukacita, peringatan satu tahun pertama periode kedua kepemimpinan Jokowi justru ramai oleh kritik dan suara-suara sumbang bernada sinis. Bahkan, momen itu malah dimanfaatkan oleh sejumlah elemen masyarakat untuk melakukan aksi protes terhadap pengesahan Rancangan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) di depan Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kendati begitu, kemunculan sentimen-sentimen minor terhadap pemerintah bukanlah tanpa sebab. Selama setahun terakhir, nyatanya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf memang lebih banyak melahirkan kebijakan-kebijakan yang menuai kritik tajam, mulai dari revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), carut marutnya penanganan pandemi Covid-19, hingga yang paling teranyar, apalagi kalau bukan UU Ciptaker.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai kepemimpinan Jokowi di periode kedua sangat berbeda dengan periode pertama sebagai presiden. Ia menyebut di periode ini Presiden Jokowi cenderung mengambil kebijakan-kebijakan non-populis.

Nyatanya kritikan itu diafirmasi sendiri oleh Istana. Kepala Staf Kepresiden Moeldoko mengakui kalau Presiden Jokowi memang berani mengambil kebijakan yang non-populis. Akan tetapi Ia berdalih langkah ini diambil demi kepentingan masyarakat sendiri.

Konteks ini semakin menarik untuk dibahas jika kita mengingat kembali pernyataan Presiden Jokowi satu tahun lalu saat terpilih kembali sebagai Presiden di periode kedua. Saat itu Ia sempat menegaskan bahwa dirinya akan mengambil kebijakan apapun demi kepentigan rakyat lantaran sudah tak lagi memiliki beban.

Lantas pertanyaannya, apa sebenarnya yang menyebabkan Presiden Jokowi kini justru menjadi pemimpin yang semakin anti populis?

Terancam Kutukan Periode Kedua?

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai dengan banyaknya kritik-kritik terhadap Presiden Jokowi telah membuat kepemimpinannya di periode kedua ini terancam terjebak dalam kutukan periode kedua, atau second term curse.

Selanjutnya 1 2 3 4
Penulis: Fajar

Baca Juga