Sidang Dugaan Kriminalisasi Haryo Bimo Arianto

JPU Tidak Hadir, Sidang Putusan Haryo Bimo Ditunda, Penasehat Hukum Kecewa

Haryo Bimo Arianto saat di persidangan di PN Jakarta Utara. (Foto istimewa).

Jakarta, Akuratnews.com - Sidang putusan dalam perkara dugaan kriminalisasi terhadap terdakwa Haryo Bimo Arianto terpaksa ditunda setelah jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Rauf SH MH tidak datang ke persidangan. Ketua Majelis Hakim Tiaris Sirait menunda sidang putusan yang seyogyanya dibacakan pada Senin kemarin (22/7/2019). Sidang dilanjutkan pada tanggal 7 Agustus 2019.

Penasehat Hukum terdakwa, John P. Simanjuntak menyatakan kekecewaannya dengan sikap JPU yang tak hadir di persidangan tanpa pemberitahuan sebelumnya. John mengatakan komitmen JPU yang seharusnya hadir pukul 10.00 WIB namun ditunggu hingga pukul 17.00 wIB tak juga datang.

"Kita tunggu-tunggu sampai PKL 17.00 WiB sidang dibuka dan ditutup hanya untuk mendengarkan hakim menyatakan: sidang ditunda. Inikan menimbulkan kekecewaan besar. Jika tidak bisa hadir kan bisa diwakilkan, atau diberitahukan. Jadi kita tidak menunggu begini,” ujar John dengan nada kecewa seperti dikutip situs nasional seusai sidang di Pengadilan Negeri jakarta Utara, Senin (22/7/2019).

John menegaskan, pihaknya yakin jika kliennya, Haryo Bimo Arianto akan dibebaskan majelis hakim dari semua dakwaan dan tuntutan JPU Abdul Rauf, karena dakwaannya kosong. Menurut John, apa yang didakwakan JPU tak pernah dibuktikan di persidangan.

“Pertama, JPU tidak pernah menghadirkan saksi pelapor kepersidangan. JPU tidak dapat menjelaskan siapa sebenarnya yang melaporkan terdakwa, karena pelapor tidak pernah dihadirkan JPU dipersidangan. JPU tidak dapat menjelaskan uang Rp35 juta itu milik siapa? PT. Harwin Perdana yang mentransfer uang lebih biaya mobilisasi alat berat itu tidak pernah mempermasalahkannya." Ujar John.

Keyakinan lainnya, menurut John, JPU tidak dapat menjelaskan dan membuktikan siapa yang dirugikan dalam perkara itu. Karena dalam perjanjian kontrak mobilisasi 4 unit alat berat oleh PT. Harwin Perdana ke PT. DCG Indonesia sebesar Rp310 juta sudah seluruhnya dimasukkan ke rekening PT. DCG Indonesia. Bahkan uang Rp.35 juta yang disebutkan JPU digelapkan terdakwa sudah dimasukkan ke peti Kas PT. DCG Indonesia, dan uang itu digunakan untuk biaya operasional, meskipun sebenarnya secara hukum PT. DCG Indonesia tidak dirugikan dengan keberadaan uang itu dalam penguasaan terdakwa Haryo Bimo.

Bahkan, kata John, kelebihan transfer oleh PT. Harwin Perdana bukan Rp35 juta tetapi Rp40 juta. Karena yang ditransfer pertama ke rekening PT. DCG Indonesia Rp115 juta dan ke rekening terdakwa Rp235 juta. Jadi jumlah keseluruhannya yang ditransfer adalah Rp350 juta. Dan yang menjadi haknya PT. DCG Indonesia adalah Rp310 juta.

"Jadi dakwaan dan tuntutan JPU itu tidak jelas, tidak cermat dan kabur (Obscuur libel). Ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP, mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu (Tempus Delicti), dan tempat tindak pidana itu terjadi (Locus Delicti). Harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Bagaimana mau menjatuhkan Tuntutan padahal tidak jelas perbuatannya?" tegas John.

John membeberkan, tak ada satupun saksi yang dihadirkan kepersidangan yang menguatkan dakwaan JPU itu. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa PT. Harwin Perdana menyewa 4 unit alat berat dari PT. DCG Indonesia. Pada kesepakatan itu ada biaya mobilisasi sampai ke pelabuhan Tanjung Priok sebesar Rp310 juta.

"Sesuai keterangan Maya Purwanti atas nama PT. Harwin Perdana mentransfer uang Rp.115 juta ke rekening PT. DCG Indonesia dan sebesar Rp235 juta ke Rekening terdakwa Haryo Bimo Arianto. Terdakwa Haryo Bimo Arianto mengetahui adanya transferan atas pemberitahuan almarhum Yannie (pemegang saham yang juga merangkap sebagai administrasi keuangan PT. DCG Indonesia). Adapun terjadinya pentransferan kerekening terdakwa Haryo Bimo adalah atas komunikasi saksi Mr.Lim (Direktur Keuangan di PT.DCG Indonesia) dengan saksi Harmaji (Direktur PT.HARWIN Perdana)." beber John.

