Jokowi Makin Dipersepsikan Sebagai Pemimpin yang Anti Populis

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

Meski demikian, dalam konteks Indonesia, Presiden Jokowi agaknya belum bisa dikatakan terjangkit gejala lame duck. Mulusnya pengesahan RUU Ciptaker kiranya dapat dijadikan pembenaran bahwa pengaruh Presiden di parlemen memang sangat kuat.

Bahkan saking kuatnya, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) sampai menyebut Presiden Jokowi telah menjadikan DPR seperti macan ompong.

Lalu, jika bukan karena gejala lame duck, apa kira-kira yang bisa menyebabkan Presiden Jokowi terancam terjebak dalam kutukan periode kedua?

Zainal melihat terdapat disorientasi kebijakan sebagai salah satu penyebab kepemimpinan Jokowi menuai banyak sentimen minor belakagan ini. Menurutnya, pergeseran tersebut membuat kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi kini cenderung hanya mengutamakan kepentingan politik dan mengabaikan kepentingan publik.

Ia mengatakan kepemimpinan Jokowi bisa benar-benar mengalami kutukan di periode kedua jika disorientasi ini terseret lebih jauh lagi pada fragmentasi perebutan kekuasaan menuju Pilpres 2024. Ia mengingatkan jika tren ini terus dibiarkan, pergeseran orientasi ini berpotensi menjadi senjata pamungkas bagi pihak lain yang berambisi meraih kekuasaan di Pilpres 2024.

Zainal menilai siapapun yang akan berkontestasi di Pemilu mendatang, baik yang saat ini tengah bermesraan dengan Presiden maupun para oposan, kelak akan menjadikan periode kedua Presiden Jokowi sebagai objek penghakiman. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kepemimpinan Jokowi akan selalu diingat sebagai sebuah kegagalan oleh publik.

Jika benar demikian, apa sekiranya yang menyebabkan pemerintahan Jokowi mengalami disorientasi kebijakan?

Ekses Koalisi Gemuk?

Sedari awal terpilih kembali untuk periode kedua, sejumlah pengamat sudah menyatakan kegundahannya bahwa pemerintahan Jokowi nantinya akan terlalu banyak berkutat pada kepentingan sektoral. Hal ini dilandasi dari gemuknya koalisi-koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 lalu.

Belum lagi bergabungnya Partai Gerindra ke dalam gerbong pemerintahan, sudah barang tentu akan membuat pemerintahan Jokowi semakin dibayangi oligarki.

Peneliti politik LIPI, Siti Zuhro mengatakan gemuknya koalisi Jokowi akan membuat negara berpotensi dikuasai para elite semata. Padahal, idealnya pemerintahan dalam sistem presidensial seharusnya mengedepankan asas pengawasan dan keseimbangan atau checks and balances.

Selanjutnya 1 2 3 4
Penulis: Fajar

Baca Juga