Dijelaskan, alasan pentransferan dilakukan kepada Haryo Bimo Arianto dikarenakan kepentingan dari PT. Harwin Perdana yang minta agar segera memobilisasi ke-4 alat berat tersebut. Namun pada saat itu Mr. Lim (Direktur Keuangan PT. DCG) sedang berada diluar negeri. Jika saat itu uang ditransfer kerekening PT.DCG INDONESIA maka uang itu tidak bisa dipergunakan langsung. Karena jika menarik uang dari bank harus melalui Mr. Lim atau Roh Jae Chung. Padahal saat itu Roh Jae Chung dan Mr. Lim sedang berada di Korea.

Dalam kesaksiannya Harmaji (PT. Harwin Perdana) sudah mengkonfirmasi Mr. Lim melalui telpon. Dan Mr. Lim sudah mengkonfirmasi bahwa benar telah dihubungi oleh Harmaji mengenai pembayaran melalui rekening pribadi Haryo Bimo Arianto. Dan hal itu juga diatur dalam UU No.40 Tahun 1999 tentang Perseroan.

Dan sebenarnya Terdakwa sendiri tidak menyadari bahwa PT. Harwin Perdana telah mentransfer uang Rp235 juta kerekeningnya. Yang dia tahu bahwa uang Rp115 juta telah ditranfer PT. Harwin Perdana ke rekening PT. DCG Indonesia sehingga dia mentransfer Rp200 juta lagi ke rekening PT. DCG Indonesia untuk memenuhi perjanjian mobilisasi Rp310 juta sesuai pemberitahuan almarhum Yannie.

Terdakwa Haryo Bimo Arianto menyadari bahwa PT. Harwin Perdana mentransfer uang Rp235 juta kerekeningnya adalah setelah adanya panggilan dan pemeriksa di Bareskrim Polri, pada bulan Agustus 2018. Penyidik menunjukkan bukti transfer bahwa PT. Harwin Perdana mentransfer uang Rp235 juta kerekeningnya.

Setelah terdakwa menyadari bahwa PT. Harwin Perdana mentransfer uang Rp235 juta kerekeningnya, diapun mengambil uang Rp35 juta, dan diberikan kepada Yennie kemudian oleh Yennie uang Rp35 juta itu dimasukkan ke peti kas PT. DCG Indonesia, dan dipergunakan untuk operasional PT. DCG Indonesia.

Setelah mendengarkan kesaksian dan keterangan terdakwa persidangan, pada sidang sebelumnya, Ketua majelis hakim Tiaris Sirait mempertanyakan uang Rp35 juta itu.

“Saudara terdakwa, sebenarnya uang Rp35 juta itu uang siapa? Apakah komisi saudara sebagai direktur? Kan biasa ada komisi pada transaksi bisnis, apakah itu komisi?,” tanya Hakim. Saat itu terdakwa menjawab bahwa awalnya dia tidak tahu kalau PT. Harwin Perdana mentransfer uang sebanyak Rp235 juta ke rekeningnya. Terdakwa mengaku tidak ada perjanjian komisi dengan pihak PT. Harwin Perdana.

Sebelumnya juga JPU telah mendakwa terdakwa Haryo Bimo Arianto pasal 263 KUHP atas keberadaan akte No.02 tanggal 28 Februari 2014 hasil RUPS-LB tanggal 26 Februari 2014. Akta itu mencatat perubahan susunan pengurus dan perubahan kepemilikan saham pada PT. DCG Indonesia. Padahal terdakwa saat itu belum masuk dalam kepengurusan PT. DCG Indonesia. Namun dakwaan Pasal 263 KUHP itu gugur dengan sendirinya, yang merupakan Pasal dakwaan primer.

Tetapi pada dakwaan kedua (subsider) Pasal 374 KUHP, JPU Abdul Rauf SH, MH menjatuhkan tuntutan 1 tahun dan 6 bulan pidana penjara terhadap terdakwa Haryo Bimo Ariyanto karena terbukti bersalah karena jabatannya menggelapkan uang PT. DCG Indonesia sebesar Rp 35 juta.

Sementara JPU Abdul Rauf mengatakan tidak hadir kepersidangan karena sedang mengikuti acara ulang tahun kejaksaan yang jatuh pada 22 Juli 2019. “Kami dari tadi pagi ikut rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun kejaksaan atau Hari Bakti Adhyaksa ke-59 tahun 2019 di Badiklat Kejagung Ragunan pak,” ucap Abdul Rauf seperti dikutip RadarOnline via pesan whashApp.**

Penulis:

Baca Juga